Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Di sejumlah daerah terjadi kekacauan dalam program vaksinasi.
Pemerintah ingin mencapai merdeka vaksinasi pada 17 Agustus mendatang.
Target vaksinasi tinggi sulit dicapai karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan.
RIBUAN penduduk Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berjubel sejak subuh di depan kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan pada Rabu, 14 Juli lalu. Selama berjam-jam mereka menunggu petugas keamanan kampus membuka pagar untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Belum juga pagar dibuka, massa saling dorong. Pagar pun roboh. Sebagian orang terjatuh, ada pula yang terinjak-injak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wiwik, warga Kupang yang ikut antre sejak pukul lima pagi, bercerita, kericuhan kembali terjadi di dalam kampus. Massa berebut nomor urut vaksinasi. “Terlalu banyak orang dan nomor antrean dihamburkan begitu saja. Kami jadi berebutan,” kata mahasiswi itu. Karena kekacauan tak terbendung, vaksinasi hari itu pun ditunda.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang Kristina menyatakan kejadian itu di luar perkiraan panitia. Selama ini, vaksinasi di kampus itu berjalan lancar saat melayani berbagai instansi. “Namun, ketika kami memberi kesempatan masyarakat untuk vaksinasi, respons mereka di luar dugaan,” ujarnya. Karena kericuhan itu, vaksinasi ditunda dan baru dilanjutkan keesokan harinya dengan pengawalan ketat kepolisian. Menurut Kristina, jumlah peserta vaksin dibatasi maksimal 250 orang.
Di Denpasar, kekisruhan vaksinasi juga terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Bali pada Kamis, 15 Juli lalu. Gilang—bukan nama sebenarnya—menuturkan, peristiwa kibang-kibut itu terjadi karena pembagian nomor antrean tak merata. Jumlah peserta yang datang juga jauh melebihi kuota 250 orang. Sebagian peserta vaksinasi pun naik ke meja dan berteriak-teriak. Gilang mengaku telah berupaya mendaftar secara daring, tapi ia tak kunjung mendapatkan nomor antrean. Pagi itu ia kembali gigit jari karena batal divaksin.
Membeludaknya antrean vaksinasi juga terjadi di Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah, Kota Yogyakarta. Calon peserta antre berjam-jam sehari sebelum vaksinasi. Pujiastuti, seorang pengantre, mendapat tiket vaksinasi pada Kamis, 15 Juli lalu, setelah menunggu selama tiga jam bersama ratusan orang lain. Ia mendapat nomor antrean 152 untuk hari berikutnya. Pujiastuti juga mencoba mendaftar secara online, tapi tidak mendapatkan kuota.
Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah, Mohammad Komarudin, mengatakan awalnya rumah sakit membuka kuota bagi 400 orang untuk mendapatkan vaksin setiap hari. Jumlah itu kemudian dikurangi separuhnya untuk mencegah timbulnya kerumunan. Namun cara itu tak berhasil. “Mereka terus datang sejak tengah malam hingga pagi hari untuk mendapatkan nomor urut,” ucap Mohammad. Selama empat hari, sejak Sabtu, 17 Juli, rumah sakit itu tak melayani vaksinasi untuk sementara. Mohammad menyatakan pendaftaran vaksinasi langsung tak akan dilakukan lagi dan bakal digunakan sistem online.
Baca: Pengakuan WNI Dikarantina di Hotel, Mendadak Positif dan Wajib Membayar Belasan Juta Rupiah
Berjibunnya peserta vaksinasi bermula dari pembukaan vaksinasi untuk usia 18 tahun ke atas mulai bulan ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan Presiden Joko Widodo menginginkan ada 1 juta orang mendapat injeksi vaksin setiap hari. Rencananya, target itu dinaikkan menjadi 2 juta orang per hari mulai Agustus. “Presiden bilang, kalau perlu dinaikkan sampai 5 juta per hari,” tutur Budi pada Selasa, 6 Juli lalu.
Mengejar target vaksinasi, pemerintah pun melibatkan kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN Mayor Jenderal TNI Agoes Joesni mengatakan lembaganya melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah. Tujuannya agar masyarakat yang ingin divaksin tapi terhambat jarak atau administrasi bisa segera disuntik. Contohnya di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. “Kami cari satu per satu yang berniat untuk divaksin. Ternyata jumlahnya lumayan banyak,” kata Agoes, Rabu, 14 Juli lalu.
Sejumlah politikus juga ikut-ikutan menggelar vaksinasi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Andre Rosiade, misalnya, berencana menggelar vaksinasi untuk 25 ribu orang secara bertahap di daerah pemilihannya di Sumatera Barat mulai Agustus mendatang. Dia memastikan hadir dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat itu. Andre mengaku mendapatkan vaksin tersebut dari Kementerian Kesehatan. Dia membantah anggapan bahwa vaksinasi ini bagian dari pencitraan politik. “Ini membantu target vaksinasi pemerintah untuk mendapatkan herd immunity di masyarakat,” ujarnya.
Antrean warga untuk mendapatkan vaksin dalam Vaksinasi Massal Covid-19 di kantor Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat, 14 Juli 2021. TEMPO/Nurdiansah
Dua pejabat menuturkan, tingginya target vaksinasi lantaran pemerintah ingin mencanangkan merdeka vaksinasi pada 17 Agustus mendatang. Program ini meniru Amerika Serikat, yang menetapkan hari kemerdekaannya pada 4 Juli sebagai kemerdekaan dari Covid-19. Hingga Jumat, 16 Juli lalu, data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mencatat 40,2 juta orang telah menjalani vaksinasi tahap pertama dan 15,9 juta orang menerima suntikan kedua. Data yang sama menuliskan target sasaran vaksinasi nasional adalah 208,2 juta orang.
Masalahnya, target itu sulit dicapai oleh sejumlah pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Hastaryo, mengatakan ada sejumlah kendala di wilayahnya, seperti terbatasnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk mengadakan vaksinasi. Menurut dia, tenaga kesehatan di wilayahnya tak hanya mengurus vaksinasi, tapi juga melakukan pengetesan Covid-19 dan pelacakan kontak mereka yang bersentuhan dengan pasien Covid-19. Joko menyatakan baru bisa menyelesaikan sisa vaksinasi untuk 560 ribu orang pada Desember mendatang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau Cahya menuturkan, perkumpulannya sempat mengalami kesulitan mencari tenaga kesehatan. TNI dan Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang membantu mencarikan tenaga kesehatan untuk vaksinasi setiap Sabtu dan Ahad. Kesulitan lain adalah mencari jarum suntik dan tersendatnya stok vaksin dari pemerintah. Keterlambatan distribusi mengakibatkan vaksinasi kedua untuk 2.400 orang dengan vaksin AstraZeneca tertunda. “Sudah dua kali saya batalkan,” ucapnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam juga mengatakan stok vaksin tak sebanding dengan tingginya animo masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui ketersediaan vaksin menjadi masalah untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah. Dalam kesempatan terpisah, Budi mengatakan Presiden Joko Widodo meminta stok vaksin Covid-19 yang ada di daerah segera dihabiskan. “Beliau meminta segera dihabiskan karena akan ada dosis vaksin baru yang datang,” katanya.
SHINTA MAHARANI (YOGYAKARTA), JAMAL A. NASHR (SEMARANG), M.A MURTADHO (BOGOR), MADE ARGAWA (BALI), YOHANES SEO (KUPANG), YOGI EKA SAHPUTRA (BATAM), AYU CIPTA (TANGERANG)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo