Jejak Moge Pegawai Pajak

Kegiatan kebersamaan para anggota Belasting Rijder, kata Suryo, lebih sering terjadi pada momen-momen kampanye perpajakan. Misalnya, kampanye pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak, Hari Pajak setiap 14 Juli, dan Hari Oeang Republik Indonesia pada 30 Oktober. 

Saat disinggung mengenai kegiatan di komunitas Belasting Rijder, misalnya touring, Suryo enggan berkomentar lebih jauh. Menurut dia, pembicaraan Belasting Rijder sudah tidak relevan lagi karena memang sudah dibubarkan. "Saya pikir sudah tidak relevan lagi bicara Belasting Rijder. Saat ini Belasting Rijder sudah tidak ada," katanya.

Suryo juga membantah kabar bahwa Belasting Rijder hanya beranggotakan pemilik motor-motor besar. Menurut dia, sepeda motor jenis lain juga ada di komunitas itu, karena keanggotaannya terbuka bagi semua pegawai pajak yang mempunyai sepeda motor. “Banyak anggota Belasting Rijder hanya memiliki motor-motor pada umumnya, seperti Honda Vario dan Honda Beat.”

Di Direktorat Jenderal Pajak, Suryo menambahkan, juga terdapat komunitas hobi lain. Di antaranya komunitas tari dan pencinta kucing. "Jadi di DJP memang terdapat beberapa komunitas pegawai sesuai dengan minat masing-masing sebagai sarana mempererat silaturahmi," ucapnya.

Selain komunitas motor besar, kabarnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terdapat komunitas golf. Ketuanya seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Tempo berulang kali meminta konfirmasi ihwal komunitas itu, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat, kepada sang pejabat. Namun pejabat itu tidak menjawab.

Bukan hanya Rafael Alun Trisambodo di Direktorat Jenderal Pajak, kesukaan pamer harta kekayaan juga menyeret pegawai lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satunya Eko Darmanto, pejabat eselon III, bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta. 

Gaya hidup mewah kerap ditampilkan Eko dalam foto yang diunggah di media sosial. Akun Instagram Eko, yakni @eko_darmanto_bc, kini sudah tidak ada. Pada kolom pencarian di Instagram, hanya ada akun lain yang baru dibuat dan mengunggah foto Eko dan gaya hidupnya. Misalnya, berpose dengan mobil mewah, berkendara sepeda motor besar, dan berpose di pesawat terbang Cessna.

Merujuk pada LHKPN 2021, Eko tercatat mempunyai harta senilai Rp 15,7 miliar. Dia juga memiliki utang sebesar Rp 9,01 miliar sehingga harta bersihnya senilai Rp 6,7 miliar. Berdasarkan data LHKPN 2021 pula, Eko mempunyai beberapa koleksi kendaraan klasik. Koleksi itu adalah jip Willys buatan 1944 senilai Rp 150 juta, Chevrolet Apache buatan 1957 senilai Rp 200 juta, Chevrolet Bell Air buatan 1955 senilai Rp 200 juta, hingga Dodge Fargo buatan 1957 senilai Rp 150 juta. Namun koleksi sepeda motor dan pesawat Cessna yang sempat dia unggah di media sosial tidak terlampir dalam LHKPN Eko. 

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 24 Februari 2023/Antara/Galih Pradipta

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan, Said Abdullah, mendukung langkah Menteri Sri Mulyani yang membubarkan komunitas sepeda motor Belasting Rijder. Menurut Said, beredarnya foto Suryo Utomo yang tengah menunggangi moge menimbulkan ketidaknyamanan untuk publik. Hal ini bukan tentang harga sepeda motor atau asal-muasalnya, apakah membeli baru atau bekas. "Kan, kita tidak perlu bertanya berapa harga motor gede itu, beli bekas atau tidak. Tapi itu tetap membuat publik tidak nyaman. Bahkan publik jadi sinis," tutur Said. "Maka tindakan yang dilakukan oleh Sri Mulyani, saya mengapresiasi, dibubarin saja. Untuk apa juga sesungguhnya?"

Menurut Said, kebiasaan memamerkan harta kekayaan hanya dilakukan oleh sebagian "oknum". Namun, pada faktanya, isu tersebut berkembang sampai menyeret nama institusi. Tindakan pamer kekayaan ini, dalam pandangan Said, tidak hanya berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Orang-orang yang gemar flexing ini, dia mengatakan, sebenarnya juga bisa dijumpai di instansi lain. "Kebetulan yang ditembak sasarannya karena ada case yang begitu memilukan adalah Dirjen Pajak," kata dia.

Said juga mendengar beberapa cerita yang menyebutkan bahwa kalangan pejabat secara umum kerap menyalurkan hobi mahal, yakni bermain golf. Menurut dia, kebiasaan bermain golf tersebut dilakukan pejabat ataupun pegawai di hampir semua kementerian dan lembaga. 

Hanya, Said tidak mau bercerita secara detail. Sebab, dia jarang bergaul dengan para pejabat di level kementerian dan lembaga. “Kalau ini (hobi main golf), saya banyak mendengar cerita bahwa di kalangan pejabat secara umum suka main golf. Itu hampir di semua kementerian dan lembaga,” dia menjelaskan. "Sebenarnya bisa dilakukan dengan lari pagi atau jalan pagi murah meriah dan sehat serta tidak menghabiskan waktu." 

Said menambahkan, sebaiknya kebiasaan pamer harta seperti pejabat pajak itu disudahi saja. Karena pejabat ataupun pegawai di kementerian dan lembaga adalah bagian dari abdi masyarakat. Jika terus dibiarkan, hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial. "Faktanya sudah ada. Tapi kita masih bisa katakan ini oknum yang menyakitkan masyarakat, yang kemudian imbasnya adalah ke semua institusi," ujar Said.