Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Manifesto Seorang Antifasis

Pamflet Perdjoeangan Kita mengurai taktik membangun Indonesia pascakemerdekaan. Ditentang para pejuang.

9 Maret 2009 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BEBERAPA hari setelah menjadi perdana menteri, akhir November 1945, Sutan Sjahrir menghadiri rapat akbar di alun-alun Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia berpidato dengan suara tenang. Seorang hadirin bertanya, ”Mengapa dalam buku Perdjoeangan Kita tak satu pun disebut nama Tuhan?”

Sjahrir tertawa. Ia menjawabnya dengan sebuah cerita. Ketika kecil dan bersekolah di Medan, katanya, ia membaca buku-buku matematika yang ditulis seorang pastor. Meski yang menulis pastor, tak sekali pun ada nama Tuhan di sana. ”Perdjoeangan Kita adalah buku politik yang penuh perhitungan. Buku itu tak ditulis berdasarkan emosi,” kata perdana menteri 36 tahun itu.

Kisah ini diceritakan Hamid Algadri, bekas Menteri Penerangan yang menemani Sjahrir berpidato, dalam memoarnya. Dengan jawaban itu, kata Hamid, terlihat benar Sjahrir orang yang rasional.

Pamflet Perdjoeangan Kita ditulis dan diterbitkan pada 10 November 1945, lima hari sebelum Sjahrir menjadi perdana menteri, bertepatan dengan bentrok fisik para pemuda dengan tentara Inggris di Surabaya. Hari yang ditandai dengan pekik ”Merdeka atau Mati” itu kini dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Bagi Sjahrir, peristiwa itu satu contoh Indonesia masih labil dan lemah. Setelah kekuasaan tiga setengah tahun Jepang berakhir, Indonesia disergap kerusuhan dan kekacauan. Laskar-laskar pemuda menyerang tentara Sekutu, toko-toko diserbu dan dirampok, pembunuhan warga Tionghoa, Indo, Ambon, dan Manado terjadi di mana-mana.

Dengan penuh gelora dan kritik tajam, Sjahrir melukiskan situasi Indonesia di awal kemerdekaan itu pada bagian pertama Perdjoeangan Kita. Dengan jernih Sjahrir menunjukkan bahwa kerusuhan, pemecahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, serta agitasi kebencian kepada ras bangsa Jepang akan menimbulkan sebuah kekuatan fasis baru dari dalam negeri sendiri.

Ia mengkritik, pekik merdeka hanya simbol kosong dari euforia kebebasan. Proklamasi 17 Agustus 1945 ia hantam sebagai peluang menyusun kekuasaan tapi tak dipakai oleh para pemimpin karena mereka ”terbiasa membungkuk dan berlari untuk Jepang dan Belanda”. Sjahrir sendiri absen saat Soekarno-Hatta membacakan pernyataan Indonesia merdeka itu.

Bagian kedua pamflet ini mengurai bagaimana seharusnya Indonesia menyusun kekuatan dan menegakkan Republik. Bagi Sjahrir, kekuatan itu harus dimulai dengan ”revolusi kerakyatan”, revolusi yang dipimpin golongan demokratis, bukan nasionalistis yang membudak kepada fasis lain. ”Politieke collaboratoren harus dipandang juga sebagai fasis, berdosa dan berkhianat pada perjuangan dan revolusi rakyat,” tulisnya.

Kalimat inilah yang memicu kemarahan tokoh politik ketika itu. Jenderal Sudirman, pemimpin tentara Pembela Tanah Air yang dibentuk Jepang, menyebut pernyataan Sjahrir kurang bijak. Para menteri menyatakan oposisi frontal. Menurut Rosihan Anwar, wartawan Harian Pedoman yang meliput sidang Komite Nasional Indonesia Pusat di AMS Salemba, Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Tjokrosujoso mengamuk ketika Sjahrir membacakan manifesto itu.

Meski ditentang kanan-kiri, Sjahrir jalan terus. Ia mengubah sistem presidensial dengan parlementer, sebagaimana keyakinannya dalam pamflet ini bahwa kedaulatan harus ada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Partai-partai harus dibentuk oleh mereka yang terdidik, berdisiplin, dan berpengetahuan modern untuk membawa rakyat ke dalam revolusi.

Pada bagian akhir pamflet ini, Sjahrir menjelaskan agak teknis soal menyusun alat-alat pemerintahan: bagaimana memfungsikan pangreh praja, polisi, dan petugas agraria. Ia menyerukan buruh dan tani diperkuat melalui pendidikan politik sebagai kekuatan revolusioner yang demokratis. Pemilihan-pemilihan harus dimulai di desa. Pemuda, sementara itu, harus menyokong buruh dan tani, bukan pemimpin revolusi itu sendiri.

Ia juga menyinggung soal politik luar negeri. Menurut Sjahrir, kemerdekaan sesungguhnya harus dicapai secara bertahap, rapi, dan elegan, bukan frontal dengan angkat senjata. Maka ia mempraktekkan politik diplomasi: berunding dengan Belanda dan Sekutu serta melecut simpati dunia internasional.

Sikap Sjahrir ini, menurut sejarawan Universitas Cornell, Amerika Serikat, Benedict Anderson, menenangkan dan menarik simpati Barat. Ben menyebut Sjahrir suara penting pemikiran modern Asia dengan Perdjoeangan Kita sebagai ekspresi terbaik ideologi politiknya. ”Pamflet ini dokumen penting untuk mempelajari revolusi Indonesia dan lingkungan intelektual kaum pemimpinnya,” tulis Ben dalam pengantar Our Struggle, Sutan Sjahrir pada 1968.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus