Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Kolaborasi Dua Pejuang Sayap Kiri

Hubungan Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin sangat unik. Sama-sama sosialis, tapi beda pandangan tentang komunisme.

9 Maret 2009 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DALAM Kongres Pemuda II 1928 di Jakarta, seorang pemuda mencuri perhatian para utusan yang datang dari berbagai daerah di Nusantara. Perawakannya kecil. Usianya pun masih muda, 19 tahun. Dibanding para pemuda lain seperti Muhammad Yamin (Jong Sumatera), Soegondo Djojopoespito (Jong Java), atau Mr Sunario (utusan Kepanduan), Sutan Sjahrir, sang pemuda itu, memang kalah ”populer” dan tak berperan banyak dalam kongres ini. Tapi, dalam rapat-rapat di kongres itu, Sjahrir yang mewakili Jong Indonesie (Pemuda Indonesia) diakui sangat cerdas dan ikut memperjuangkan berdirinya negara Indonesia.

Dalam kongres yang melahirkan ”Sumpah Pemuda” ini, Sjahrir pertama kali bertemu dengan Amir Sjarifoeddin (Jong Batak), bendahara panitia dan wakil ketua sidang kongres. Keduanya tak saling mengenal dekat. Tapi justru dari sinilah takdir keduanya bermula. Dua puluhan tahun kemudian, ketika kemerdekaan Indonesia terwujud, Sjahrir dan Amir bekerja sama menakhodai biduk pemerintahan, yang mewarnai sejarah republik ini.

Seusai kongres pemuda itu, Sjahrir dan Amir tak pernah bertemu lagi. Sjahrir melanjutkan pendidikan ke Universitas Leiden di Belanda. Di Negeri Kincir Angin ini, Sjahrir mempelajari sosialis dan menjadi anggota Perhimpunan Indonesia pimpinan Mohammad Hatta. Di dalam negeri, Amir memimpin Gerakan Indonesia (Gerindo) di masa pemerintahan kolonial Belanda.

Ketika pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno dan melarang PNI, Sjahrir menghentikan studinya. Dia kembali ke Tanah Air pada 1931 dan memimpin PNI Baru, bersama Hatta, yang menyusul pulang. Pemerintah kolonial Belanda menangkap Hatta dan Sjahrir dengan tuduhan akan memberontak. Keduanya dibuang ke Boven Digul pada 1934, lalu diasingkan ke Banda Neira pada 1936. Saat Jepang mulai masuk ke Indonesia pada Januari 1942, pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Hatta dan Sjahrir ke Sukabumi, Jawa Barat.

Di Sukabumi ini, Sjahrir dan Amir kembali bertautan. Menurut Rudolf Mrazek dalam bukunya berjudul Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia, yang diterbitkan pada 1994, Amir mendatangi Sjahrir (juga Hatta) di Sukabumi. Orang yang memperkenalkan Amir dengan Sjahrir adalah Soejitno Mangoenkoesoemo, adik Tjipto Mangoenkoesoemo—tokoh Indische Partij dan salah satu tiga serangkai (Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto). Amir mengusulkan agar Hatta dan Sjahrir ikut ambil bagian dalam suatu skema kerja sama baru antara nasionalis Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda. Dia juga menyebutkan suatu kemungkinan evakuasi jika tentara Jepang sampai menduduki Pulau Jawa.

Jepang akhirnya berhasil menguasai Indonesia. Selama masa pendudukan Negeri Matahari Terbit ini, Sjahrir memilih menjauhi ”Saudara Tua” ini. Sjahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis Dai Nippon (militer Jepang). Ini berbeda dengan tokoh pemuda lain seperti Soekarno dan Hatta, yang ”bekerja sama” dengan Jepang. Sjahrir juga tidak terlibat dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan proklamasi kemerdekaan.

Setali tiga uang dengan Sjahrir, Amir juga melakukan gerakan perlawanan bawah tanah terhadap Jepang. Tapi aktivitas Amir terendus Kenpeitai (polisi Jepang). Pada 30 Januari 1943, Amir ditangkap, dan 29 Februari 1944 dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah militer Jepang di Jakarta. Tapi, berkat intervensi Soekarno dan Hatta, hukuman mati itu diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Jepang hanya berkuasa sekitar tiga setengah tahun di Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaan. Amir keluar dari penjara seiring dengan kekalahan Jepang oleh Sekutu.

Kerja sama riil Sjahrir dan Amir akhirnya terwujud tatkala keduanya memimpin Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sjahrir menjadi ketua dan Amir menjadi wakil ketua dalam lembaga yang berfungsi seperti legislatif ini. Presiden Soekarno setuju Sjahrir membentuk kabinet parlementer pada 14 November 1945. Sjahrir menjadi perdana menteri, merangkap menteri dalam dan luar negeri dalam kabinet Sjahrir I. Adapun Amir menjadi Menteri Pertahanan Rakyat.

