Benarkah Gibran Rakabuming Raka Bakal Cawapres Prabowo Subianto?

Menghadapi Pemilu 2019, misalnya, Prabowo bersurat kepada Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu Ketua Umum Partai Demokrat. Layang itu berisi penjelasan Prabowo mengenai kerja sama dengan PAN dan Partai Keadilan Sejahtera serta kriteria calon wakil presiden. Surat itu memicu polemik dan membuat politikus Demokrat, Andi Arief, menyebut Prabowo sebagai “jenderal kardus”.

Setelah menerima surat Prabowo, Zulkifli mengumpulkan petinggi PAN di rumah pribadinya pada Sabtu, 12 Agustus lalu. Elite PAN yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Asman Abnur dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno. Zulkifli memerintahkan Asman berkomunikasi dengan koalisi penyokong Prabowo dan menyiapkan deklarasi.

Baca: Di Balik Rencana Koalisi Prabowo dan PSI

Melalui telepon pada Sabtu, 19 Agustus lalu, Zulkifli mengatakan surat yang dikirim Gerindra berisi draf deklarasi untuk Prabowo. Dokumen itu kemudian diteken empat ketua umum partai penyokong Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. “Saya kira tak ada surat pribadi,” kata Menteri Perdagangan ini.

Adapun Eddy Soeparno membenarkan kabar bahwa Asman Abnur menjadi narahubung PAN dengan partai lain di koalisi Prabowo. Ia juga mengatakan partainya tak tiba-tiba mendukung Prabowo. Pengurus partai beberapa kali menggelar rapat di kantor PAN ataupun rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. “Deklarasi dibuat sedemikian rupa agar ada efek kejut,” ujar Eddy.

•••

SELAIN menuruti instruksi Presiden Joko Widodo, merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ke koalisi Prabowo Subianto disebut-sebut untuk mendukung Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Lima petinggi partai pendukung pemerintah yang mengetahui skenario itu bercerita, para ketua umum di koalisi Prabowo menganggap Gibran, putra Jokowi, sebagai titik temu.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam peringatan Hari Veteran Nasional di UNS, Solo, Jawa Tengah, 10 Agustus 2023. Antara/Mohammad Ayudha

Menurut lima politikus itu, Golkar, PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa memiliki jagoan masing-masing untuk berduet dengan Prabowo. PAN menjagokan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Sedangkan PKB menyorongkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Adapun Golkar menginginkan Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden.

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor, yang berkoalisi dengan Prabowo, membenarkan jika nama Gibran disebut menguat di lingkup internal partai pendukung sebagai calon wakil presiden. Ia menilai partai-partai tak menentang jika Wali Kota Surakarta itu dipilih sebagai calon RI-2. “Kami bisa menerima karena rekam jejaknya bagus,” ucap Afriansyah.

Pun Prabowo, menurut orang dekatnya, ngebet menjadikan putra sulung Pak Lurah—julukan yang merujuk pada Jokowi—itu sebagai pendampingnya. Saat Gibran datang ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Juni 2022, sahibulbait menyarankan tamunya itu tak menutup peluang berlaga dalam Pemilu 2024.

Peluang Gibran menjadi calon wakil presiden terbuka jika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan dua kader Gerindra. Mereka meminta syarat usia calon presiden dan wakil presiden diturunkan dari 40 menjadi 35 tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Usia Gibran saat ini 35 tahun.

Baca: Untuk Apa Aktivis 1998 Mendukung Prabowo Subianto?

Dua narasumber di lingkaran Istana bercerita, skenario koalisi Prabowo adalah mengusung Gibran jika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu. Ketua MK yang juga ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menyatakan tak mampu memprediksi jadwal pengucapan putusan. “Kita lihat saja perkembangan sidang,” tuturnya.

Presiden Jokowi mengatakan deklarasi Golkar dan PAN merupakan urusan partai politik. Jokowi juga meminta publik tak menduga-duga putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden serta tak mengaitkannya dengan Gibran.

Hakim konstitusi Anwar Usman memimpin sidang pengujian materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait pembatasan usia minimal 40 tahun untuk Capres dan Cawapres, di Gedung MK, Jakarta, 8 Agustus 2023. Antara/Indrianto Eko Suwarso

Sedangkan Gibran membantah bila disebut akan menjadi calon wakil presiden di koalisi Prabowo. “Itu berita yang tidak benar,” kata Gibran melalui pesan pendek kepada Tempo, Jumat, 18 Agustus lalu.

Bukan hanya koalisi Prabowo, Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani pun menyatakan partainya mempertimbangkan Gibran menjadi kandidat dalam pemilihan presiden. “Kalau disetujui di MK ada calon di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju,” ujar Ketua DPR ini di kawasan Istana Merdeka, Kamis, 17 Agustus lalu. 

Menanggapi pernyataan Puan, Gibran meminta PDI Perjuangan memilih calon lain. “Saya bukan siapa-siapa, takutnya nanti Pak Ganjar kalah gara-gara saya, kan repot,” ucapnya.

