DKI Diminta Percepat Vaksinasi Lansia

Perbesar

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada lansia dengan sistem drive thru di Hall C Kemayoran, Jakarta, 3 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Epidemiolog menyoroti pertambahan kasus harian dan angka kematian yang masih tinggi di Jakarta.
Cara menekan angka kematian pasien Covid-19 adalah mempercepat vaksinasi bagi kelompok lansia.
DKI menolak usul DPRD agar keluarga anggota Dewan ikut mendapat vaksinasi tahap kedua ini.

JAKARTA – Meski sejumlah parameter membaik, DKI Jakarta masih memiliki ponten merah dalam penanganan pandemi Covid-19. Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan pasien baru yang membutuhkan perawatan dan angka kematian warga Ibu Kota akibat virus corona masih kelewat tinggi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Cara menekan dua parameter itu, Pandu melanjutkan, adalah lewat percepatan vaksinasi bagi kelompok lanjut usia atau lansia. "Setiap lansia yang terkena virus corona hampir dipastikan akan butuh perawatan intensif di rumah sakit. BOR (bed occupancy rate) rumah sakit rujukan akan tinggi," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mayoritas negara maju, dia menambahkan, menerapkan kebijakan vaksinasi prioritas kepada kelompok lansia. Meski tak seratus persen membuat penerima terbebas dari ancaman virus corona, imunisasi tersebut bisa mendongkrak daya tahan tubuh orang lansia jika tertular Covid-19. Ujung-ujungnya, menurunkan angka kematian atau fatality rate.

Jika kondisi itu terjadi secara komunal, efek positifnya akan bergulir. "Secara psikologis, beban warga berkurang karena merasa orang tua mereka telah terlindungi. Sedangkan tenaga kesehatan bisa istirahat karena pasien kritisnya berkurang," ujar Pandu.

Menurut Pandu, angka vaksinasi terhadap lansia di Ibu Kota masih rendah, yakni sekitar 0,57 persen. Padahal Dinas Kesehatan menggelar penyuntikan tahap pertama terhadap kelompok usia ini sejak pertengahan bulan lalu. Ia menunjuk penyebaran informasi dan pendaftaran sebagai penghambat vaksinasi di kategori ini. "Pemerintah harus berani menolak kelompok egois yang ingin mendapatkan vaksinasi, padahal bukan kelompok prioritas," kata dia, merujuk pada permintaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta agar suami/istri dan anak mereka mendapat imunisasi.

Seorang pasien Covid-19 berolahraga di rumah sakit darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, 2 Maret 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria memastikan keluarga DPRD DKI tak masuk sebagai penerima vaksinasi saat ini. Pejabat publik, termasuk anggota Dewan, memang termasuk penerima dalam program vaksinasi nasional tahap kedua. "Tapi bukan anggota keluarganya," katanya.

Petugas berupaya menambah jangkauan imunisasi dengan menggandeng rumah sakit dan klinik swasta. Saat ini, penyuntikan bisa dilakukan di 511 fasilitas kesehatan dengan 1.648 vaksinator. "Sehari bisa memvaksin 19.741 orang," ujar Riza.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti mengatakan pemerintah telah menyiapkan 69 fasilitas kesehatan untuk penyuntikan kelompok lansia. Semua lokasi memiliki sarana untuk mengantisipasi efek samping yang bisa muncul setelah vaksinasi.

Meski demikian, kunci keberhasilan vaksinasi pada kelompok ini adalah registrasi. Widyastuti mengajak semua warga Jakarta membantu orang tua dan kerabat lansianya mendaftar dan memverifikasi data di situs Kementerian Kesehatan. "Data dari Kemenkes akan kami teruskan ke fasilitas kesehatan agar dibuatkan jadwal bagi lansia tersebut. Kalau memang sudah (terdaftar) namun belum dipanggil, kami terus berusaha mendorong Kemenkes memberikan datanya," kata dia.

Epidemiolog dari UI, Tri Yunis Miko Wahono, menilai vaksinasi tak bisa menjadi solusi jangka pendek penanganan pandemi di Ibu Kota, yang tingkat penyebarannya masih tinggi. Menurut dia, vaksinasi baru akan memberikan efek imunitas massal jika sudah diberikan ke minimal seratus juta penduduk Indonesia. Dalam hitung-hitungannya, kondisi itu bisa menurunkan tingkat penularan Covid-19 hingga 33 persen.

Menurut Tri Yunis, kunci penanganan wabah saat ini masih berupa protokol kesehatan. Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang ampuh untuk membatasi mobilitas masyarakat. "Kalau mendorong percepatan vaksinasi tapi dosis vaksinnya belum datang, ya, percuma," ucapnya.