Detail Aturan Larangan Pakai Air Tanah di DKI dan Daftar Jalur Zona Bebas Air Tanah

Perbesar

Seorang warga memasang pompa air di rumah susun Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (23/3). Saat ini baru 40-50 persen penduduk jakarta yang bisa mengakses air bersih dan dalam 5 tahun terahir pencemaran air tanah oleh Bakteri E-Coli mencapai 80-90 persen dari total air yang digunakan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta secara resmi melarang penggunaan air tanah di sejumlah lokasi sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 93/2021 tentang Zona Bebas Air Tanah yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Mulai berlakunya peraturan tersebut turut dikonfirmasi oleh Elisabeth Tarigan selaku Kepala Sub Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta pada Rabu, 30 Agustus 2023 di Balai Kota Jakarta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selain itu, Elisabeth juga turut menyebut bahwa isi Pasal 8 dalam pergub tersebut juga turut mengatur bahwa setiap pemilik atau pengelola bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang untuk melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah mulai 1 Agustus 2023 kecuali untuk aktivitas dewatering.

Menggandeng PAM Jaya

Penerapan aturan tersebut nantinya akan turut menggandeng PAM Jaya, sebab daerah yang masuk zona larangan penggunaan air tanah sudah terlayani oleh program pipanisasi perusahaan air minum milik negara tersebut. Selain itu, penerapan pergub tersebut juga didasarkan pada kemampuan PAM Jaya untuk bisa menyediakan air bersih.

Pembatasan Penggunaan Air Tanah

Sebelumnya, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi meneken Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 pada 22 Oktober 2021 yang secara khusus mengatur tentang pembatasan penggunaan air tanah di wilayah DKI Jakarta.

Seperti dilansir dari laman Antara, pergub tersebut dikeluarkan karena mempertimbangkan keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 12 area jalan dan 9 kawasan di DKI Jakarta yang menjadi zona bebas air tanah. Seperti dilansir dari Pergub 93 Tahun 2021 yang diperoleh dari laman Jdih.jakarta.go.id, berikut deretan daerah zona bebas air tanah.