Mengapa Pusat Data Nasional yang Terserang Ransomware Sulit Pulih

Menurut Kementerian Pendidikan, serangan ransomware oleh kelompok peretas LockBit 3.0 berdampak pada 47 domain layanan milik Kementerian. Layanan lain yang terganggu di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan perizinan film. “Kami terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemulihan secara bertahap,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Muhammad Hasbi pada Selasa, 25 Juni 2024.

Bobolnya pusat data juga berdampak pada layanan 281 instansi pemerintah lain. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan dampak yang timbul sudah tergolong parah. “Dari analisis dampak, kita berada dalam level dampak yang critical dan major,” tutur Budi Arie.

Salah satu layanan yang paling terkena dampak adalah keimigrasian yang dikelola Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak Kamis subuh, 20 Juni 2024, layanan imigrasi di berbagai bandar udara lumpuh. Layanan gerbang otomatis di perlintasan bandara, pengurusan visa, hingga paspor tak bisa dioperasikan. “Kalau gangguannya lebih dari 12 jam, saya lapor Pak Menteri untuk pindah server data dan tak lagi mengandalkan Pusat Data Nasional,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim pada Selasa, 25 Juni 2024. Imigrasi akhirnya menggunakan jasa Amazon Web Service sebagai server penyimpan data selama pusat data di Surabaya tak beroperasi.

Imigrasi pun secara bertahap memulihkan sistem yang tumbang. Pertama-tama, layanan perlintasan imigrasi di bandara disasar untuk mengurai antrean penumpang yang akan terbang atau baru mendarat. Pemulihan layanan ini difokuskan di tiga bandara internasional, yakni Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Ngurah Rai di Bali, dan Bandara Hang Nadim di Batam, Kepulauan Riau.

Selama sistem autogate tak berfungsi, Silmy mengatakan, petugas harus mendata penumpang secara manual lewat catatan tulis tangan dan memfoto dokumen penumpang. “Saya harus mengirimkan orang tambahan ke Soekarno-Hatta,” ucapnya. Setelah gerbang perlintasan otomatis tersebut mulai pulih, Imigrasi membenahi layanan visa dan paspor. Setidaknya ada 300 kantor pelayanan paspor di dalam dan luar negeri yang harus dipulihkan. “Meski bisa ambil foto dan lanjut diproses, paspor tak bisa dicetak,” ujar Silmy.

Lumpuhnya sistem imigrasi menyebabkan rencana Kokok Dirgantoro berantakan. Petinggi agensi hubungan masyarakat Opal Communications itu harus membatalkan rencana ke luar negeri bersama keluarganya karena perpanjangan masa berlaku paspor ketiga anaknya terhambat.

Petugas imigrasi memotret pemohon paspor setelah terjadinya gangguan PDNS 2 di Kantor Imigrasi Kelas 1, Jakarta Barat, Jakarta, 24 Juni 2024. Antara/Aprillio Akbar

Menurut Kokok, pada Senin, 24 Juni 2024, ia memperpanjang masa berlaku paspor ketiga anaknya menggunakan layanan kilat satu hari jadi. Dengan biaya Rp 1,65 juta per orang, paspor seharusnya selesai dalam satu-dua jam. Tapi gangguan sistem menyebabkan paspor anak-anaknya baru selesai setelah lewat hari keberangkatan. “Layanan pembuatan paspor yang kami terima juga serupa layanan reguler,” tuturnya.

Sejumlah layanan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga terkena getahnya. Salah satunya urusan pengarsipan dan surat-menyurat yang menggunakan aplikasi SRIKANDI. Aplikasi yang dikembangkan oleh Arsip Nasional RI ini juga menjadikan pusat data di Surabaya sebagai server utamanya. “Di pemda Blora, aplikasi SRIKANDI tak bisa berfungsi. Sedangkan aplikasi lain yang kami punya aman karena belum kami simpan di Pusat Data Nasional,” kata Bupati Blora, Jawa Tengah, Arif Rahman pada Rabu, 26 Juni 2024.

Jebolnya pusat data membuat pemerintah daerah mengaktifkan kembali layanan e-Government punya sendiri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, misalnya, menghidupkan kembali Tata Praja yang dulu digunakan sebelum beralih ke Pusat Data Nasional. “Sistem persuratan masih aman karena kami punya Tata Praja sebelum SRIKANDI dibuat pemerintah pusat,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum.

Sebelum ada kewajiban memanfaatkan Pusat Data Nasional pada 2021, pemerintah daerah sudah punya server sendiri-sendiri. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemusatan data bertujuan mewujudkan data terpadu yang terintegrasi secara nasional. “Ini untuk penyederhanaan, untuk ‘Indonesia Digital Nation’. Jadi semua wali data memberitahukan kepada kami, data apa saja yang dimiliki,” ucap Semuel.

Kini, setelah data serta server instansi dan pemerintah daerah terkumpul di pusat data, sebuah serangan peretas saja menyebabkan banyak layanan terganggu sekaligus. Menurut Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia Herlan Wijanarko, data yang terinfeksi ransomware sudah tidak bisa diselamatkan. “Data yang kena tidak bisa dipulihkan lagi,” kata Herlan pada Rabu, 26 Juni 2024. PT Telkom Indonesia lewat anak usahanya, PT Sigma Cipta Caraka, mengelola pusat data di Surabaya tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan jebolnya pusat data di Surabaya merupakan tanggung jawab kementeriannya. Menurut dia, selama ini setidaknya ada 10 ribu serangan digital per hari ke server milik pemerintah dan bisa ditangkal. Tapi cukup satu serangan ransomware dari LockBit 3.0 untuk menumbangkan sebuah pusat data nasional. “Kalau hanya punya satu server tanpa ada backup seperti sekarang, ya pasti KO,” kata Budi.