Momen

Industri Semen
Konsumsi Semen Domestik Meningkat

ASOSIASI Semen Indonesia (ASI) memprediksi konsumsi semen dalam negeri selama semester kedua tahun ini naik menjadi 24 juta ton. "Naik sekitar 10 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sekitar 22 juta ton," kata Ketua ASI Urip Timuryono di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Menurut Urip, dalam beberapa tahun terakhir konsumsi semen dalam negeri terus bertumbuh. Bahkan dua tahun lalu konsumsi semen masih tumbuh sekitar enam persen meskipun kinerja industri dalam negeri menurun.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menambahkan kebutuhan semen di Sumatera pada semester kedua ini diprediksi melonjak hingga 15 persen. Adapun pertumbuhan permintaan semen di Pulau Jawa sekitar 10 persen.

Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan konsumsi dalam negeri, industri semen dalam negeri diharapkan bisa mengimbangi dengan meningkatkan kapasitas produksi dan membangun pabrik baru. "Jika konsumsi tumbuh 8 persen, industri semen juga harus tumbuh 8 persen," ujar Panggah.

Kebijakan Fiskal
Pembatasan Pinjaman Daerah

PEMERINTAH pusat membatasi jumlah utang yang boleh diterima pemerintah daerah. Utang ini termasuk penerusan pinjaman dari pusat ke daerah (subsidiary loan agreement), hibah, dan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah. Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah adalah 0,5 persen produk domestik bruto pada 2012. "Ini agar anggaran pendapatan dan belanja daerah lebih sehat," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Selain membatasi maksimal pinjaman daerah, pemerintah pusat menetapkan defisit APBD tak boleh melebihi enam persen dari proyeksi pendapatan daerah. Menurut Hatta, risiko defisit fiskal di daerah sangat berkaitan erat dengan pengelolaan fiskal pemerintah pusat. Jika defisit daerah terlalu tinggi, kemampuan pemerintah pusat mengelola keuangan semakin sempit. "Kami sangat berhati-hati agar tidak terjerat utang yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian," ujarnya.

Hatta pun meminta pemerintah daerah membenahi pengelolaan fiskalnya. Caranya, mengefisienkan anggaran belanja agar tak habis buat membayar pegawai saja. Penyusunan anggaran buat belanja modal harus lebih mendorong sektor riil dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Negara Kementerian Keuangan Marwanto menambahkan, kumulatif defisit fiskal daerah sudah mencapai 0,4-0,5 persen dari produk domestik bruto.

Infrastruktur
Setoran Lembaga Pembiayaan Infrastruktur

PEMERINTAH akan menyetor dana US$ 120 juta untuk pembentukan ASEAN­ Infrastructure Fund. Kebutuhan dana itu diakomodasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dengan dukungan Bank Pembangunan Asia (ADB), lembaga pembiayaan infrastruktur negara-negara Asia Tenggara ini ditargetkan bisa mengumpulkan modal awal US$ 485,2 juta. Nantinya, kata dia, lembaga itu akan membantu negara anggota ASEAN melakukan percepatan pembangunan infrastrukturnya. "Kalau setoran sudah 80 persen, dana sudah bisa langsung digunakan," ujarnya di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Indonesia dan Vietnam diperkirakan akan menjadi penarik pendanaan paling besar. Sebab, kata Agus, proyek di kedua negara itu paling banyak. Pada 2020, ditargetkan total kredit infrastruktur mencapai US$ 4 miliar.

ASEAN Infrastructure Fund, kata Agus, akan menerbitkan obligasi infrastruktur sebagai alternatif pendanaan. Obligasi tersebut ditawarkan kepada bank sentral di Asia Tenggara yang memiliki kelebihan cadangan devisa di atas US$ 700 miliar. Setiap tahun, kebutuhan Asean untuk pembangunan infrastruktur mencapai US$ 60 miliar.

Kebijakan Pemerintah
Pembelian Saham Newmont Terancam Batal

RENCANA Pusat Investasi Pemerintah membeli tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara terancam gagal. Penyebabnya, dari hasil audit sementara Badan Pemeriksa Keuangan, disimpulkan bahwa proses pembelian saham produsen tembaga itu melanggar konstitusi.

