Hasto Kristiyanto: Kami Solid Menyokong Hak Angket Kecurangan Pemilu

Pada Jumat, 8 Maret 2024, atau tiga hari setelah rapat paripurna DPR yang diwarnai interupsi soal pengajuan hak angket, Hasto menambahkan jawaban tertulis melalui pesan WhatsApp. Di antaranya perihal alasan ketidakhadiran Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna dan pelaporan Ganjar ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apa target PDI Perjuangan menggulirkan hak angket soal kecurangan pemilu?

Kami memandang hak angket sebagai opsi. Opsi lain adalah gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hak angket ini bertujuan menyelidiki hal penting dan strategis. Kebijakan yang diduga melanggar undang-undang serta berdampak pada kehidupan bangsa dan negara. Kami perlu melakukan koreksi.

Mengoreksi apa?

Dalam pemilu legislatif, ada pandangan bahwa untuk apa turun ke lapangan kalau kemudian kalah oleh politik uang yang terjadi pada dua-tiga hari sebelum pemungutan suara. Ada pula intimidasi dan guyuran bantuan sosial menjelang pemilihan umum. Kami khawatir terhadap perubahan norma-norma demokrasi tersebut.

PDIP solid menyokong hak angket?

Kami solid. Kami tak percaya bahwa ada pergunjingan politik yang menyatakan kami tidak solid. Kami punya satu komando.

Absennya Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna menimbulkan persepsi bahwa PDIP tak solid mendorong hak angket....

Mbak Puan sedang menjalankan tugas negara hadir dalam konferensi internasional.

Kami mendapat cerita bahwa ada upaya membendung semua inisiatif yang mempersoalkan kecurangan pemilu. Apa itu benar?

Proses sedang berjalan. Kami memang mendengar pendukung die hard, yang sebelumnya menyatakan diri sebagai saksi, mendapat berbagai tekanan. Saat ini ada dua operasi khusus, yakni menggagalkan hak angket dan proses hukum yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana cara memitigasi operasi khusus itu?

PDIP punya banyak saksi yang militan. Mereka pernah mengalami dan merasakan situasi ini. Operasi khusus di Jawa Tengah luar biasa. Ada kepala desa yang dikumpulkan, lantas mereka yang mendukung sesuai dengan order mendapat Rp 200 juta. Saya bahkan mendapat informasi bahwa ada yang memperoleh lebih dari Rp 1 miliar karena diminta bekerja mencapai target tertentu.

Apakah ada peran Presiden Joko Widodo dalam membendung hak angket?

Dari mana sumber informasi itu? Jika sumber informasi itu berasal dari orang di sekitar Presiden Jokowi, penggunaan hak angket mungkin menakutkan. Namun, kalau mereka berpijak pada perilaku yang benar, enggak perlu takut pada hak angket. 

Ada informasi yang kami dengar bahwa Istana mencermati proses politik lewat hak angket yang bisa berujung pemakzulan.

Kami taat pada konstitusi. Bung Karno dulu tak melawan saat terjadi peristiwa 1965 meski mendapat dukungan luar biasa dari rakyat. Bung Karno belajar dari pengalaman negara lain yang pecah, bahwa kesatuan dan keutuhan bangsa lebih penting di atas segalanya.

Seberapa besar peluang berkongsi dengan kubu Anies Baswedan untuk menggulirkan hak angket?

Komunikasi disambungkan melalui berbagai instrumen, misalnya media massa. Saya pikir malah bagus kalau para pihak berjalan masing-masing sehingga profil yang ditampilkan lebih lengkap. Kalau para pihak bergerak secara independen, datanya malah akan saling melengkapi. Puzzle kecurangan pemilu makin terbentuk.

Kunci kerja sama itu ada di Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh. Apakah mereka akan bertemu?

Kalau kita memiliki komitmen yang sama bahwa demokrasi mengalami ancaman serius, pasti ada jalan. Tapi, yang lebih penting, bagaimana kita merespons dengan penuh tanggung jawab pelbagai kecurangan di depan mata.

Masih ada hambatan dalam hubungan Megawati dengan Surya?

Politik itu cair. Kami beberapa kali makan malam dan membicarakan berbagai masalah. Mari saling bergerak, tidak usah menunggu. Pertemuan Bu Mega, Pak Jusuf Kalla, dan Pak Surya Paloh adalah hal baik. Mari bergerak bersama. Itu lebih penting karena waktu terbatas sampai penetapan hasil pemilu pada 20 Maret 2024. Secara hati ke hati, kami sudah bertemu dengan Pak Kalla dan Pak Surya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Krstiyanto (kiri) berbincang dengan Calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Jakarta, 1 Juni 2023/Tempo/M Taufan Rengganis

Bagaimana PDIP mengantisipasi bila partai lain balik badan dan batal mendukung hak angket?

Kami selalu bersama rakyat, kami diajari itu. Kami punya pengalaman sejarah yang lengkap bahwa militansi, nilai, dan ideologi menjadi modal untuk mengarungi ujian ini.

