Angan-Angan Indonesia Emas 2045 dan Jalan Panjang Melewati Rintangan

TEMPO.CO, Jakarta - Mewujudkan angan-angan pemerintah membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meski pemerintah telah menyusun peta jalan transformasi ekonomi, renteten tantangan menghadang di depan. Butuh kerja keras agar mimpi besar itu bisa menjadi kenyataan.

"Kita hanya punya waktu sekitar 22 tahun lagi," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, kepada Tempo, Kamis, 13 Juli 2023.

Sementara Indonesia baru saja naik menjadi negara upper middle income atau negara berpendapatan menengah atas setelah sempat terperosok ke level lower middle income country atau negara berpendapatan menengah bawah.

Faisal mengatakan perjalanan dari upper middle income country menuju higher income country akan lama. Sebab, rentang batas atas dan bawah pendapatan per kapita dalam kategori ini lebih panjang.

Jika mengacu klasifikasi Bank Dunia, rentang pendapatan negara dalam kelas upper middle income adalah US$ 4.466 hingga US$ 13.845. Artinya, untuk menjadi higher income country, pendapatan Indonesia harus di atas US$ 13.845.

Rentang pendapatan itu jauh lebih panjang ketimbang yang dicapai Indonesia ketika keluar dari lower middle income country, yang pendapatannya saat itu di sektar US$ 1.000 hingga US$ 4.000. Padahal ketika keluar dari lower middle income country menjadi upper middle income country, kata Faisal, Indonesia menghabiskan waktu sekitar 26 tahun.

"Kalau yang rentangnya sekitar US$ 3.000 saja lama, berarti kalau mau mencapai higher income yang rentangnya hampir US$ 9.000, prosesnya lebih panjang lagi," kata Faisal. "Jadi,harus dilakukan percepatan luar biasa," kata dia.

Selanjutnya: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional....

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah menyampaikan bahwa visi Indonesia Emas 2045 adalah negara  Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Suharso pun berharap pendapatan per kapita Indonesia sudah setara negara maju. Dia menargetkan nominal US$ 30.300 per kapita pada 2045 atau US$ 21.000 pada 2037.

"Untuk itu dalam mewujudkan visi besar tersebut kita memang harus bertransformasi,” tutur Suharso di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Juni 2023.

Pertumbuhan ekonomi pun menjadi tantangan yang harus bisa dijawab. Menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adiniggar Widyasanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6 hingga 7 persen sebelum 2045. Dengan capaian itu Indonesia bisa keluar dari middle income trap, yakni keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar.

Mencari Nilai Tambah Ekonomi dari Hilirisasi

Untuk mengejar ambisi menjadi negara maju, pemerintah tak cuma harus mencapai pendapatan per kapita tinggi tapi menargetkan 0 persen kemiskinan dan berkurangnya ketimpangan.

Selain itu, menargetkan kepemimpinan Indonesia yang kuat dan pengaruhnya di dunia internasional yang meningkat. Target ini tercantum dalam Rancangan Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 15 Juni 2023.

Presiden Jokowi lantas menyebut tiga hal pokok penting yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. Pertama, stabilitas bangsa harus terjaga baik. Kedua, keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan. Ketiga, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kekuatan bangsa.

Selanjutnya: "Hilirisasi industri juga menjadi hal...."

"Hilirisasi industri juga menjadi hal yang sangat penting," kata Jokowi dari siaran pers Kemensetneg RI.

Menurut Jokowi, hilirisasi akan menjadi lompatan Indonesia untuk menjadi negara maju. Misalnya, melalui hilirisasi ekosistem kendaraan listrik melalui produksi baterai. "Bagaimana yang dulu kita ekspor hanya mentahan, nikel ekspor hanya mentahan, bisa jadi katoda, jadi prekursor bisa jadi litium baterai," tutur Jokowi.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, mengamini hal tersebut. Fahmy mengatakan hilirisasi sumber daya di Indonesia perlu didorong karena berdampak besar bagi bangsa dan negara. Hilirisasi, menurut dia, akan menjadi faktor penentu Indonesia untuk naik tingkat dari negara berkembang menjadi negara maju dan modern.

"Jadi, pertumbuhan ekonominya bakal ditopang sektor manufaktur. Bukan lagi ditopang sektor konsumsi," kata Fahmy, Jumat, 30 Juni 2023.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal juga sepakat dengan Presiden Jokowi dan Fahmy Radhi. Tapi bagi Faisal, hilirisasi saja tidak cukup, harus ada industrialisasi. “Sekarang ke industri hilir, betul menambah nilai komoditas. Bisa berkali lipat tingginya. Tapi jangan lupa membangun industri hulunya,” kata Faisal.

Hal itu pun belum selesai. Pemerintah, lanjut Faisal,  harus melakukan pemerataan ekonomi dan tidak hanya menyasar pertumbuhannya. Karena itu, hal penting yang dinilai dari pendapatan per kapita sebenarnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus naik. “Kalau rata-rata  pendapatan naik tapi kesenjangan lebar, untuk apa? Ini yang menjadi catatan.”

Selanjutnya: Menurut Faisal, hilirisasi pun perlu diperluas....

Menurut Faisal, hilirisasi pun perlu diperluas ke sektor padat karya, seperti perkebunan. Bukan hanya fokus pada hilirisasi komoditas tambang saja. Sebab, sektor ini membutuhukan tenaga kerja dengan keahlian khusus. “Pelibatan pelaku usahanya juga tidak luas.”

Di sisi lain, hilirisasi sumber daya Indonesia juga menghadapi hambatan dari global. Faisal mengatakan. liberalisasi Wolrd Trade Organization (WTO) membuat manuver kebijakan pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang relatif terbatas. Hal ini sudah terjadi melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang digugat di WTO dan akhirnya kalah.

“Kalau diperluas ke sektor lain, seperti perkebunan, pasti akan menghadapi hal sama. Disemprit WTO,” ujar Faisal.

Faisal pun meminta pemerintah mempersiapkan diri melalui diplomasi perdagangan, riset, serta kemampuan berargumentasi. Termasuk menjalin kerja sama dengan negara berkembang lain yang punya kepentingan sama. “Harus ada strategi politik perdagangan dan politik luar negeri.”

Sederet Rintangan Menghadang di Depan

Rintangan yang menghadang Indonesia dalam mencapai target menjadi negara maju bukan sekadar perkara target peningkatan pendapatan dan upaya mencari nilai tambah ekonomi dari hilirisasi. Lebih jauh, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah tantangan lainnya.

Pertama, bonus demografi. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, pendapatan per kapita Indonesia akan tetap kecil. Kedua, ketersediaan lapangan kerja, kemampuan tenaga kerja, dan aspek lain yang menyangkut sumber daya manusia (SDM).

Selanjutnya: “Fenomena yang dikhawatirkan adalah...."

“Fenomena yang dikhawatirkan adalah kita terlalu cepat deindustrialisasi dini, sebelum lepas landas menjadi negara maju,” ujar Bhima, Kamis, 13 Juli 2023.

Ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Cukup riskan jika Indonesia terus bergantung pada sumber daya alam. “Sumber daya alam akan habis. Harganya juga fluktuatif.”

Keempat, tantangan dalam inovasi dan digitalisasi. Hal ini yang membuat penyerapan tenaga kerja masih sedikit. Malah, tidak sedikit talenta digital Indonesia yang akhirnya bekerja di perusahaan digital di luar negeri. “Ini ancaman serius bagi kualitas ekonomi kita ke depan."

Di sisi lain, Indonesia mengalami banjir produk impor karena Indonesia masih dipersepsikan sebagai pasar. Jika tidak bisa mengelola digitalisasi dengan baik, kata Bhima, barang impor murah dari Cina akan terus datang ke Indonesia.

Tantangan selanjutnya, soal jaring pengaman sosial yang rendah. Jika besarannya hanya 2 atau 3 persen dari PDB, jaring pengaman sosial, termasuk bantuan sosial dan subsidi, sulit mengangkat orang miskin keluar dari garis kemiskinan. Walhasil, ketimpangan sosial bisa menjadi makin lebar.

Terakhir, hilirisasi yang berpotensi blunder. Hal ini ketika Indonesia mendorong hilirisasi di sektor fosil. Misalnya, gasifikasi batu bara. Sedangkan Indonesia memiliki arah tujuan net zero emission (NZE) pada 2060. “Akhirnya, menjadi kontradiktif dan akan sulit mencari pembiayan jangka panjang,” kata Bhima.

Jika tantangan-tantangan tersebut tidak bisa dijawab dengan baik, realisasi Indonesia menjadi negara maju tetap akan sulit. Bhima bahkan menilai cita-cita itu masih jauh dari angan-angan. "Butuh waktu lama. Bisa jadi target 2045 meleset," ujar dia. 

Pilihan Editor: Super Air Jet Lombok-Jakarta Mogok 2 Jam di Runway Bandara, Benarkah karena Landing Gear Rusak?