Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla: Saya Harus Menjaga Presiden

DUGAAN keterlibatan Setya Novanto dalam megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mengusik Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Dia berulang kali meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Golkar itu tunduk pada hukum. Pria berdarah Bugis ini meradang saat Setya mensyaratkan izin Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksanya. "Saya tidak mau Presiden dijual-jual. Seakan-akan Presiden menghalangi," kata Kalla, 75 tahun.

Lewat sejumlah pengurus yang sowan kepadanya, Kalla meminta Golkar, yang dia geluti sejak 1965, memilih ketua baru. Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut mengatakan kasus Setya bakal menggerus perolehan suara mereka dalam pemilihan umum mendatang. Dia menilai Golkar harus segera direhabilitasi.

Bertarung di setiap pemilihan presiden sejak 2004, Kalla berikrar menjadi penonton pada 2019. Dia mengatakan akan menikmati waktu tua bersama cucu-cucunya setelah masa tugasnya berakhir. Namun dengan tegas dia mengatakan akan mendukung Jokowi di pemilihan presiden mendatang. "Masak, kita mendukung yang lain, padahal ada teman di situ? Lima tahun kami bersama," ujarnya.

Kalla menerima wartawan Tempo Arif Zulkifli, Wahyu Dhyatmika, Rusman Paraqbueq, Istman Musaharun, dan Reza Maulana di ruang kerjanya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu siang pekan lalu. Dalam pertemuan satu jam itu, Kalla juga bercerita tentang hubungan Presiden dengan Setya dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengapa Anda selalu berkomentar pedas soal Setya Novanto?

Saya cuma menyampaikan kebenaran. Memang begitu keadaannya.

Sejak dulu. Sewaktu menjadi Ketua Umum Partai Golkar, saya tidak pernah kasih dia fungsi di partai. Orang-orang yang saya yakin bisa merusak image partai tidak saya pakai.

Sudahlah. Beliau sudah menghadapi hukum. Nanti tambah berat hukuman dia.

Ndak apa-apa. Sama dengan nyanyian Nazaruddin (terpidana korupsi wisma atlet yang membeberkan keterlibatan rekan-rekannya di DPR dan lembaga lain). Baguslah, ada duet di dalam tahanan, he-he-he.... Kita tidak bisa menghalangi pemeriksaan. Itulah keadilan. You menikmati, you dapat baik-buruknya.

Namanya usaha, boleh saja. Ini sebagai usaha terakhir dia. Novanto juga minta tolong ke Presiden, Kepala Kepolisian RI, ke mana-mana untuk dilindungi. Tapi tidak ke saya.

Ya, mereka meminta pertimbangan saya sebagai salah satu senior di partai. Tapi mereka juga meminta pertimbangan ke senior lain, seperti Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono.

Wah, tidak usah saya sebut. Yang jelas, banyak.

Solusi terbaik mengatasi kisruh ini adalah lewat aturan. Kalau ketua tidak berfungsi, ya, harus diganti. Itu saja. Tidak ada cara lain. Menurut aturan, pergantian ketua lewat musyawarah nasional luar biasa.

Semua partai ingin (jumlah) pemilihnya naik. Kalau ketua umum masuk penjara, isunya negatif, otomatis kurang pemilih yang diperoleh. Keadaan Golkar ini harus segera direhabilitasi.

Untuk jangka pendek, cukup. Tapi, untuk seterusnya, tidak boleh pelaksana tugas. Undang-undang menyatakan hal-hal terkait dengan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden harus ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal. Kalau nanti dianggap tidak sah, kan susah.

Siapa yang paling kurang masalahnya. Kalau ada masalah, nanti ribut lagi. Baru syarat lain, yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti pengalaman minimum lima tahun.

Belum. Saya tidak berpikir tentang orang per orang.

Tidaklah. Umur saya sudah 75. Tidak ada urusan lagi dengan politik praktis. Ketika orang datang minta nasihat, itu karena mereka yang datang. Bukan saya yang minta bicara.

Tidak. Tugas wakil presiden kan membantu presiden, diminta atau tidak diminta. Saya tidak mau Presiden dijual-jual. Isu soal izin Presiden itu digoreng terus, sementara Presiden tidak kasih izin, sehingga seakan-akan Presiden menghalangi. Saya harus menjaga. Kalau enggak, nanti kasihan Presiden.

