Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie geram bukan kepalang kepada Ketua Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN), Sofjan Wanandi. Masalahnya, Sofjan, usai dilantik sebagai ketua DPUN, Sabtu, 18 Desember, menyatakan posisi Kwik di kabinet tak lain sebagai perwakilan WNI keturunan. "Jika Kwik gagal, semua WNI keturunan akan ikut dipersalahkan," katanya saat itu.
Kwik langsung marah. "Saya sudah bertemu Sofjan dan saya tegaskan keberadaan saya di kabinet itu tidak mewakili golongan Cina," kata Kwik. Apa maksud Sofjan melontarkan pernyataan itu? "Tanya saja sendiri sama dia apa maksudnya," ujar Kwik lagi.
Kepada TEMPO, Sofjan mengaku tidak bermaksud memojokkan Kwik dengan pernyataannya tersebut. Ia juga menampik memendam dendam lantaran sikap Kwik yang keras terhadap para konglomerat sejak dulu, termasuk terhadap Sofjan. Pernyataan itu, menurut Sofjan, berpangkal dari obrolan bos Grup Gemala ini dengan beberapa pengusaha ritel di Glodok dan Kota, yang gembira dengan pemerintahan Gus Dur. Selama Orde Baru berkuasa, tak pernah ada orang Tionghoa yang jadi menteri. Karena itu, Kwik perlu didukung. "Enggak ada maksudlain kecuali menyampaikan apa yang saya bicarakan dengan teman-teman yang berada di China town, Kota," kilah Sofjan.
| 'Pertempuran' di Pendopo Gubernur |
Bisul yang meradang itu akhirnya pecah. Senin pekan lalu, kesabaran 400 petambak udang plasma PT Dipasena Citra Dermaja (DCD), Lampung, habis sudah. Dengan bersenjatakan batu bata, mereka mendatangi pendopo Gubernur Lampung. Sekejap, seluruh kaca lobby depan dan ruang humas Pemda Lampung hancur berantakan. Dengan berteriak histeris, para pegawai perempuan berhamburan keluar. Para pegawai laki-laki, dengan senjata pentungan kayu, besi, dan juga batu, mencoba mempertahankan kantor. Bentrok fisik pun tak terhindarkan. Setelah "pertempuran" berlangsung 30 menit, satu SSK PHH (Pasukan Huru-Hara) datang melerai.
Bila DPRD dan Pemda Lampung tanggap dengan masalah petambak, kekerasan itu tak perlu terjadi. Sejak 17 Oktober lalu, sekitar 9.000 petambak yang tergabung dalam P3UW (Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu) melakukan unjuk rasa di DPRD. Selama bertahun-tahun, para petambak udang itu merasa diekploitasi oleh PT DCD, perusahaan inti milik Syamsul Nursalim. Boro-boro diuntungkan oleh harga udang yang sempat membubung, utang para petambak plasma kepada perusahaan inti justru semakin membengkak. "Bukannya jadi kaya, utang saya malah menjadi Rp 221 juta," kata Sukeni, yang sudah 10 tahun menjadi petambak plasma. Setelah diusut, entah mengapa pihak PT DCD menghitung utang petambak dalam mata uang dolar Amerika.
Kini, kantor Gubernur Lampung dijaga ekstraketat. PHH berjaga di setiap sudut kantor . "Sebagai mediator, pemda harus bersikap adil. Sekarang, posisi pemda serba salah," kata Herwan Ahmad, Sekretaris Wilayah Provinsi Lampung.
| Pulau Buru Membara |
Titik api rusuh di Bumi Patimura, Maluku, kian bertambah. Pulau Buru, yang tadinya aman tenteram, akhirnya tak luput dari rusuh massa. Ketenangan di pulau tempat pembuangan penulis Pramoedya Ananta Toer itu terusik pada Rabu (22/12) silam. Pemicunya sepele saja. Bermula dari dua karyawan perusahaan industri kayu lapis di Waekose, Buru Barat, yang saling "gesek" lantas baku pukul. Perkelahian itu, entah mengapa, cepat menjalar menjadi perkelahian massal hingga ke Desa Wainibe, Buru Utara barat.
Seperti api tersiram bensin, pertikaian itu terus meluas dan terseret isu SARA. Akibat kerusuhan, dikabarkan 43 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka tersabet senjata tajam. Lainnya, 150 bangunan rumah dan sebuah tempat ibadah porak-poranda dan hangus dilahap api.
Perang antarkelompok warga itu akhirnya dapat dikendalikan setelah pengendali operasi kerusuhan Ambon mengutus satu peleton pasukan keamanan ke Pulau Buru. "Dengan tambahan satu peleton pasukan dari Ambon, diharapkan pertikaian antarkelompok dapat segera diselesaikan. Jika kurang, akan ditambah," ujar Kapendam XVI Pattimura, Letkol Iwa Budiman.
| Mayjen Pol. S. Bimantoro, Kapolri Baru |
SLAGORDE kepolisian akan memiliki pemimpin baru. Presiden Gus Dur sudah meneken Surat Keputusan Pergantian Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Kamis pekan lalu. "Kami belum menerima SK-nya. Tapi kami dengar sudah ditandatangani," kata Kepala Dinas Penerangan Polri Brigjen Drs. Erald Dotulung, yang mendapat konfirmasi dari Sekretaris Militer Presiden.
Kapolri yang baru adalah Mayjen Pol. Drs. S. Bimantoro, Asisten Operasi Markas Besar Polri. Lulusan Akademi Kepolisian angkatan 70 ini menggantikan Jenderal Pol. Drs. Roesmanhadi, yang menjabat Kapolri selama 1 tahun 5 bulan. Menurut sumber di Istana Negara, pergantian Roesmanhadi disebabkan oleh tidak terantisipasinya kasus pembakaran dan penyerangan STT Doulous serta faktor Habibie.
Jabatan Wakil Kapolri akan turut diserahterimakan. Nama pengganti yang kerap disebut akan menggantikan Letjen Pol. Nana Permana adalah Mayjen Pol. Bibid S. Riyanto, yang sekarang menjabat staf ahli Kapolri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