Hasil itu, kata Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis, disampaikan BPK dalam pertemuan dengan pemimpin Komisi Keuangan di kantor auditor negara itu, Kamis pekan lalu. Dalam pertemuan itu hadir Ketua BPK Hadi Poernomo dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. "Harusnya (pembelian dilakukan) dengan persetujuan DPR," kata Harry mengutip hasil audit BPK.

Komisi Keuangan meminta BPK agar secepatnya menyerahkan hasil akhir audit Newmont. Pemimpin BPK berjanji menyerahkan hasil audit pada pekan kedua Oktober. Hasan Bisri membenarkan pertemuan tersebut. Menurut Hasan, Komisi Keuangan menanyakan perkembangan terbaru audit Newmont, tapi hasil audit itu belum selesai. "Tunggu saja, paling lama dua pekan lagi," katanya lewat pesan pendek.

Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar yakin rencana pembelian saham Newmont sudah benar. "Tidak ada aspek hukum yang kami langgar," katanya.

Penanaman Modal
Taiwan Bidik Investasi Energi

PEMERINTAH Taiwan tertarik berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor energi dan mineral. Untuk menjajaki investasi itu, pada Selasa pekan lalu pemerintah Taiwan membawa rombongan delegasi pengusaha untuk bertemu dengan para pejabat Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan pihak lainnya. "Kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat dibutuhkan oleh penduduk Taiwan," kata Wakil Menteri Perekonomian Taiwan Sheng Chung Lin di Jakarta.

Kondisi perekonomian Indonesia yang sangat baik, kata Lin, juga menjadi insentif bagi investor Taiwan menanamkan modalnya. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W. Retraubun, Indonesia punya program pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pengusaha Taiwan, katanya, ditawari ikut berinvestasi dalam koridor program tersebut. "Pemerintah Indonesia bisa memberikan insentif," ujarnya.

Direktur Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Tony Tanduk mengatakan Taiwan ditawari investasi di industri hulu petrokimia, khususnya penyulingan ethylene.

Industri Penerbangan
Asuransi Keterlambatan Berlaku November

KEMENTERIAN Perhu­bungan memastikan tidak akan menunda peraturan yang mewajibkan semua maskapai di Indonesia mengasuransikan keterlambatan penerbangan (delay). "Aturannya mulai berlaku pada November nanti. Ini untuk kepentingan bersama," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Awal Agustus lalu Menteri Perhubungan Freddy Numberi merilis Peraturan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Ketentuan ini mengatur tiga hal, keterlambatan penerbangan, penumpang tidak terangkut dengan alasan kapasitas pesawat udara, dan pembatalan penerbangan.

Penumpang bakal mendapat ganti rugi 50 persen dari harga tiket bila maskapai menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan akhir penumpang. Jika tidak terangkut dan mengalihkan penumpang ke penerbangan lain, tidak akan ada biaya tambahan. "Ganti rugi Rp 400 ribu bila pesawat terlambat lebih dari empat jam," kata Herry.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association Tengku Burhanudin menyesalkan pendeknya waktu sosialisasi peraturan tersebut. "Kami minta penerapannya baru dilakukan pada 1 Februari 2012," ujarnya.

Sektor Pertanian
Pembatalan Ekspor Beras Thailand

KABAR mengejutkan datang dari Thailand. Tatkala Indonesia membutuhkan tambahan stok beras, pemerintah Negeri Gajah Putih membatalkan rencana ekspor beras ke Indonesia 300 ribu ton.

Kini pemerintah Indonesia dan Thailand sedang melakukan negosiasi ulang jual-beli bahan makanan pokok tersebut. "Harga beli dinegosiasikan lagi," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Mari mengatakan kontrak kerja sama penjualan beras Thailand kepada Indonesia diteken pada masa Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. Pemerintahan lama bersepakat memasok 300 ribu ton beras kepada Indonesia. Namun kerja sama itu dibatalkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang baru terpilih pada Juli lalu.

Sesuai dengan nota kesepahaman pada Agustus lalu, kerja sama ini efektif bila menteri menandatangani kesepakatan. "Tapi saya tidak menandatangani," kata Menteri Perdagangan Thailand Na Ranong Kittirat pada kabinet Yingluck di Bangkok pekan lalu.

Menurut Kittirat, harga yang sudah disepakati dalam nota kesepahaman itu tidak sesuai dengan harga keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para petani lokal. "Sehingga kesepakatan tersebut tidak bakal terjadi. Kami berharap Indonesia akan mengerti."