Tiga Skenario untuk Lurah

Adapun Zulkifli Hasan melempar usul penundaan pemilu sehari kemudian. Di hadapan wartawan yang diundangnya secara khusus, Zulkifli membeberkan sejumlah alasan penundaan pesta demokrasi, yaitu pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, dampak perang Rusia dan Ukraina, serta tingginya biaya pemilu.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan itu juga mencuplik hasil survei yang menyebutkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi lebih dari 70 persen. “Kami memutuskan setuju pemilu diundur,” ujar Zulkifli.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah—organisasi kemasyarakatan Islam yang dianggap dekat dengan PAN—Abdul Mukti mengaku menghubungi Zulkifli untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Ia pun mengungkapkan ketidaksetujuannya.

Dari sumber-sumber lain, Mukti mengaku menerima informasi adanya dugaan tekanan kepada para ketua umum partai yang mendukung penundaan pemilu. “Partai seharusnya punya independensi,” kata Mukti kepada Tempo pada Selasa, 1 Maret lalu. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan wacana tersebut belum pernah dibahas di lingkup internal partai.

Tujuh petinggi partai politik pendukung pemerintah bercerita, sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Menurut mereka, Luhut meminta ketua umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. “Tidak benar,” ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut. “Tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu,” tutur Zulkifli lewat pesan pendek, Sabtu, 5 Maret lalu.

Keriuhan akibat pernyataan tiga ketua umum partai itu membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, Jimly Asshiddiqie, menghubungi Menteri Luhut. Kepada Jimly, Luhut mengaku berkomunikasi dengan ketua umum partai politik. Namun purnawirawan jenderal bintang tiga itu membantah bila disebut memberi perintah ihwal penundaan pemilu.

“Itu cuma ngobrol-ngobrol, apa urusannya saya,” kata Jimly menirukan ucapan Luhut kepada Tempo, Jumat, 4 Maret lalu. Menurut Jimly, Luhut mengatakan penundaan pemilu semestinya menjadi urusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. jika memang serius hendak dijalankan.

Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Jakarta, 16 Februari 2022. ANTARA/Galih Pradipta

Luhut belum merespons pertanyaan Tempo soal pertemuan dengan ketua umum partai dan rencana perpanjangan masa jabatan persiden. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik. Ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh partai.

“Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar,” tutur Jodi, Sabtu, 5 Maret lalu.

Adapun tiga petinggi Golkar mendengar cerita bahwa Airlangga Hartarto diminta tak mengabaikan instruksi untuk menggaungkan penambahan masa jabatan Pak Lurah—panggilan untuk Jokowi di kalangan partai pendukungnya. Jika mangkir, Airlangga bakal dicopot sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang.

Tiga narasumber lain mengatakan Airlangga sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana dan menanyakan instruksi dari Luhut. Pertemuan itu disebut-sebut juga membahas kemungkinan proyek ibu kota negara tak rampung sebelum masa jabatan Jokowi berakhir. Maka dibutuhkan waktu lebih agar pemindahan ibu kota negara bisa terlaksana.

Seusai pertemuan itu, Airlangga dan orang-orang dekatnya merancang skenario untuk menggulirkan penambahan masa jabatan presiden secara tidak langsung. Caranya, mengatur pertemuan dengan para petani sawit yang akan mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Seorang narasumber yang mengetahui penyusunan skenario itu menyebutkan bahwa ide tersebut berasal dari bos Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. Namun Tumanggor membantah jika disebut mengusulkan skenario itu kepada Airlangga. “Saya bukan petani sawit dan juga tidak ada di sana,” kata mantan Bupati Dairi, Sumatera Utara, itu.

Airlangga tak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo ke nomor telepon selulernya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi Tempo pun enggan berkomentar.

Luhut juga disebut-sebut meminta Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng membantu Airlangga menyuarakan dukungan penundaan Pemilu 2024. Sehari setelah mendampingi Airlangga di Riau, Mekeng merilis pernyataan bahwa Golkar serius mengkaji perpanjangan masa jabatan presiden.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut mengatakan persoalan ekonomi menjadi alasan paling krusial untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Ia menyebutkan biaya Pemilu 2024 bisa lebih dari Rp 100 triliun. “Wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” ujarnya. Mekeng tak merespons permintaan wawancara yang diajukan Tempo.

Jauh sebelum wacana penundaan pemilu muncul, Luhut kerap berdiskusi tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Kepada Tempo, sejumlah politikus mengatakan bahwa Luhut pernah menyampaikan kepada mereka agar Jokowi bisa terpilih untuk ketiga kalinya. Atau setidaknya bisa mendapat tambahan waktu untuk memerintah selama dua-tiga tahun.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (tengah) disambut kader saat menghadiri Konsolidasi dan Pembekalan Pengurus DPD, DPC dan Bakal Calon Legislatif PAN guna memperkuat soliditas kader menuju Pemilu mendatang. di Tegal, Jawa Tengah, 1 Maret 2022. ANTARA/Oky Lukmansyah

Bekas Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, mengaku beberapa kali berdiskusi dengan Luhut soal wacana tersebut. “Ini kan masih wacana. Masak, tidak boleh?” kata Idrus. Ia lalu menyampaikan pendapatnya bahwa penambahan masa berkuasa Jokowi diperlukan agar penanganan pagebluk Covid-19 bisa tuntas dan perekonomian kembali tumbuh.

Idrus mengatakan perpanjangan itu dimungkinkan jika Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan presiden diamendemen. Namun Idrus membantah kabar bahwa Luhut memerintahkan dia menggalang dukungan penundaan pemilu. “Kami kan kalau diskusi bebas saja,” ucapnya.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, membantah anggapan bahwa Luhut memimpin orkestrasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Masak, Pak Luhut bisa menekan partai politik?” ujarnya.

•••

WACANA memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo bergulir sejak triwulan pertama 2021. Kala itu, muncul gagasan untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. Pada Maret 2021, Jokowi menyangkal berniat menjadi calon presiden dalam Pemilihan Umum 2024. “Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu harus kita jaga,” kata Presiden. (Baca: Manuver Istana untuk Tiga Periode Jokowi)

Master Parulian Tumanggor. Facebook.com/aprobi.id

Namun anak buah Presiden, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kembali melontarkan gagasan itu pada Ahad, 9 Januari lalu. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tersebut mengklaim para pebisnis menginginkan penundaan pemilu dan Jokowi bisa lebih lama menjadi presiden. “Kalau memang ada ruang untuk pemilu dimundurkan, itu jauh lebih baik,” ujar Bahlil.

Tak hanya melempar gagasan, Bahlil disebut-sebut bermanuver dengan melobi petinggi partai politik. Sekitar awal Februari lalu, ia menemui Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, yang hadir dalam pertemuan, membantah bila pertemuan itu disebut sebagai ajang lobi. Menurut Yoga, Bahlil hanya menyinggung soal tingginya anggaran Pemilu 2024. Namun Yoga membantah ada pembahasan ihwal rencana penundaan pemilu.

“Kami berbicara soal anggaran pemilu yang membengkak. Padahal ide dasarnya adalah efisiensi,” tutur Yoga kepada Tempo, Rabu, 2 Maret lalu.

Seorang narasumber yang mengetahui pertemuan itu bercerita, Bahlil membicarakan kemungkinan PAN mendapatkan posisi di kementerian tertentu. Partai yang berdiri setelah Reformasi 1998 itu mendeklarasikan dukungan kepada pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Agustus tahun lalu. Namun kader PAN tak kunjung duduk di kabinet.

Yoga menyebutkan Bahlil sempat berkelakar soal posisi PAN di koalisi pemerintah. “Dia bercanda, kapan kami bergabung,” ucap Yoga. Hingga Sabtu, 5 Maret lalu, Bahlil tak menanggapi pertanyaan yang dikirimkan Tempo ke telepon selulernya.

Dua narasumber yang mengetahui skenario perpanjangan masa jabatan presiden bercerita, orang dekat Jokowi, Andi Widjajanto, juga terlibat dalam pembahasan perpanjangan masa jabatan presiden. Andi, Sekretaris Kabinet pada periode pertama pemerintahan Jokowi, kini menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.

Narasumber yang sama bercerita, Andi melalui lembaga yang dibentuknya, Laboratorium 45 atau Lab45, membuat kajian soal amendemen konstitusi dan masa jabatan kepala pemerintahan. Juga analisis perbincangan di media sosial yang mendukung atau menolak wacana masa jabatan presiden maksimal tiga periode.

