Kami Seperti Ditelikung

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan. Kelompok buruh ingin dilibatkan dalam pembahasan RUU setelah masa pandemi Covid-19 usai. Elly mendesak pemerintah menjamin kelanjutan hidup para buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona.

2 Mei 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Presiden Joko Widodo menunda pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan di DPR setelah meminta masukan dari tiga pemimpin organisasi buruh terbesar.
Untuk menggalang kekuatan menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, tiga organisasi buruh terbesar membentuk aliansi Majelis Pekerja Buruh Indonesia.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan program kartu prakerja kurang efektif di saat pandemi karena buruh dan korban PHK lebih membutuhkan bantuan dana dan bahan pokok untuk bertahan hidup.

SETELAH menunggu selama dua hari dengan waswas, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mendapat kabar gembira dari Istana Merdeka pada Jumat, 24 April lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan.