Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Menpan RB telah mengeluarkan kebijakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang bekerja di pemerintah pusat untuk dapat bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai pada 21 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Memulai uji coba kerja dari rumah bagi 50 persen ASN di instansi yang bekerja merupakan bentuk dari upaya mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Kebijakan tersebut muncul pasca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba wfh tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, dirinya akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila uji coba WFH ini dinilai efektif. Jika tidak, maka Heru Budi, bakal kembali menerapkan bekerja di kantor (work from office/WFO). Untuk mengawasi kinerja para ASN DKI yang WFH, dia meminta setiap pimpinan memantau aktivitas timnya melalui panggilan video (video call).
Konsepnya adalah WFH 50 persen dan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) 50 persen. Kebijakan ini tak berlaku bagi ASN yang pekerjaannya bersinggungan dengan layanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.
Uji coba WFH aparatur sipil negara (ASN) DKI berlangsung selama tiga bulan mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 demi mengurangi polusi udara Jakarta. Kebijakan ini tak berlaku bagi ASN yang tugasnya bersinggungan dengan pelayanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.
Kemudian persentase WFH ditambah menjadi 75 persen ketika perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN 2023 di Ibu Kota pada 4-7 September agar menekan kemacetan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) pun berlaku pada periode ini, tapi guru dan tenaga pendidik tetap hadir di sekolah.
Seluruh] ASN di Jakarta nantinya akan menyusul ASN Pemprov DKI akan bergiliran bekerja dari rumah atau WFH. Arahan itu diungkapkan Heru Budi Hartono usai rapat yang membahas polusi udara di Jakarta dan Bodebek di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat 18 Agustus 2023
Menurut keterangan Heru, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin rapat mengarahkan untuk WFH di semua kementerian tersebut.
Kebijakan ini tak urung mengundang kritikan, salah satunya dari pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah tidak banyak pengaruhnya terhadap pengurangan polusi udara di Jakarta.
"Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan, seolah WFH obat mujarab seperti aspirin, tiba-tiba langsung bisa sembuh," kata Trubus di Balai Kota DKI, Senin, 14 Agustus 2023.
ANGELINA TIARA P I TIM TEMPO.CO
Pilihan Editor: Bos APINDO Nilai WFH Kebijakan Reaktif, Polusi Udara Tidak Semata-mata karena Kendaraan
Foto 
