Dari Simpatisan Berujung di Kursi Komisaris

Meski demikian, Sugiat tidak membeberkan alasan Erick Thohir mengangkatnya, apakah karena bidang ilmu di sektor kepelabuhan atau putra daerah. Saat ini, PMT memang beroperasi dan berkantor pusat di Sumatera Utara. Sugiat meminta masalah ini ditanyakan langsung ke kementerian.

"Prinsipnya, karena diamanahkan membantu untuk memajukan PMT sebagai komisaris, saya pastinya akan laksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya," ucap dia.

Tapi, Sugiat membantah jabatan komisaris ini diberikan karena intervensi Bobby Nasution atau semacam ucapan terima kasih dari sang mantu presiden. "Enggak lah, prosesnya jauh sebelum Pilkada Kota Medan. Secara informal sebelum menjadi jubir Bobby-Aulia," kata mantan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai wali kota Medan pada 4 September 2020. Pada 15 Desember 2020, KPU Medang mengumumkan Bobby sebagai pemenang Pemilihan Wali Kota Medan. Sedangkan, RUPS yang mengangkat Sugiat sebagai komisaris independen PMT dilakukan pada akhir Desember.

Sejak 30 Desember 2020, Tempo sudah mengkonfirmasi penunjukan Sugiat sebagai komisaris kepada Pelindo I yang menguasai 55 persen saham di PMT. Tapi belum ada jawaban.

Vice President Public Relations Pelindo I Fiona Sari Utami akhirnya memberikan respon, tapi belum bersedia menjelaskan alasan penunjukan Sugiat sebagai komisaris. Meski RUPS sudah digelar sejak Desember 2020, Fiona mengaku belum dapat update soal info ini. "Nanti saya cek dulu ya, belum ada konfirmasi ke perusahaan," kata dia, Kamis, 28 Januari 2021.

Selain Sugiat, saat ini juga santer terdengar bahwa mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio akan diangkat menjadi Komisaris Utama PT Telkomsel. Sebelumnya, Wishnutama dicopot sebagai menteri oleh Jokowi, dan digantikan oleh lawan politiknya saat pemilu, Sandiaga Uno.

Saat dihubungi Tempo, mantan bos NET TV ini mengaku belum mengetahui apapun soal kabar tersebut. Selain itu, belum ada juga panggilan dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk rencana pengangkatan sebagai Komisaris Utama Telkomsel ini.

"Belum tahu apa-apa," kata Wishnutama singkat, Kamis. Tempo juga mengkonfirmasi kabar ini kepada Telkomsel dan staf khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, tapi keduanya belum merespon.

Kritik atas penempatan tim sukses sebagai komisaris ini sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan sejumlah pihak, salah satunya oleh mantan komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih. "Mau gimana lagi. Tapi kalau dibiarkan terus, kan kacau," kata dia.

Meski demikian, pengangkatan tim sukses sebagai komisaris terus berjalan sampai hari ini. Saat itu, Alamsyah hanya meminta agar syarat kompetensi untuk seseorang masuk sebagai komisaris harus kian diperketat.

Walau demikian, tim sukses Jokowi seperti Budiman Sudjatmiko punya pandangan lain. Politikus PDI Perjuangan ini menilai pengelolaan negara memang memerlukan syarat politis dan syarat teknokratis.

Dalam syarat teknokratis, eks aktivis 98 ini menyebut BUMN harus dikelola sepenuhnya dengan pertimbangan profesional oleh direksi. Tapi, butuh jabatan komisaris yang mewakili tujuan dan target presiden.

Selain harus satu visi dengan presiden, komisaris di BUMN ini juga harus mengerti apa yang diawasinya. "Akan jadi masalah kalau ga nyambung, misal yang fokus IT dan pedesaan, tiba-tiba (mengawasi) yang lain," kata Budiman, yang baru saja ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) atau PTPN oleh Erick Thohir.

Penelusuran Tempo berikut daftar simpatisan dan relawan Jokowi yang kemudian duduk di kursi komisaris:

1. Juru bicara presiden Fadjroel Rachman sebagai Komisaris utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada September 2015.

2. Juru bicara kampanye Jokowi pada Pilpres 2019, Arya Sinulingga sebagai Komisaris PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum pada November 2019.

3. Politikus PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa menjadi komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Februari 2020.

4. Politikus PDI Perjuangan lainnya, Arif Budimanta, menjadi komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada Februari 2020.

5. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy yang menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di PT Hutama Karya (Persero) Tbk pada Juni 2020. Edy adalah Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

6. Ulin Ni'am Yusron yang menjadi Komisaris Independen PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC pada Oktober 2020. Ulin pernah tercatat sebagai Dewan Penasihat Relawan Teman Jokowi dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

7. Bekas relawan Jokowi, Eko Sulistyo, sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN. Eko adalah mantan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) periode 2014-2019. Dia juga tercatat pernah menjadi tim sukses Jokowi sejak di Solo.

8. Dyah Kartika Rini Djoemadi sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero). Dyah Kartika Rini Djoemadi merupakan relawan Jokowi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan pemilihan presiden RI pada 2014.

9. Politikus PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi menjadi Komisaris Independen PT Yodya Karya (Persero), perusahaan negara yang bergerak di bidang jasa konsultan teknik dan manajemen, pada November 2020.

10. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada PTPN V pada Januari 2021. Budiman adalah anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.

Selain untuk para simpatisan pendukung, jatah kursi komisaris juga diberikan ke beberapa mantan menteri. Ada beberapa nama yaitu:

1. Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, pada Januari 2020.

2. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, pada Juni 2020.

FAJAR PEBRIANTO