Tidak bisa dihindari Presiden bertemu dan menerima Novanto, karena dia Ketua DPR. Presiden juga tidak menerimanya sebagai Ketua Golkar. Sikap Presiden selalu sama, kembalikan ke hukum. Kami tidak bisa bertindak lebih dari itu, karena kasus ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ya, saya sering ketemu pimpinan KPK dalam banyak kegiatan.

Kadang-kadang mereka bertanya, kadang-kadang saya bertanya. Dalam tindakan penting, KPK selalu melapor kepada presiden dan wakil presiden. Contohnya, baru saya terima. (Kalla menunjukkan amplop cokelat dan selembar surat berkop KPK). Tulisannya "Rahasia", tapi isinya bukan rahasia. Perihal penahanan Novanto. Kita semua juga sudah tahu, he-he-he.... Ini pemberitahuan resmi ke Presiden, tembusan ke saya. Jadi komunikasi antara KPK dan presiden-wakil merupakan hal biasa.

Yang bikin gaduh bukan KPK. Itu karena Novanto menghindar terus. Kalau saat diminta datang, dia datang, akan senyap-senyap saja. KPK hanya menjalankan tugasnya.

Ya, wajar saja bilang begitu. Tapi bukan hanya Novanto yang bisa kasih dukungan. Semua di Golkar juga. Tidak ada pengurus yang katakan, "Jangan pilih Jokowi." Coba Anda tanya Idrus Marham, pelaksana tugas ketua umum. Idrus malah bikin Keutamaan Jokowi (buku yang terbit pada 30 Agustus lalu). Tanya pengurus lain, seperti Enggartiasto Lukita. Pasti jawabannya sama.

Ya, jarang jadi oposisi. Kalau awalnya oposisi, besok-besok gabung pemerintah lagi, he-he-he.... Golkar selalu ada di dalam pemerintahan. Jadi ini bukan keputusan Novanto secara pribadi. Siapa pun ketuanya, akan dukung presiden. Apalagi, dari penilaian saya, tidak ada kader Golkar yang bisa jadi calon presiden. Tidak ada figur yang kuat.

Oh, pastilah itu. Otomatis. Masak, kita mendukung yang lain, padahal ada teman di situ? Lima tahun kami bersama.

Ndak. Saya tidak ingin mencampuri.

Yang bisa membuat presidennya mudah terpilih. Kalau berhasil dalam pembangunan, khususnya bidang ekonomi, itu mudah. Kedua, bisa saling melengkapi. Boleh saja non-Jawa, militer, dan lainnya.

Dua-duanya boleh. Orang kalau sudah jadi capres dan cawapres tidak dilihat lagi orang politik atau profesional, tapi dilihat kesanggupannya.

Saya kira, sewaktu Ibu Mega dan Pak Jokowi meminta saya jadi wakil presiden pada 2014, itu salah satu pertimbangannya. Saya kan sejak dulu bergerak di pengembangan agama, jadi Ketua Dewan Masjid dan sebagainya. Juga faktor luar Jawa.

Ya, kelihatannya ada pihak yang mempertentangkan. Tapi jarak itu makin lama makin dekat. Sebab, Pak Jokowi rajin mengunjungi pusat kegiatan Islam, pesantren, dan acara keagamaan. Saya ingin katakan secara pribadi, tidak seperti pandangan orang bahwa dia sekuler, Pak Jokowi sangat agamis. Setiap kami rapat, lalu masuk waktu asar, dia lebih cepat pergi salat daripada saya. Itu tidak dibuat-buat. Saya tahu, tanpa dilihat orang, dia begitu azan langsung salat. Entah mengapa citra yang terbentuk sebaliknya.

Saya kira juga begitu. Tapi saya berani mengatakan orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi adalah Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022). Sewaktu pemilihan presiden 2014, Anies 24 jam di sisi Jokowi, kecuali waktu tidur. Dari pidato sampai naik bajaj saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum, Anies di sampingnya. Jadi saya yakin dia juga bersimpati kepada Anies. Tapi, ya, masyarakat mendengar rumor yang susah kami batasi. Itu hak masyarakat.

