Kilas Balik Oktober 2020: Omnibus Law yang Mengubah Kita

Oktober 2020 menjadi masa puncak kontroversi pengusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di tengah gelombang demonstrasi, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang sapu jagat yang dinilai mengancam buruh dan lingkungan hidup ini. Pada bulan ini pula publik diramaikan oleh keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan deklarasi anti-aborsi yang dianggap sebagai kemunduran gerakan perempuan.

26 Desember 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan Baleg kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani RUU Omnibus Law Cipta kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). dpr.go.id

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

5 Oktober

Undang-Undang Cipta Kerja Disahkan

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski menuai kritik lantaran draf final yang simpang siur, Presiden Joko Widodo tetap menandatangani peraturan anyar ini sebulan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pengesahan ini direspons dengan demonstrasi masif di berbagai daerah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini