Berkawan Lewat Diplomasi Beras

TRUK-truk besar milik tentara Inggris memenuhi jalan desa di wilayah Cikampek, Jawa Barat. Saat itu, 1946, wartawan Rosihan Anwar dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah meliput pertempuran pasukan Republik dengan tentara Netherlands Indies Civil Administration atau NICA di Bekasi. Ia melihat berkarung-karung beras diambil dari gudang penggilingan dan masuk truk.

Belakangan baru ia ketahui truk-truk itu bergerak ke pelabuhan Cirebon—yang dikutip sejarawan Rudolf Mrazek sebagai salah satu basis massa pendukung kelompok lama Sjahrir dan Hatta, Pendidikan Nasional Indonesia. Di sana telah bersandar kapal-kapal kargo asal India yang baru mengantarkan kain. Ribuan karung beras itu kemudian mengisi lambung kapal dan berangkat ke India dalam perlindungan angkatan laut Inggris.

Inilah ”diplomasi beras” ala Sjahrir yang dimulai April 1946, ketika ia membuat penawaran yang sensasional di masa itu: mengirimkan setengah juta ton beras asal Jawa ke India, yang terancam kelaparan akibat gagal panen. Dia meminta beras itu ditukar dengan tekstil dan obat-obatan untuk Republik.

Dalam ingatan Rosihan, yang bertugas menanganinya adalah kawan-kawan lama Sjahrir. Salah satunya ekonom Saroso Wirodihardjo. ”Rupanya beras itu diambil antara lain dari Cikampek,” kata Rosihan. Dalam buku Prime Minister Sjahrir as Statesman and Diplomat tulisan Hamid Algadri, Menteri Penerangan masa itu, disebutkan juga nama diplomat dr Soedarsono (ayah Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono).

Yang pertama kali menerbitkan berita tentang hal itu adalah Free Press of Journal di Bombay, India: ”Indonesian’s Goodwill Gesture towards India, Premier Sjahrir’s offer of 500,000 tons of Rice.” Penulisnya P.R.S. Mani, koresponden Free Press di Jakarta. Menurut resensi Rosihan terhadap buku Mani, The Story of Indonesian Revolution 1945-1950, berita itu disiarkan di Jakarta beberapa hari kemudian, diimbuhi pesan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru kepada Sjahrir, yang memberi salam bagi rakyat Indonesia, ”yang sedang berjuang dengan gagah berani untuk kemerdekaannya.”

Beberapa petinggi Republik saat itu terenyak, apalagi pasca-Jepang pergi kondisi Republik masih sangat papa. Tapi Sjahrir sendiri kemudian mengulangi pesannya kepada Free Press. ”Itu gambaran benar tentang situasi pangan dan kebutuhan kami akan barang-barang impor. Perkiraan paling rendah tentang panen tahun ini ialah lima juta ton, sedangkan perkiraan tertinggi tujuh juta ton.”

Sjahrir mengatakan konsumsi rakyat Indonesia tak lebih dari empat juta ton. ”Jikapun tidak ada surplus beras, saya pikir rakyat kami bersedia memberikan 500 ribu ton beras ditukar dengan tekstil. Saya rasa lebih dari wajar RI berbuat apa yang mungkin guna meringankan situasi pangan di India. Kami bersimpati terhadap rakyat India dan akan menyambut dengan baik terwujudnya hubungan ekonomi dan rohani antara RI dan India sebagai negara-negara merdeka.”

Belanda marah bukan kepalang. Walau Belanda sepakat mengakui wilayah Republik meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura dalam Perjanjian Linggarjati, blokade ekonomi tetap berlaku. Wilayah udara dan laut Republik dijaga ketat militer Belanda. Impor atau ekspor dilarang. ”Tapi Belanda mau apa? India sudah hampir merdeka waktu itu,” kata Rosihan.

Nehru, yang terpukau oleh uluran tangan Sjahrir, lantas mengadakan Asians Relations Conference di New Delhi dan mengundang Sjahrir. Senewen menghadapi ini, kabinet Belanda di Den Haag menawari Sjahrir ”mampir” ke Belanda. Pemimpin Belanda di Indonesia, Letnan Jenderal Hubertus Van Mook, bahkan menawarkan tumpangan dengan pesawat KLM. Tapi Bung Kecil menampik. Ia memilih pesawat milik Biju Patnaik, pebisnis Bengali dan teman akrab Nehru. Nehru sendiri menyambutnya dengan hangat di bandara. Seusai konferensi, Sjahrir tak langsung pulang. Ia melawat ke Kairo, Mesir, dan berlanjut ke Suriah, Iran, Burma, dan Singapura. Makin bobollah blokade Belanda atas Republik.

