<font face=arial size=2 color=#FF9900>Robert Tantular:</font><br />Budi Mulya Pinjam untuk Berbisnis

MENGENAKAN batik lengan panjang kecokelatan, Robert Tantular terlihat bersih dan segar Kamis siang pekan lalu. Sambil menunggu sidang kasus aset yang diambil alih dan pemberian letter of credit Bank Century, Robert serius berbincang dengan para penasihat hukumnya, Bambang Hartono dan T. Trijanto.

Di tengah masa penahanannya yang sudah tiga tahun, Badan Pemeriksa Keuangan berhasil menemukan fakta baru kasus Century. Dalam audit forensik Century, BPK menengarai ada aliran dana dari Robert kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya menjelang Century mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), pertengahan November 2008.

Dua pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi pun memeriksa bekas pemegang saham Bank CIC dan juga Century itu. Menjelang sidang, Robert memberi penjelasan kepada Padjar Iswara dari Tempo.

Benarkah Anda diminta KPK mengklarifikasi isi audit forensik Century?

Ya, sebagian menyinggung itu.

Klarifikasi mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diterima Century?

Saya sudah menjelaskan itu ke KPK. Sebaiknya tanya KPK saja.

KPK juga menanyakan aliran dana Anda kepada Budi Mulya?

Itu pinjaman (saya) kepada Budi Mulya. Itu uang pribadi saya, bukan uang Century. Itu uang milik perusahaan properti saya.

Berapa nilai pinjamannya?

Sudahlah, biar KPK yang menjelaskan.

Apa motif pemberian pinjaman itu?

Tidak ada.

Benarkah pinjaman itu kompensasi dari pemberian FPJP?

Tidak benar. Sama sekali tak ada kaitannya dengan FPJP dan Century, karena pinjaman jauh sebelum masa pemberian FPJP.

Kapan pinjaman diberikan?

Saya lupa persisnya. Tapi kira-kira September 2008. Saat itu Century masih sehat-sehat saja. Pinjaman diberikan sebelum Century di-rush atau kalah kliring.

Pinjamannya tunai atau transfer?

Ditransfer.

Lewat bank apa?

(Robert terdiam dan tak mau menjawab.)

Untuk apa Budi Mulya meminjam uang dari Anda?

Biar BPK dan KPK yang menjelaskan.

Benarkah uang itu untuk membiayai bisnis Budi Mulya?

Iya.

Budi Mulya berbisnis apa?

Uang itu katanya untuk urusan pembebasan tanah.

Bagaimana status pinjaman itu sekarang?

Sudah lama dikembalikan ke saya. Sekitar awal 2009. Sudah ya, jangan tanya soal itu lagi. Biarkan KPK dan BPK mempelajarinya. Nanti malah simpang-siur.

Anda berteman dekat dengan Budi Mulya?

Saya cuma kenal begitu saja. Saya mulai kenal dia pada 1998. Saya kenal karena dia pernah menjabat Direktur Bank Ekspor Indonesia.

Benarkah Budi pernah menitipkan nasabah (eksportir) untuk dibiayai Bank CIC?

Tidak pernah.

Sewaktu Anda masih di Bank CIC, benarkah Anda pernah bertemu Budi Mulya di Hotel Excelcior Singapura pada Mei 2001? Saat itu Anda membicarakan status pengawasan Bank Indonesia.

Enggak.

Ini soal audit forensik. Apakah BPK sudah mengundang Anda?

(Robert terdiam). Saya merasa audit forensik tidak fair. Mengapa audit forensik justru hanya memeriksa Century ke belakang, sebelum 24 November 2008. Audit itu seperti diarahkan ke saya.

Maksudnya?

Suntikan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan Rp 6,7 triliun ke Century dikucurkan pada 24 November 2008 sampai Juni 2009. Ini malah seakan-akan isu dibuat saya yang ambil duit Rp 6,7 triliun itu. Bagaimana mungkin? Saya saja ditahan polisi 25 November 2008. Direksi lama Century malah sebelum itu. Mana ada kaitan saya dengan suntikan dana LPS?

Dulu sewaktu rapat panitia khusus Century, manajemen bank bilang dana Rp 2,8 triliun masih ada di Bank Mutiara—nama baru Century. Sisanya Rp 3,9 triliun kata mereka buat membayar nasabah-nasabah. Sekarang masyarakat ingin tahu sisa uang suntikan itu larinya ke mana saja. Mengapa BPK tidak mengaudit aliran dana setelah bailout. Masyarakat harus diberi penjelasan, dong.

Mungkin audit juga belum tuntas....

(Robert langsung menyela.) Harusnya BPK paling utama memeriksa aliran suntikan dana setelah 24 November 2008. Dulu Markas Besar Kepolisian bilang ada aliran dana Century ke orang-orang tidak jelas. Sekarang apa kelanjutannya? Ini malah saya yang terus disorot, seolah-olah saya ambil uang Rp 6,7 triliun.