Sejarawan Rushdy Hoesein menduga, Sjahrir dan Amir mau bekerja sama karena dilatarbelakangi cita-cita yang sama untuk menguasai pemerintahan. ”Mereka melihat peluang itu,” katanya kepada Tempo. Itu terbukti dari menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Komite.

Adanya Maklumat X pada 3 November 1945 yang mengatur pembentukan partai membuat kerja sama Sjahrir dan Amir semakin erat. Amir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) dan Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis. Sama-sama berhaluan sosialis, pada Desember 1945 keduanya meleburkan Parsi dan Paras menjadi Partai Sosialis, dengan Sjahrir sebagai ketua umum. ”Mereka memaklumkan diri sebagai kekuatan sayap kiri yang menguasai pemerintah,” kata Rusdhy.

Di mata aktivis Rahman Tolleng, pengikut junior Sjahrir, fusi Paras dan Parsi masih menjadi misteri. Alasannya, Sjahrir anti-komunis meski berhaluan sosialis kiri. Padahal Bung Kecil—julukan Sjahrir—sangat mengerti bahwa Amir sedikit condong ke komunis. ”Ini masih menjadi pertanyaan buat saya,” ujarnya.

Keharmonisan hubungan Sjahrir dan Amir terus berjalan dalam Kabinet Sjahrir II pada 12 Maret 1946. Perdana Menteri Sjahrir mempertahankan Amir sebagai menteri pertahanan. Tapi kabinet Sjahrir semakin krisis seiring dengan keinginan Belanda menguasai kembali Indonesia. Ketika tersiar kabar bahwa akan ada perundingan dengan Belanda yang hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura, terjadilah penculikan Sjahrir yang dilakukan sekelompok tentara anak buah Tan Malaka—mengaku memiliki testamen (wasiat) memimpin republik dari Soekarno-Hatta—seperti Brigadir Jenderal Soedarsono dan Mayor Abdul Kadir Yusuf pada 3 Juli 1946. Nasib Tan Malaka sendiri akhirnya berakhir tragis ditembak oleh tentara.

Krisis Kabinet Sjahrir—berlanjut ke Sjahrir III—semakin menjadi-jadi setelah ada perjanjian Belanda dengan Indonesia di Linggarjati, Cirebon, pada 15 November 1946. Dalam Perjanjian Linggarjarti, Belanda hanya mengakui secara de facto Sumatera, Jawa, dan Madura. Indonesia juga berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Selain mendapat serangan dari sejumlah partai, Sjahrir juga dikritik oleh Amir. Amir konon mencela Perjanjian Linggarjati ini.

Di mata wartawan senior Rosihan Anwar, celaan Amir atas Perjanjian Linggarjati mengherankan. ”Delegasinya juga ada Amir Sjarifoeddin,” ujar Rosihan, yang saat perjanjian dilakukan menjadi wartawan harian Merdeka.

Toh Mosi tidak percaya akhirnya tetap menjatuhkan Sjahrir pada 2 Oktober 1946. Amir naik menjadi perdana menteri dalam Kabinet Amir Sjarifoeddin I. Seperti Sjahrir, Amir juga melakukan persetujuan Renville dengan Belanda. ”Malah lebih mundur dibanding Linggarjati,” kata Rahman Tolleng.

Perpecahan Sjahrir-Amir semakin kentara ketika ada Marshall Plan seusai Perang Dunia II, yang membagi Eropa menjadi blok Timur dan Barat. Uni Soviet memerintahkan blok komunis menentang kapitalis pimpinan Amerika Serikat. Rosihan Anwar dalam bukunya Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir, yang ditulis pada 1966, menyebutkan bahwa Amir ingin Partai Sosialis menempuh garis Marxis-Leninis-Stalinis dan meminta Indonesia memihak Moskow (Soviet). Tapi Sjahrir berpendirian, Partai Sosialis harus menempuh sosialis kerakyatan yang demokratis dan politik luar negeri yang bebas aktif.

Tak ayal, kongsi Sjahrir-Amir pecah. Sjahrir keluar dari Partai Sosialis dan membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI). Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifoeddin pada Januari 1948 memperparah perseteruan aliran politik itu. Bergabungnya FDR pimpinan Amir dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Muso—baru datang dari Moskow—yang bermuara pada pemberontakan PKI di Madiun pada 1948, telah mengakhiri keberadaan Amir untuk selamanya dari ingar-bingar panggung politik Indonesia.

Nasib Sjahrir pun tak kalah tragis. Dalam Pemilihan Umum 1955, PSI jeblok, hanya mendapat lima kursi di DPR. Setelah muncul pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta), Soekarno membubarkan PSI dan menangkap Sjahrir. Si Bung Kecil pun sakit-sakitan dan akhirnya meninggal di Zurich, Swiss, pada 9 April 1966.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus