Habis Puluhan Miliar agar Bisa Menjadi Gubernur

LIMA kali berlaga dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, Gubernur Riau periode 2019-2023, Syamsuar, merasakan mahalnya biaya menjadi calon kepala daerah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Riau itu mengaku jorjoran untuk berkampanye. “Pilkada 2024 parah sekali, mahalnya minta ampun,” ujar Syamsuar ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 19 Desember 2024.

Sebelum menjadi Gubernur Riau, Syamsuar menjabat Bupati Siak dua periode sejak 2011 hingga 2019. Pada 2006, Syamsuar mencoba peruntungan menjadi calon Bupati Siak, tapi ia kalah. Di pilkada Riau 2024, ia berpasangan dengan Mawardi Muhammad Saleh, kader Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Syamsuar, biaya kampanye mahal lantaran sebagian besar pemilih meminta duit. Jika permintaan itu tak dipenuhi, lokasi kampanye tak dipenuhi massa. Calon pemilih pun ogah mencoblos tanda gambar pasangan nomor urut 3 itu. Ia mengklaim tak mau menggunakan strategi politik uang. Di pilkada sebelumnya, Syamsuar mengaku hanya membagikan kaus dan kerudung. 

Namun ia tetap menyiapkan duit untuk berkampanye. Setiap kali berkunjung ke satu titik, Syamsuar dan timnya mengeluarkan uang Rp 2-5 juta. Dalam sehari, ia bisa berkunjung ke lima lokasi. Artinya, saban hari Syamsuar bisa menghabiskan Rp 10-25 juta untuk kegiatan itu. Duit tersebut digunakan antara lain untuk konsumsi calon pemilih.

Syamsuar dan wakilnya juga harus menyiapkan duit minimal Rp 3,3 miliar untuk honor 11 ribu saksi. Setiap saksi yang berjaga di tempat pemungutan suara akan mendapat honor minimal Rp 300 ribu. Syamsuar juga harus merogoh koceknya untuk menyediakan alat peraga kampanye, seperti baliho dan spanduk.



Toh, Syamsuar mengklaim total biaya yang ia keluarkan tak sampai ratusan miliar rupiah. “Paling puluhan miliar,” katanya. Duit kampanye itu berasal dari tabungan hingga bantuan dari teman-temannya. Sejumlah politikus Golkar yang ditemui Tempo bercerita, duit yang diperlukan untuk pemilihan Gubernur Riau minimal Rp 100 miliar.

Laki-laki 70 tahun itu mengklaim tak menggelontorkan duit untuk “serangan fajar” menjelang hari pencoblosan 27 November 2024. Ia juga tak membayar partai politik untuk memberikan rekomendasi sebelum mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. “Enggak ada itu,” ucap Syamsuar. 

Meski telah keluar duit jumbo, perolehan suara Syamsuar-Mawardi jeblok, tak sampai 25 persen. Mereka kalah oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Wahid, yang berduet dengan mantan Sekretaris Daerah Riau, S.F. Hariyanto. Abdul-Hariyanto mendapat 44 persen suara. Adapun pasangan M. Nasir-Muhammad Wardan berada di posisi kedua dengan 31 persen suara.

Calon Bupati Siak, Irving Kahar Arifin, juga mengeluhkan mahalnya biaya pilkada. Pilkada 2024 merupakan pertarungan perdana Irving, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak. Dia memilih pensiun dua tahun lebih cepat karena maju sebagai calon bupati. Irving berduet dengan Sugianto, kader PKB.

Irving bercerita, ia tak mengeluarkan uang untuk mendapatkan tiket dari partai. Ia mengaku membayar uang saksi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di Siak ada 829 tempat pemungutan suara. “Setiap saksi di TPS mendapat honor Rp 200 ribu,” katanya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, membenarkan jika partainya disebut mensyaratkan uang saksi bagi calon kepala daerah. “Uangnya bukan buat partai, tapi untuk saksi,” ujarnya, Senin, 16 Desember 2024.