Kursi Direktur untuk

SETELAH sesaat jadi bankir, Gus Dur sekarang jadi direktur. Tiba kembali di Jakarta, Kamis pekan lalu, setelah menjalani pengobatan mata di Amerika, Ketua Umum PB NU itu menyimpan sebuah kejutan: menjadi salah seorang anggota dewan direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS). CSIS adalah lembaga pemikiran strategis yang didirikan antara lain oleh Ali Moertopo (asisten pribadi bekas presiden Soeharto). ''Saya bahkan sudah ikut rapat, kok," kata kiai dari Ciganjur ini kepada Mustafa Ismail dari TEMPO, yang mengonfirmasikan kabar itu. Gus Dur menjelaskan bahwa penelitian dan pengkajian CSIS itu bagus sekali. Begitu pula sebagai lembaga strategi. Itu sebabnya ia bersedia bergabung. Apakah ia diajak sobat lama, bekas Menteri Pertahanan dan Keamanan Benny Moerdani? Gus Dur malah bilang, "Saya malah baru tahu kalau Pak Benny itu anggota dewan direktur juga." Gus Dur memang dekat dengan tokoh-tokoh CSIS seperti Yusuf dan Sofjan Wanandi, serta Harry Tjan Silalahi—yang terakhir ini pernah duduk bersama dengannya dalam Forum Demokrasi, forum diskusi yang cukup kritis. Seperti ''barter", dikabarkan sejumlah orang CSIS juga menyemarakkan daftar calon sementara Partai Kebangkitan Bangsa—partai yang kelahirannya dibidani Gus Dur. PKB juga mencalonkan Gus sebagai presiden. Dengan kekuatan menggalang dana dari pengusaha seperti Yusuf dan Sofjan Wanandi, tentulah ini bukan ''barter sembarang barter".

Bupati Kena Imbas Santet Banyuwangi

Setelah didemo ''Kelompok 101" kiai NU se-Banyuwangi karena dianggap gagal menuntaskan soal korban santet, Bupati Banyuwangi Kolonel (Purn.) Turyono Purnama Sidik meminta berhenti. Di depan DPRD Banyuwangi, ia mencanangkan akan mundur paling lambat 10 Mei ini. Ternyata, sampai akhir pekan lalu, nasibnya masih terkatung-katung. Rapat terakhir DPRD setempat menolak keinginan Purnomo dan menyerahkan urusan ini kepada Menteri Dalam Negeri. Purnomo dipertahankan? Tidak. DPRD Banyuwangi, lewat surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), meminta Purnomo diproses dulu secara hukum. ''Baru kemudian keputusan hukum tersebut dijadikan landasan dalam proses pemberhentian jabatan bupati," kara Sarifuddin, Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPRD Banyuwangi, kepada Zed Abidien dari TEMPO. FKP Banyuwangi juga meminta agar Mendagri membuat surat kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia agar Purnomo segera diperiksa. Jika bupati terbukti salah di pengadilan, artinya ia terlibat pembunuhan ''dukun santet", seperti dugaan masyarakat di Banyuwangi. Ia layak mundur dan bahkan dipecat. Tapi, kalau Purnomor ternyata tak bersalah, namanya harus direhabilitasi. Ryaas Rasyid, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, menegaskan bahwa Mendagri sudah setuju dengan pemberhentian Purnomo, walau suratnya belum diteken. ''Sampai saat ini, Departemen Dalam Negeri sedang menunggu hasil pemeriksaan Kapolri," kata Ryaas kepada Edi Budiyarso dari TEMPO. Siapa akan memecat Purnomo: Mendagri atau pengadilan?

Xanana Bebas Awal Juni?

REFERENDUM Timor Timur akan berlangsung 8 Agustus nanti. Sebelum itu, Xanana Gusmao, pemimpin CNRT yang prokemerdekaan, akan dibebaskan dari penjara Indonesia. Sumber TEMPO di Departemen Kehakiman mengatakan bahwa Xanana akan dibebaskan pada awal Juni. Tapi, ada catatan khusus: jika Xanana tidak menolak. Keputusan ini agak berbeda dengan pernyataan Menteri Kehakiman Muladi sebelumnya, bahwa kemungkinan Xanana akan dibebaskan setelah jajak pendapat 8 Agustus nanti. Sumber TEMPO menambahkan bahwa Xanana akan diberi amnesti khusus oleh Presiden Habibie. Tujuannya, agar ia bisa berperan aktif dalam proses perdamaian di Timor Timur (Tim-Tim). Tentulah gencarnya sorotan dunia internasional terhadap Tim-Tim ikut menjadi pertimbangan untuk pemerintah Jakarta. Walau demikian, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Feisal Tanjung dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Wiranto sempat khawatir. Keduanya berpendapat, pembebasan Xanana justru akan menyulut perang saudara sehingga menyulitkan pelaksanaan jajak pendapat. Dalam rapat koordinasi khusus bidang politik dan keamanan, pertengahan bulan lalu, kedua pejabat militer itu keberatan kalau pembebasan Xanana dipercepat. Senada dengan dua menteri tersebut, pengamat masalah politik J. Kristiadi juga curiga, jangan-jangan begitu bebas Xanana akan pulang ke Tim-Tim dan memimpin perlawanan prokemerdekaan di sana. Lagi pula, katanya, "Orang itu puluhan tahun diburu. Puluhan, bahkan ratusan, prajurit kita mati untuk menangkap dia," tutur Kristiadi. Jadi, bagaimana kata akhir untuk Xanana?