Sukses diplomasi beras itu tak lepas dari strategi Sjahrir merengkuh ”kawan” segera setelah perang berakhir. Hanya dua minggu setelah resmi menjadi perdana menteri (sekaligus Menteri Dalam dan Luar Negeri) pada akhir November 1945, Sjahrir menandatangani perjanjian dengan pasukan Sekutu: memulangkan serdadu Jepang dan tawanan perang. Perundingan dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Secara teknis, seluruh operasi pemulangan berada di tangan Tentara Keamanan Rakyat, di bawah Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan Allied Prisoners of War and Internees (POPDA).

”Yang memimpin Mayor Jenderal Soedibjo, bekas perwira Koninklijk Nederlands Indische Leger, dan kemudian dilanjutkan Mayor Abdoel Kadir, eks perwira Pembela Tanah Air,” tulis Mayjen TNI R.H.A. Saleh, penyusun buku Sekitar Operasi Pemulangan Tentara Jepang dan Evakuasi APWI di Pulau Jawa.

Pada paruh pertama 1946, Panitia merepatriasi lebih dari 35 ribu serdadu Jepang dan sekitar 28 ribu (versi lain menyebut 36.280 orang) tawanan perang dari kamp-kamp konsentrasi di Pulau Jawa. Lebih dari separuhnya adalah orang Eropa yang pernah tinggal di Indonesia. Sebagian kecil lainnya serdadu Australia, Amerika, dan Inggris yang terjebak ketika Jepang masuk. ”Ini bukti kesuksesan Republik mengorganisasikan diri dan menghargai hukum internasional,” Hamid menulis.

Buah dari repatriasi dan diplomasi beras ala Sjahrir itu, menurut Hamid, adalah ketika Sjahrir berkukuh membuka blokade ekonomi Belanda dengan mengekspor komoditas seperti karet dan kopra ke Amerika Serikat dan Inggris—dua negara yang langsung mengakui kedaulatan Indonesia pasca-Linggarjati. Kapal-kapal dari dua negeri itu datang ke pelabuhan di Indonesia. Belanda senewen karena ekspor itu bisa menggelontorkan uang segar. ”Belanda mencoba menghentikan dengan membuntuti kapal-kapal itu, yang tentu saja diprotes keras,” Hamid menulis.

Hubungan Sjahrir dengan dunia luar sepanjang 1945-1947 sering dikutip sebagai kesuksesan. Tapi Mrazek mengutip sejumlah arsip tua yang menyebutkan bahwa yang terjadi sebenarnya bukan tanpa cacat. Bahkan saat itu Sjahrir sering merasa tak nyaman, lelah, dingin, dan kecewa. Misalnya saat dalam beberapa laporan Sjahrir disebut-sebut sebagai ”bom atom dari Asia” atau ”an enfant chéri of the Asian conference”. Saat itu sesungguhnya Sjahrir terlambat tiba di konferensi Asia di New Delhi. Ia hanya sempat menghadiri penutupan, sementara anggota delegasinya—kecuali ketua delegasi Haji Agus Salim—banyak yang tak seideologi dengannya.

Mengutip keterangan Sjahrir kepada Schermerhorn, partner rundingnya dalam Perjanjian Linggarjati, yang sama-sama sosialis, Bung Kecil sungguh kecewa melihat rumah Nehru yang bagai istana. ”Dengan tiga pelayan yang lompat melayani begitu saya masuk,” kata Sjahrir, mencerca karakter ningrat dan ketimuran yang sangat ia benci.

Kepada Liga Muslim di India, ia mengkritik dengan mempersamakannya dengan Masyumi, yang dianggapnya ”menghalangi berkembangnya pikiran-pikiran modern”. Di Kairo, Sjahrir tampak tak gaul, tak kenal siapa-siapa. Di Burma, ia mengkritik masyarakat yang terlalu didominasi kultur Buddha. Siam (Thailand) dicercanya sebagai negeri yang ”lapuk dan koruptif”. Bahkan Agus Salim, yang ia tunjuk untuk melobi negara-negara Timur Tengah, pernah mengeluh kepada istrinya di Yogyakarta bahwa Sjahrir bersikap ”dingin”: sudah tiga minggu tak membalas suratnya.

Ketika Sjahrir tiba di New York, di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai ambassador-et-large, pada Agustus 1947, kedatangannya hanya dimuat dalam beberapa baris artikel di halaman terakhir New York Times dan Herald Tribune. Dua kali berpidato di hadapan Dewan Keamanan, Sjahrir dan delegasinya meminta bantuan Amerika Serikat untuk menghadapi Belanda. Ia kecewa dengan sikap dingin tuan rumah. Dalam pertemuan dengan Soebandrio di London sesudahnya, Sjahrir mengeluh. ”New York adalah suatu kekecewaan,” katanya, ”tak ada yang diraih di situ.”

Tapi sejarah kemudian berkata lain. Penampilannya di Lake Success (markas Perserikatan Bangsa-Bangsa) itulah yang kemudian mendorong pembentukan komite khusus untuk Indonesia. Urusan Republik resmi menjadi masalah internasional. Dukungan untuk Belanda semakin lemah, apalagi setelah pemerintah Hatta sukses menekan kudeta komunis di Madiun, 1948.