Mengapa Megawati belum membicarakan hak angket secara terbuka ke publik?

Mewujudkan pemilu yang demokratis itu tanggung jawab kita bersama. Kesadaran dan menentukan sikap bersama terhadap proses Pemilu 2024 inilah yang akan menjadi penentu. Jika syarat ini tak dibangun, Pemilu 2024 sama seperti Pemilu 1971 yang menjadi landasan bagi Orde Baru untuk berkuasa.

Apakah PDIP akan mengendurkan dorongan hak angket setelah Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK?

Berbagai elemen PDIP dan kelompok masyarakat sipil memang menghadapi berbagai tekanan. Praktik kriminalisasi tersebut justru makin membenarkan terjadinya kecurangan pemilu. Jika pemerintah fair, seharusnya biarkan hak angket itu berjalan.

(Dalam wawancara khusus dengan Tempo di Yogyakarta pada Jumat, 8 Maret 2024, Ganjar Pranowo membantah tudingan terlibat dalam kasus gratifikasi di Bank Jateng seperti yang dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengklaim membangun nilai antikorupsi selama memimpin wilayah tersebut. "Saya tak pernah menerima gratifikasi seperti yang dituduhkan," kata Ganjar.)

Soal hasil pemilu yang mencatat PDIP sementara unggul dalam rekapitulasi KPU, bagaimana PDIP menjaga suara partai?

Kami bersyukur masih unggul. Saya dapat tugas dari Bu Mega untuk melakukan konsolidasi. Tujuannya, mempertahankan partai di tengah berbagai tekanan yang luar biasa. Elemen pendukung kami ditekan. Kader kami yang menjadi kepala daerah dan anggota legislatif takut turun ke masyarakat karena mereka harus didampingi aparat penegak hukum. Kami juga harus menghadapi politik uang.

Meski unggul, perolehan suara partai menurun dibanding pada pemilu sebelumnya. Apa penyebabnya?

Kami melakukan survei sebulan sebelum pemungutan suara. Proyeksinya, perolehan suara kami naik, mendekati hasil Pemilu 1999, sebesar 25-33 persen. Perolehan kami turun karena ada kecurangan dari hulu sampai hilir.

Anda punya bukti kecurangan itu?

Banyak kepala desa mendapat dana operasi khusus senilai Rp 200 juta agar tak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dengan demikian, mereka secara otomatis mendukung partai yang disokong kekuasaan. Operasi ini terjadi sekitar tiga hari sebelum pencoblosan.

Kecurangan itu menyebabkan perolehan suara Ganjar melorot?

Kami pun bertanya atas hasil tersebut. Mengapa Ganjar-Mahfud kalah? Monitoring kami sejak Desember 2023 menunjukkan suara pasangan ini rebound. Acara debat juga memberikan dampak baik. Keputusan Mahfud mundur dari kabinet pun mendapat apresiasi. Selain itu, kampanye serta pergerakan masif Ganjar dan keluarganya, Mahfud, mesin partai, dan relawan menunjukkan ada kekuatan. Semua seperti tak ada artinya. Anomali demokrasi kita ini.

Mengapa perolehan suara Ganjar-Mahfud hanya 16-17 persen jika dukungan semasif yang Anda sebutkan?

Pakar teknologi informasi menunjukkan ada yang enggak benar dalam sistem rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum. Angka Ganjar sudah dikunci pada kisaran 17 persen. Saya mendengar informasi bahwa rekan di partai lain sudah mendapat undangan menghadiri pidato kemenangan pada 13 Februari, sehari sebelum pencoblosan.

Kami mendapat cerita bahwa mesin partai tak optimal memenangkan Ganjar. Apa tanggapan Anda?

Itu tak benar karena pergerakan partai optimal. Beban kami ada dua: memenangi pemilu legislatif dan menjadi kekuatan untuk mendukung Ganjar-Mahfud bersama tiga partai dalam koalisi. Kami belajar dari Pemilu 2014, ketika Pak Jokowi menang atas Prabowo dengan menggencarkan kampanye tujuh hari sebelum pemungutan suara. Logika yang sama kami pakai, tapi diubah menjadi 14 hari sebelum pencoblosan. Tapi ada operasi khusus yang hasilnya membuat kami kaget.

Apakah operasi khusus itu yang menggerus perolehan suara di basis PDIP, seperti Jawa Tengah dan Bali?

Semua kader PDIP di Bali begitu percaya pada pengalaman pemilu sebelumnya. Mereka menggunakan manajemen akar rumput yang telah kami terapkan dalam pemilihan kepala daerah. Mereka sampai mengatakan Ganjar tak perlu kampanye ke Bali saja mampu memenuhi target suara hingga 80-an persen. Tapi semua berantakan. Ada bantuan sosial yang mempengaruhi perilaku pemilih, intimidasi aparat negara, dan politik uang.

Apa temuan Anda soal politik uang?