Menurut keduanya, Andi juga menyusun tiga skenario untuk menambah masa jabatan presiden. Skenario terbaik adalah mengamendemen konstitusi untuk mengubah pasal masa jabatan presiden. Sedangkan dua skenario lain adalah perpanjangan selama delapan bulan atau satu tahun.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. ANTARA/HO-BKPM

Di luar skema tersebut, ada opsi menggunakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam amendemen konstitusi sebagai pintu masuk memperpanjang masa jabatan presiden, yaitu dengan memasukkan satu klausul yang mengatur bahwa pemerintah saat ini diberi waktu menjalankan PPHN selama tiga tahun.

Andi pun disebut-sebut kerap berkomunikasi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo soal rencana amendemen konstitusi. Sejak memimpin MPR, politikus Golkar itu terbilang gencar mendorong amendemen untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara, yang pada masa Orde Baru dikenal sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Kepada Tempo, Andi membantah terlibat dalam penyusunan skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, perbincangannya dengan Jokowi hanya menyangkut Pemilu 2024. “Tidak pernah sekali pun saya dan Presiden membicarakan perpanjangan masa jabatan,” ujar mantan anggota tim sukses Jokowi sejak Pemilu 2014 tersebut, Kamis, 3 Maret lalu.

Andi mengakui Lab45 membuat kajian pada Juni-Agustus 2021 ketika mencuat isu amendemen konstitusi untuk PPHN dan masa jabatan presiden. Hasil riset yang menilik data negara itu adalah perubahan konstitusi justru mematangkan demokrasi. Andi pun menilai korelasi antara pembatasan masa jabatan presiden dan kualitas demokrasi terbilang rendah.

Ia mencontohkan, Jerman semasa dipimpin Kanselir Angela Merkel selama 16 tahun memiliki kualitas demokrasi yang baik. Sebaliknya, ada negara yang menerapkan pembatasan masa jabatan presiden tapi kondisi demokrasinya naik-turun, seperti di Filipina.

Menurut Andi, Lab45 menganalisis perbincangan di Twitter ketika ramai isu tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden pada Juni-Agustus tahun lalu. Hasilnya, mayoritas pendukung pemerintah Jokowi menolak wacana tiga periode. “Kesimpulannya, jagat Twitter cenderung kontra terhadap usul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.”

Kajian Lab45 disampaikan kepada Presiden Jokowi pada Oktober tahun lalu. Namun Andi tak mengingat persis reaksi Jokowi terhadap hasil riset tersebut. Ia juga membenarkan jika disebut berkomunikasi intens dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bukan membahas skenario perpanjangan masa jabatan presiden, kata Andi, tapi soal PPHN.

Bambang Soesatyo tak merespons pertanyaan Tempo mengenai skenario perpanjangan masa jabatan presiden lewat PPHN. Dalam sejumlah kesempatan, Bambang mengklaim rencana amendemen konstitusi tak akan menyinggung perubahan masa jabatan presiden.

Anggota staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, menilai isu penundaan pemilu sebagai gosip politik. Dia menyatakan Istana tak pernah terlibat dalam usul perpanjangan masa jabatan presiden. “Isu penundaan pemilu tidak menjadi prioritas saat ini. Presiden jangan diseret-seret dalam wacana penundaan Pemilu 2024,” ujar Faldo.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) saat bertemu Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Kantor Lemhannas, Jakarta, 23 Februari 2022. bambangsoesatyo.info

Menanggapi isu penundaan pemilu yang dilontarkan tiga ketua umum partai, Presiden Jokowi kepada harian Kompas menyatakan usul tersebut sah-sah saja dalam negara demokratis. Jokowi mengklaim akan patuh dan tunduk pada konstitusi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan ucapan Jokowi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu terkesan bersayap dan berpotensi multitafsir. “Presiden belum tegas bersikap soal perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu,” kata Burhanuddin pada Sabtu, 5 Maret lalu.

RAYMUNDUS RIKANG, HUSSEIN ABRI DONGORAN, AGUNG SEDAYU, KUKUH S. WIBOWO (SURABAYA)