Hasrat Banteng Masuk Ring Satu

OBROLAN di ruang kerja Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Sihol P. Manulang, beberapa kali terhenti. Permintaan wawancara reporter televisi swasta baru saja tuntas dilayani ketika sejumlah anak buahnya datang menyalami sebelum meninggalkan markas di Jalan Bhineka Raya, Cawang Baru, Jakarta Timur. "Anak-anak ini mau ke Cibubur, mengecek lokasi jambore," katanya Rabu pekan lalu.

BaraJP menargetkan 1.500 anggotanya datang dari target 7.500 peserta Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi, yang digelar selama tiga hari mulai Jumat pekan lalu. "Sekalian akan digelar rapat kerja nasional." Jambore itu diperkirakan diikuti 70 kelompok dan direncanakan dibuka Presiden Joko Widodo serta Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kelompok relawan yang terlibat dalam jambore mayoritas diundang dalam pembukaan Kongres IV PDIP di Bali pada Februari lalu, di antaranya BaraJP, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Kawan Jokowi, dan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi. Sihol menjabat sekretaris panitia jambore, sedangkan ketuanya Deddy Yevri Sitorus, mantan pengurus tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla Cemara 19 dan calon legislator PDIP pada Pemilihan Umum 2014.

Sekretariat panitia disepakati di Jalan Basuki Rachmat 2, Jakarta Timur, menumpang di kantor Pospera, organ tempat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP, Adian Napitupulu, menjadi ketua dewan pembina. Sihol membantah kabar bahwa jambore disetir PDIP. "Justru kami tunjukkan bahwa relawan kuat," tuturnya.

Deddy pun menampik tudingan bahwa partainya mengucurkan biaya jambore yang dikabarkan mencapai Rp 3 miliar. "Kami saweran," ujarnya. Keduanya mengaku tak tahu tepatnya total biaya jambore dengan alasan setiap kelompok mengongkosi kebutuhan sendiri-sendiri.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengaku tidak tahu sumber dana untuk perhelatan tersebut. Dia menambahkan bahwa jambore ini akan dijadikan sarana relawan untuk menyampaikan unek-unek kepada Presiden Jokowi. "Bukan gerakan mendesak reshuffle," ujarnya.

Sebaliknya, Sihol mengatakan relawan mesti berkolaborasi dengan partai agar memperoleh saluran politik formal. Maka Hasto hadir dalam pertemuan pada 1 Mei lalu untuk menegaskan bahwa partainya satu visi dengan relawan dan solid dalam menyokong Presiden Jokowi. "Kami sependapat soal kebutuhan reshuffle kabinet," katanya.

PDIP memang getol mendesakkan pergantian sejumlah menteri, terutama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Keduanya dianggap tak bisa menjembatani kepentingan Lenteng Agung—tempat PDIP berkantor—dengan Jokowi di Istana.

Menurut seorang politikus partai pendukung pemerintah, PDIP ngotot harus ada kadernya yang masuk Istana dengan menggeser Andi. "Tak jadi masalah kalau harus ditukar dengan posisi menteri lain," katanya.

Seorang petinggi partai berlambang banteng ini mengungkapkan Ketua Umum PDIp Megawati Soekarnoputri kecewa terhadap Andi. Padahal dia yang mengajak masuk ke lingkaran politik nasional dengan menugasi mendampingi Jokowi semasa kampanye. "Andi dianggap seperti kacang lupa kulit," katanya. Selain itu, Andi dinilai tidak mampu menjalankan tugas sebagai Sekretaris Kabinet.

Serangan terhadap Andi muncul sejak awal tahun ini. Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, yang pertama menghajar Andi dengan menyebut sebagai trio brutus—bersama Rini dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.

Terakhir, Andi diterpa kritik gara-gara mengatakan Indonesia masih berutang kepada Dana Moneter Internasional (IMF), padahal tidak. Putra tokoh PDIP, Theo Sjafei, itu dikecam lagi ketika mengumumkan tim penulis pidato Jokowi dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika, April lalu. Sebelumnya, awal April, Andi disorot lantaran Presiden merasa tak mendapat informasi yang utuh mengenai peraturan presiden tentang uang muka mobil pejabat negara.

Seorang pejabat Istana menuturkan, dengan beragam kecaman itu, Presiden lantas mengurangi peran Andi di Istana. Dia diminta mengerem bicara ke publik dan tak dilibatkan dalam beberapa persoalan sensitif, misalnya setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka pada medio Januari lalu. "Peran lebih banyak diberikan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno," katanya.

Bahkan Jokowi mengangkat Sukardi Rinakit dan Teten Masduki menjadi anggota staf khususnya untuk menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan Andi. Padahal sebelumnya Sukardi adalah anggota staf khusus Pratikno dan Teten anggota staf khusus Andi.

Andi mengelak ketika ditanya mengenai perombakan kabinet dan kemungkinan dia terdepak dari kabinet. "Saya enggak tahu. Itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Dari kandang banteng, Pramono Anung Wibowo paling mengincar posisi yang ditempati Andi. Mantan Sekretaris Jenderal PDIP dan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 ini gagal menjadi pengurus pusat PDIP, baik periode 2010-2015 maupun 2015-2020.

Dalam perebutan pemimpin DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat antara partai-partai pro-pemerintah dan nonpemerintah, dia menjadi pelobi di parlemen. Namanya juga disebut-sebut dalam bursa Menteri Sekretaris Negara pada Oktober tahun lalu. Tapi Mega tidak memberi lampu hijau. Walhasil, dia masih berkutat di DPR.

Koleganya di Pengurus Pusat PDIP membenarkan bahwa Pramono bergerilya untuk mendapat restu Mega. Diakuinya, Pramono paling siap menjadi Sekretaris Kabinet karena matang berorganisasi dan berpolitik.

Pramono mendapat rival dari kalangan internal PDIP, yakni Aria Bima. Baik Pramono, Hasto, maupun Bima memulai karier di partai di bidang kesekretariatan. Bima menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PDIP periode 2010-2015 dan anggota DPR sejak 2004 sampai 2019. Dia diketahui sering melobi Presiden di Istana sebagai sesama orang Solo. Maka di PDIP muncul ungkapan Pramono jalur Mega versus Bima jalur Jokowi.

Pramono tak menjawab ketika dimintai konfirmasi. Pesan dari Tempo cuma dibaca tanpa dibalas. Adapun Bima menyatakan belum pernah diajak bicara tentang posisi Sekretaris Kabinet, baik oleh Mega maupun Jokowi. "Saya lagi ngurusi amendemen Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Persaingan Usaha," katanya.

Toh, Mega belum menjatuhkan pilihan. "Belum ada pembahasan calon menteri," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Andreas Pareira.

Dari Istana muncul kabar, ada kemungkinan Andi diganti sebelum sejumlah menteri lain. Menteri Sekretaris Negara baru yang bakal membantu Presiden menyusun reshuffle beberapa menteri setelah Lebaran nanti. "Biar merasakan Lebaran dululah," kata seorang pejabat di Istana. Tapi Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan tak bisa memastikan soal itu. "Saya enggak tahu, itu kewenangan Presiden."

Jobpie Sugiharto, Ananda Teresia, Wayan Agus Purnomo