Patgulipat Anggaran Negara demi Proyek Ibu Kota Nusantara

Sebagian besar pegawai pemerintahan Malaysia tinggal di Cyberjaya, Selangor, atau Kuala Lumpur. Sangat jarang, kata Zurairi, pegawai atau pejabat yang tinggal di Putrajaya, meski punya rumah dinas. “Bahkan Perdana Menteri tidak tinggal di Putrajaya,” tutur Zurairi. 

Putrajaya berjarak tempuh 40 menit perjalanan mobil dari Kuala Lumpur, kota terbesar dan bekas pusat pemerintahan Malaysia. Pada 2001, negeri jiran itu memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kawasan seluas 4.900 hektare tersebut dibangun sejak 1995 oleh Mahathir Mohamad, yang kala itu menjabat perdana menteri. Estimasi biaya pembangunannya mencapai US$ 8,1 miliar atau sekitar Rp 131,8 triliun.  

Turis berfoto dengan latar Kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, Malaysia, Juli 2023. Alyaa Alhadjri

Putrajaya adalah kawasan bekas perkebunan di Selangor. Kawasan itu terbagi dalam beberapa presint atau wilayah yang dibangun secara bertahap. Kantor pemerintahan berada di Presint 1-4, sementara fasilitas penunjang seperti pusat konvensi, fasilitas pendidikan dan olahraga, serta rumah sakit ada di Presint 5-7. Kawasan permukiman ada di Presint 8-18. Presint 19 masih dalam pengembangan dan terakhir, Presint 20, adalah area permakaman dan tempat ibadah nonmuslim.

Pemerintahan kawasan ini diatur oleh Perbadanan Putrajaya, sedangkan pengembang wilayahnya adalah Putrajaya Holdings, perusahaan milik negara. Kendati sudah hampir tiga dekade dibangun, kata Zurairi, kawasan permukiman dan komersial Putrajaya baru benar-benar hidup dalam beberapa tahun terakhir. “Terutama setelah IOI City Mall dibuka pada 2014,” ucapnya. Kota ini kian ramai ketika jalur kereta MRT Putrajaya tahap kedua yang menghubungkan wilayah itu dengan Kuala Lumpur dibuka pada Maret 2023. 

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mencoba menggarap proyek serupa yang dilakukan Mahathir Mohamad, yaitu memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bedanya, Putrajaya berada dekat dengan Kuala Lumpur, sementara IKN berbeda pulau dengan Jakarta.

Pemerintah kini mati-matian membangun kawasan itu. Salah satunya dengan menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan raya dan sumber air bersih. Ketersediaan infrastruktur dasar pun menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pengusaha yang diharapkan menjadi investor pengembang IKN. Salah satu persoalan di sana adalah tidak ada sumber air. Bahkan Balikpapan selaku kota besar dekat IKN masih mengalami defisit air baku. 

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membangun Bendungan Sepaku-Semoi, yang bakal menyuplai air baku 300 liter per detik untuk IKN. Karena pembangunannya butuh waktu sementara Presiden Jokowi ingin pemindahan aparatur sipil negara segera berjalan, pada Juli mendatang pemerintah akan memenuhi kebutuhan air baku dari intake Sungai Sepaku dengan debit 300 liter per detik. “Reservoir dan pipa-pipanya sudah siap awal bulan depan,” ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, Jumat, 7 Juni 2024.  

Selain sumber air, kata Danis, infrastruktur dasar yang akan jadi dalam waktu dekat adalah jalan tol. Pemerintah sedang membangun jalan tol dari Kilometer 8 Kariangau Tol Balikpapan-Samarinda menuju IKN. Adapun instalasi limbah baru akan selesai pada akhir 2024. Meski begitu, Jokowi berkukuh upacara hari kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang berlangsung di IKN.

Sejak 2022 sampai 2023, Jokowi telah mengucurkan anggaran negara Rp 32,5 triliun untuk pembangunan IKN. Tahun ini dia menganggarkan Rp 39,8 triliun sehingga belanja negara yang keluar dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp 71,8 triliun. Selain buat membangun infrastruktur dasar, anggaran ini dipakai untuk mendirikan istana negara, istana presiden, dan kantor pemerintahan. 

Ketika merencanakan pembangunan IKN, Jokowi berjanji bahwa porsi anggaran negara dalam proyek yang membutuhkan biaya Rp 466 triliun itu tak akan besar, maksimal 20 persen. Sisanya akan didanai oleh investor swasta Rp 123,2 triliun dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha Rp 252,5 triliun. Namun sampai saat ini pemerintah masih menanti uluran tangan investor.

Sejumlah investor telah memulai proyek mereka. Di antaranya Hotel Nusantara yang dibangun konsorsium pimpinan Sugianto Kusuma atau Aguan, bos Agung Sedayu Group. Proyek lain adalah pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo Nusantara, Hotel Vasanta, Superblok Pakuwon Nusantara, dan Mayapada Hospital. Pada April 2024, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebutkan Al Azhar dan Sekolah Bina Bangsa juga akan membangun fasilitas pendidikan. 

Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia, Antonius Joenoes Supit, menuturkan, bukan hanya soal infrastruktur dasar dan status lahan, pengusaha juga butuh kepastian “pasar” untuk berinvestasi di IKN. “Berapa juta (penduduk)? Demografinya seperti apa?” katanya pada Selasa, 4 Juni 2024. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan sejumlah menteri akan mulai pindah ke IKN bulan depan, setelah suplai air baku tersedia. Pada September mendatang, pegawai 38 kementerian dan lembaga negara ikut boyongan. Jumlah yang pindah pada tahap pertama 11.916 orang, diikuti 6.774 orang pada gelombang kedua dan 14.237 orang pada gelombang ketiga. Mereka akan menjadi “pasar” pertama bagi hotel, superblok, rumah sakit, hingga sekolah yang sedang dibangun investor. “Tapi berapa banyak yang akan tinggal? Kepastian pasar ini penting buat investor,” ucap Anton.  

Tanpa peran investor, anggaran negara bakal kian deras mengucur. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 4 Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah membidik defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 sebesar 2,45-2,82 persen. Menurut dia, defisit anggaran itu sudah memperhitungkan program utama pemerintahan Jokowi, seperti IKN, dan Prabowo Subianto selaku presiden berikutnya.  

Soal anggaran, saat ini sudah ada pembicaraan antara Tim Asistensi Prabowo Subianto dan pemerintah. Ketua Tim Asistensi Prabowo, Thomas Djiwandono, menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, membicarakan kelanjutan program pemerintahan Jokowi. Soal IKN, kata Thomas, akan tetap dilanjutkan oleh Prabowo. “Pak Prabowo sangat berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN,” tuturnya pada Kamis, 6 Juni 2024.