Baca: Persaingan Menjadi Cawapres Prabowo

Selain faktor Gibran, Golkar dan PAN merapat ke koalisi Prabowo lantaran ada tawaran kursi kabinet. Empat politikus yang mengetahui pembahasan koalisi bercerita, Ketua Umum PKB, PAN, dan Golkar akan didapuk menjadi menteri koordinator bila koalisi bisa memenangkan Prabowo pada Pemilu 2024.

Menurut mereka, jatah menteri teknis akan dibagi berdasarkan perolehan suara partai. Golkar, misalnya, yang meraup 17,2 juta suara pada Pemilu 2019, akan memperoleh kursi menteri lebih banyak ketimbang PKB dan PAN. Gula-gula kabinet itu juga ditawarkan kepada Partai Bulan Bintang, partai nonparlemen yang juga mendukung Prabowo.

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor tertawa ketika ditanyai tentang proposal kabinet untuk PBB. Ia menyebutkan partainya belum mendengar tawaran dari Prabowo secara resmi. Namun ia menilai wajar bila Prabowo mengajak orang yang sudah dikenal untuk masuk kabinet. “Chemistry-nya harus nyambung,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini, Jumat, 18 Agustus lalu.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui Prabowo menawarkan jabatan menteri kepada sejumlah partai yang telah mendukung. Wakil Ketua DPR itu juga mengklaim Gerindra dan partai pendukung Prabowo lain belum membahas peluang Gibran menjadi calon wakil presiden. “Belum dibahas di koalisi,” ujar Dasco.

•••

DEKLARASI dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional kepada Prabowo Subianto membuat PDI Perjuangan masygul. Dua partai itu sebenarnya lebih dulu menjajaki peluang berkoalisi dengan partai banteng. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bergabungnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo membuat partainya dan calon presiden Ganjar Pranowo dikepung.

Baca: Ugal-ugalan Proyek Lumbung Pangan

Seperti menyerang Prabowo, Hasto kemudian mempersoalkan program lumbung pangan pada era Presiden Joko Widodo. Ia menilai program food estate itu sebagai kejahatan lingkungan dan ada konflik kepentingan karena dikelola orang partai. Belakangan, Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani menilai pernyataan Hasto terlalu jauh.

Salah satu yang disebut Hasto adalah PT Agro Industri Nasional atau Agrinas. Penelusuran Tempo pada 2021 menemukan Agrinas terafiliasi dengan orang-orang dekat Prabowo. Akta perseroan pada 2020 mencatat pemegang saham mayoritas adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Pengurus perusahaan ini adalah sejumlah elite Gerindra.

Merespons kritik Hasto, Presiden Jokowi membela program food estate dan anak buahnya. Bekas Wali Kota Surakarta itu mengatakan program lumbung pangan dikerjakan sejumlah kementerian, bukan hanya Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. “Membangun food estate tak semudah yang kita bayangkan,” kata Presiden. 

Di lingkup internal PDIP, Jokowi dianggap makin condong mendukung Prabowo. Tiga narasumber, seorang di antaranya kolega Ganjar Pranowo, bercerita, tim pemenangan Ganjar sudah siap dengan skenario bahwa Jokowi tak gamblang mendukung Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP.

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan PDIP berharap Presiden tak cawe-cawe dalam Pemilu 2024. PDIP ingin Jokowi meninggalkan legasi praktik demokrasi yang baik. “Salah satunya dengan tak menggunakan instrumen kekuasaan untuk memenangkan salah satu calon,” ujar anggota Komisi Perdagangan DPR ini.

Kepada dua orang dekatnya, Jokowi memastikan tak akan mengumumkan secara terbuka calon presiden yang ia dukung. Presiden menyatakan bahwa Ganjar tak pernah memanfaatkan kedekatan dan dukungan Jokowi untuk mengatrol elektabilitas.

Di PDIP, kalangan internal partai terus mengevaluasi performa Ganjar. Orang dekat Ganjar dan seorang politikus partai merah mengatakan petinggi PDIP mencermati elektabilitas Ganjar yang masih kalah oleh Prabowo. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 18 Agustus lalu menunjukkan elektabilitas Ganjar 39,6 persen dan Prabowo 47 persen dalam simulasi dua nama.

Menurut narasumber yang sama, performa Ganjar dan arah dukungan Jokowi kepada Prabowo membuat PDIP membuka peluang bekerja sama dengan poros koalisi lain. Salah satunya dengan Partai NasDem. Bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Baca: Mungkinkah PDIP dan Demokrat Berkoalisi di Pemilu 2024?

Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim membuka peluang partainya berkoalisi dengan PDIP. “NasDem siap mengorbankan kepentingannya,” tutur Hermawi kepada Tempo, Jumat, 18 Agustus lalu.

Sedangkan politikus PDIP, Deddy Sitorus, memastikan partainya tak menutup komunikasi dengan poros koalisi lain, termasuk koalisi Prabowo ataupun koalisi Anies Baswedan. “Apa yang tak mungkin kalau sudah membuka komunikasi dan akhirnya berkolaborasi,” ujarnya.