Itu tidak benar. Saya luruskan soal pendapat pilkada Jakarta penuh isu suku, agama, ras, antargolongan. SARA apa? Persentase nonmuslim di DKI 21 persen. Yang pilih Basuki 43 persen. Artinya, lebih banyak orang Islam yang pilih Basuki daripada yang non-Islam. Jadi enggak benar masyarakat terbelah.

Tidak. Butuh 185 tahun bagi orang Katolik jadi Presiden Amerika Serikat. Sebelumnya, Kristen terus. Butuh 233 tahun untuk orang Afro Amerika jadi presiden. Presiden Trump berkampanye mengusir orang Islam dan Meksiko. Kita tidak pernah ada seperti itu. Jadi siapa yang rasialis?

Saya tidak undang, hanya terima, seperti ulama lain. Saya tertarik cara dia menghafal semua ayat Al-Quran dan Injil. Otaknya seperti apa? Tapi, terus terang, saya tidak suka dialog membanding-bandingkan agama seperti itu. Lakum diinukum waliyadiin. Bagimu agamamu, bagi saya agama saya.

Tidak menjadi masalah. Pemerintah juga menyebut pribumi, misalnya dengan mengakui Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Bahwa Anies memberikan prioritas, itu wajar-wajar saja, justru demi kebaikan kedua belah pihak.

Misalnya membantu usaha kecil supaya tercipta keseimbangan ekonomi. Jangan lupa, tragedi 1998 terjadi karena keseimbangan itu terganggu. Malaysia juga melakukannya. Di Amerika Serikat, ada keutamaan kepada orang Afro Amerika lewat affirmative action dan ada undang-undangnya. Hanya, di Indonesia terbalik. Justru mayoritas yang perlu dibantu. Kami ingin golongan yang di bawah bergerak naik. Bukan yang di atas jadi turun. Saya melihat konteks pidato Anies seperti itu.

Mungkin dia menulis pidatonya dalam kondisi bagaimana, tapi ndak ada yang harus dipersoalkan. Isu pribumi-nonpribumi memang ada dan tak usah kita sembunyikan. Rasio Gini kita tinggi, 0,38 persen secara rata-rata (0 berarti pemerataan sempurna, 1 berarti ketimpangan sempurna). Tapi di Jakarta bisa 0,50. Itu dihitung dari pengeluaran. Kalau dari pendapatan, bisa lebih tinggi lagi.

Di Jakarta apa sih yang tidak "digoreng"? Salah ngomong sedikit digoreng. Salah baju digoreng. Pak Gatot (Nurmantyo, Panglima Tentara Nasional Indonesia) pakai kopiah putih (saat Aksi Bela Islam 2 Desember 2016) digoreng. Semua digoreng.

Pemerintah mana pun, kalau ingin membangun lebih cepat dari kemampuannya, harus berutang. Soal utang itu biasa. Apalagi kita dibatasi, maksimum 3 persen dari produk domestik bruto. Bandingkan dengan Malaysia yang sampai 5 persen. Bahkan Jepang berutang sampai 100 persen, tapi dari lingkup internal. Negara kita tidak bisa begitu, maka keluarkan surat berharga dan surat utang negara.

Tidak juga. Malah ada yang bilang berpikir terlalu cepat. Misalnya, belum rampung perencanaan, proyek sudah berjalan. Itu kan berpikir jangka pendek. Itulah beda negarawan dan politikus. Negarawan berpikir satu generasi ke depan. Politikus hanya lima tahunan.

Siapa pun presidennya, pasti ingin ada prestasi. Harus ada bukti kerjanya. Pencapaian memang meningkatkan citra. Itu wajar. Efek baik pasti dihargai.

Tidak merasa begitu. Yang menikmati pembangunan adalah rakyat. Lagi pula, pemerintahan itu tersambung. Misalnya, jalan tol Cipali, Jawa Barat, dibangun sejak 2011 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi yang gunting pita Jokowi. Sebaliknya, apa yang dikerjakan pemerintah sekarang mungkin diresmikan tiga tahun lagi oleh siapa pun presiden selanjutnya.

Saya ingin istirahat. Tetap dekat dengan anak-cucu. Urus pendidikan-sosial, urus masjid.

Ndak. Saya sudah 17 tahun tinggalkan bisnis. Buat apa ada anak-anak dan adik-adik yang profesional kalau umur segini masih terlibat usaha? Bahwa kita tetap memberikan nasihat-nasihat, itu pasti.