Perahu Retak Koalisi Jokowi

Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan, dan Keamanan PDIP itu mengajak Prabowo untuk bersama-sama menolak rencana penundaan pemilu. Prabowo menjawab bahwa partainya juga tak setuju dengan penundaan pemilu.

Glenny Kairupan membenarkan cerita Prabowo mengenai pertemuannya dengan Puan. Namun keduanya hanya saling menanyakan kabar pribadi dan partai mereka. “Itu saja yang saya tahu,” ucap Glenny, yang satu angkatan dengan Prabowo di Akademi Militer tahun 1970.

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta Timur, 1 Maret 2022. ANTARA/Sigid Kurniawan

Ketua Pemenangan Pemilu PDIP yang juga orang dekat Puan, Bambang Wuryanto, mengaku tak mengetahui pertemuan tersebut. “Mbak Puan tidak cerita,” ujar Bambang. Menurut Bambang, pengurus partai banteng belum menggelar rapat untuk membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemilu harus digelar pada 2024. Hasto menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri juga menolak penundaan pemilu. “Tak ada ruang menunda pemilu,” tuturnya, Kamis, 3 Maret lalu. Pada Maret 2021, Megawati sempat menyindir soal rencana memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo lebih dari dua periode.

Partai pendukung pemerintah yang juga menolak penundaan pemilu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani bercerita, partainya membahas wacana tersebut dalam rapat virtual yang digelar pada Kamis, 24 Februari lalu. Kala itu, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyinggung soal sikap sejumlah partai yang mendukung penundaan pemilu.

Suharso, kata Arsul, meminta wacana itu disikapi dengan bijak. Arsul lalu menyampaikan pendapatnya agar PPP tidak keluar dari aturan hukum tata negara dan meneruskan siklus demokrasi. “Lebih baik wacana ini dihentikan karena mayoritas rakyat tidak akan setuju,” ucap Arsul.

Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Melalui keterangan tertulis, Surya mengklaim partainya tetap berpegang pada konstitusi yang menyatakan pemilu berjalan lima tahun sekali. Ia pun mengajak partai lain melaksanakan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal.

Surya juga disebut-sebut menginstruksikan semua anggota DPR dari NasDem menolak penundaan pemilu. Dua politikus NasDem bercerita, instruksi itu keluar karena lobi-lobi untuk mendukung penundaan pemilu telah digelar di DPR. Iming-imingnya, masa jabatan anggota Dewan juga ikut diperpanjang seiring dengan penundaan pemilu.

Lima anggota DPR dari partai pendukung pemerintah mengatakan hal yang sama mengenai tawaran yang disampaikan kolega mereka di Senayan. Sebagian dari mereka menilai penundaan pemilu sebenarnya didukung oleh banyak anggota DPR karena mereka tak harus mengeluarkan biaya untuk kampanye lebih cepat. Namun mereka tetap menunggu keputusan partai.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Suhardi Duka, mengaku pernah dilobi untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Suhardi bercerita, diskusi itu muncul sejak Undang-Undang Cipta Kerja selesai dibahas pada Oktober 2020.

Menurut dia, kala itu alasan penundaan pemilu adalah kesibukan pemerintah menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Alasan lain adalah proyek ibu kota negara yang ditargetkan rampung pada 2024. Dengan penundaan pemilu, Jokowi bisa memimpin ibu kota baru lebih lama. “Saya ingatkan hati-hati karena rakyat bisa marah,” kata Suhardi, Rabu, 2 Maret lalu.

Demokrat memang berulang kali menolak wacana penundaan pemilu. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding wacana itu ditiupkan oleh segelintir kalangan yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

Partai Golkar, yang semula ikut menggaungkan rencana penundaan pemilu, mulai balik kanan. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis, 24 Februari lalu, mengatakan akan menyampaikan aspirasi petani sawit di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin masa pemerintahan Jokowi diperpanjang. “Kami akan membicarakan dengan pimpinan partai yang lain,” ujar Airlangga.

Para pengurus partai beringin ramai-ramai mempertanyakan sikap Airlangga. Penyebabnya, Airlangga pernah menyampaikan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden. Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang digelar pada Maret 2021 juga menyatakan Airlangga sebagai calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2024.

Meredam gejolak para pengurus di daerah, Golkar lalu mengumpulkan sekretaris partai tingkat provinsi pada Sabtu, 26 Februari lalu. Dua peserta rapat yang digelar di kantor Dewan Pengurus Pusat Golkar mengatakan, dalam pertemuan itu, Airlangga menyatakan menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Sumber yang sama mengatakan, Airlangga berbicara juga soal persiapan Pemilihan Umum 2024. Sekretaris Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Basri mengatakan, pertemuan itu membahas persoalan administrasi partai dan kartu tanda anggota.

Menurut dia, Airlangga juga hadir memberikan semangat dan motivasi. “Selebihnya rahasia partai,” ujarnya, Jumat, 4 Maret lalu.

Airlangga juga mengumpulkan orang dekatnya di Hotel Four Seasons Jakarta pada Rabu malam, 2 Maret lalu. Dua peserta persamuhan itu bercerita, mereka bersepakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan memperkuat koalisi dengan partai yang tak sepakat penundaan pemilu. Adapun Airlangga tak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo ke nomor teleponnya.

BUDIARTI PUTRI UTAMI, MAYA AYU PUSPITASARI

----------
Catatan redaksi: Artikel ini telah mengalami koreksi pada Senin, 7 Maret 2022, pukul 15.52. Koreksi terjadi pada keterangan Sekretaris Golkar DKI Jakarta, Basri Baco. Sebelumnya tertulis bahwa Basri menyatakan Airlangga berbicara soal motivasinya menjadi calon presiden. Namun Basri mengungkapkan bahwa Airlangga memberikan motivasi kepada peserta pertemuan.