Kami sedang menelusuri. Politik uang untuk tak datang ke tempat pemungutan suara harganya mencapai Rp 400 ribu setiap orang. Ada juga pesan untuk tak mendukung PDIP dan Ganjar. Dalam kalkulasi kami, tingkat partisipasi pemilih di daerah yang ada laporan politik uang itu sangat rendah. Kami sedang memeriksa angka persisnya.

Ke mana arah politik PDIP lima tahun mendatang?

Kami belum memutuskan karena ini masalah strategis. Pada 2004 dan 2009, ketika PDIP berada di luar pemerintahan, keputusan itu diambil melalui kongres. Bisa juga melalui arahan ketua umum yang memang memiliki kewenangan menentukan arah politik partai.

Apakah PDIP siap menjadi oposisi setelah sepuluh tahun berkuasa?

Semua harus digerakkan oleh keyakinan ideologis. Sampai sekarang memang belum ada hasil final. Kami tetap akan melihat ideologi dan platform partai, khususnya dari utusan yang akan datang dalam kongres. Berdasarkan pengalaman kami, berada di luar pemerintahan adalah sikap patriotik.

Ada desakan dari kader untuk mengambil sikap oposisi?

Belum ada. Saat ini kami belum bisa berpikir jernih. Semua masih berfokus mengawal rekapitulasi. Apalagi dalam pemilihan legislatif ini masih terjadi pertarungan yang luar biasa. Posisi PDIP yang suaranya dominan pun menghadapi tekanan.

Sudah ada komunikasi untuk mengajak PDIP merapat ke Prabowo-Gibran?

Kami mendengar ada ajakan itu. Namun kami berbicara soal kualitas demokrasi yang harus dijaga. PDIP punya prinsip dan terus melakukan kalkulasi mendalam. Kami akan melihat basis dukungan kami: wong cilik.

Hasto Kristiyanto

Tempat dan tanggal lahir:
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 7 Juli 1966

 Jabatan publik:

• Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (2015-sekarang)
• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2004-2009)

 Pendidikan:

• Doktor ilmu pertahanan Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat
• Master manajemen Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta
• Sarjana teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Laporan harta kekayaan:
Rp 1,19 miliar (2003)

Presiden Jokowi yang langsung melobi?

Ada pertemuan Presiden dengan Pak Olly Dondokambey, Bendahara Umum PDIP, ketika Presiden mengunjungi Sulawesi Utara. Saya belum bertemu dengan Pak Olly untuk mendengar isi perjumpaan itu. Bagi kami, menjadi kader itu bukan semata-mata memegang kartu tanda anggota. Kader itu soal sikap, pemikiran, dan keputusan politik yang diambil.

Seberapa dalam kekecewaan PDIP terhadap sikap Jokowi pada Pemilu 2024?

Pengurus-pengurus ranting partai mengatakan lelah mereka belum hilang saat mendukung Jokowi sejak menjadi wali kota, gubernur, sampai presiden. Tapi kok beliau bisa berubah seperti itu?

Setelah berbagai manuver Jokowi dalam Pemilu 2024, apakah Presiden masih menjadi kader PDIP?

Silakan menilai. Jika dalam Pemilu 2024 pasangan nomor urut dua, Prabowo-Gibran, menang, mengapa harus susah-susah berkonsolidasi setelah pemungutan suara? Memasukkan Partai Demokrat ke kabinet, lantas memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo. Itu keputusan Jokowi.

Apa yang ingin disampaikan Jokowi kepada PDIP dengan menarik Demokrat ke kabinet dan memberikan gelar kepada Prabowo?

Proses komunikasi Jokowi dengan PDIP memang mengalami perubahan setelah kami menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Waktu yang akan membuktikan kebenaran politik ini.

Anda yakin Jokowi akan bertahan di PDIP karena disebut akan bergabung ke Golkar?

Kalau logikanya untuk pengendalian, langkah itu masuk akal. Informasi itu membuktikan bahwa tudingan soal Jokowi sebagai boneka Bu Mega tak terbukti. Bu Mega memberikan masukan sebelum keputusan diambil. Tapi semua keputusan sepenuhnya ada di tangan Jokowi. Kami tak pernah mencampurinya. Bu Mega selalu mengatakan, ketika memberikan masukan kepada Presiden, tak mungkin memberi saran yang mencelakakan rakyat. Bu Mega menyadari batasan tersebut.

Apakah rekonsiliasi antara PDIP dan Jokowi akan terwujud?

Batas antara loyalitas dan keyakinan itu seperti rambut dibelah tujuh, sangat tipis. Kami menilai pengalaman ini justru menggembleng PDIP, tapi jangan sampai menumbuhkan sikap distrust dan antipati. Pengalaman ini juga membuat kami tahu bahwa PDIP masih bisa eksis meraih suara terbanyak dalam pemilu meski menghadapi kekuatan yang luar biasa. Kami mensyukuri itu, dan ini merupakan tahap naik kelas menjadi partai pelopor.