Menata Pedagang Kaki Lima di Jatinegara

Perbesar

Pedagang berjualan di Pasar Jatinegara, Jakarta, 16 Desember 2021. TEMPO/Subekti

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pemerintah Kota Jakarta Timur berencana menata kawasan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Jatinegara.
Konsep wisata niaga menjadi salah satu jurus penataan.
Meski begitu, DPRD DKI Jakarta berharap penataan berjalan adil bagi pedagang dan pengguna jalan.

JAKARTA — Kendaraan bermotor tak bisa lagi melaju kencang saat melintas di depan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan dari Jalan Matraman Raya yang masuk ke Jalan Bekasi Barat terpaksa menurunkan kecepatan untuk menghindari kecelakaan. Sebab, selain jalan menyempit, banyak sepeda motor yang terparkir di bahu jalan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berdasarkan pengamatan Tempo pada Kamis lalu, sebagian besar pemilik sepeda motor adalah orang-orang yang hendak berbelanja hewan peliharaan di sekitar Jalan Kemuning Mede dan Jalan Bekasi Barat Dalam. Di sana memang banyak lapak pedagang hewan, termasuk berbagai kebutuhan hewan peliharaan. Adapun hewan-hewan yang ditawarkan antara lain kelinci, kucing, marmut, hamster, dan burung. "Memang sedikit macet kalau agak sore begini," kata Jono, pedagang kucing dan kelinci.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut pria berusia 32 tahun itu, kemacetan di depan Pasar Jatinegara sudah menjadi pemandangan sehari-hari. “Macetnya agak berkurang ketika awal pandemi Covid-19,” kata dia. "Mungkin saat itu orang banyak yang kerja dari rumah."

Namun kondisi itu tidak berlangsung lama. Sebab, pedagang justru mendapat untung besar karena permintaan hewan peliharaan justru meningkat pada masa pandemi. "Orang-orang sepertinya bosan di rumah terus, lalu cari kesibukan dengan hewan peliharaan,” kata Jono. “Sekarang sih permintaan sudah mulai turun.”

Sulastri, penjual daster di trotoar Pasar Jatinegara, tidak seberuntung pedagang hewan peliharaan. Bahkan dia nyaris tidak pernah mendapat untung besar. Penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk menyambung biaya hidup. "Selama pandemi, penjualan turun drastis,” kata dia.

Sulastri belum menyerah. Dia optimistis situasi akan segera berubah. Apalagi dalam dua bulan terakhir, Pasar Jatinegara dan kawasan di sekitarnya sudah ramai dikunjungi pembeli. Semakin banyak masyarakat yang datang, semakin besar pula peluang dia mendapatkan keuntungan.

Pasar Jatinegara di Jakarta, 16 Desember 2021. TEMPO/Subekti

Pemerintah Kota Jakarta Timur berencana menata pedagang kaki lima di trotoar kawasan Jatinegara. Sebab, keberadaan pedagang kaki lima itu dinilai sudah mengganggu hak pengguna jalan. Bahkan pemilik kios di Pasar Jatinegara mengajukan protes karena pembeli tidak akan masuk ke pasar selama pedagang kaki lima leluasa membuka lapak di trotoar. "Kami perlu mengembalikan hak-hak mereka,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Kusmanto.

Atas pertimbangan itu, kata Kusmanto, pemerintah telah mengumpulkan perwakilan pedagang kaki lima di kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Rabu lalu. Intinya, pedagang kaki lima akan ditata dan dibina oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil-Menengah (Sudin PPKUKM) Kota Jakarta Timur. “Semua pedagang (kaki lima) harus segera menata lapak dagangan masing-masing,” kata dia.

Kusmanto menegaskan, penataan ini bukan penggusuran. Sebab, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Jatinegara memiliki keistimewaan, yaitu sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Karena itu, pemerintah akan mengemas potensi ini untuk dijadikan obyek wisata belanja, sehingga nantinya pedagang tidak mengganggu hak pengguna jalan dan keberadaan mereka menjadi legal.

Sekretaris Komisi D DPRD Jakarta, Syarif, mendukung rencana pemerintah menata pedagang kaki lima di kawasan Jatinegara. Hanya, dia mengingatkan agar rencana itu bisa disosialisasi dan dikomunikasikan dengan baik agar pedagang tidak salah paham.

Menurut Syarif, Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi harus berlaku adil. Maksudnya, para pengguna jalan yang selama ini terganggu oleh hadirnya pedagang kaki lima mendapatkan haknya. Sebaliknya, para pedagang kaki lima juga mendapatkan ganti tempat berjualan. "Hal ini bisa menjadi dilema pemerintah,” kata kader Partai Gerindra itu. “Pemerintah selalu saja dihadapkan dengan masalah ketertiban dan kebutuhan hidup warganya."

Syarif menyarankan pemerintah tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Ada baiknya pemerintah lebih sering menggelar dialog dengan para pedagang untuk mendengarkan aspirasi mereka. Jika pilihannya adalah relokasi, pemerintah harus menyiapkan lokasi yang strategis bagi pedagang. Lokasi baru yang ditetapkan nanti harus bisa menjamin kelangsungan usaha para pedagang itu.

Selain itu, bisa saja pemerintah Jakarta Timur tetap memberikan izin bagi pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar. Dengan catatan, harus ada penataan agar trotoar tetap bisa digunakan oleh pejalan kaki. "Bisa juga diizinkan, tapi pada jam-jam tertentu. Dengan kata lain, jangan sampai berkonflik dengan pedagang," kata Syarif.

Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, berharap pemerintah daerah bisa menata kawasan Pasar Jatinegara menjadi pusat perdagangan yang modern. Salah satunya dengan mengintegrasikan moda transportasi massal dan ruang parkir kendaraan yang luas. Selama ini konsumen para pedagang kaki lima sekadar memarkirkan kendaraan di tepi jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

"Arsitektur bangunan yang menarik sehingga dapat menjadi destinasi wisata niaga, seperti di Singapura, Melbourne, dan Tokyo," kata Nirwono.

Khusus untuk pasar hewan di kawasan Pasar Jatinegara, Nirwono berharap Pemerintah Kota bisa memikirkan aspek kebersihan lokasi. Sebab, kebersihan bisa menjadi daya tarik pembeli untuk berbelanja. "Serta menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai syarat kenormalan baru," kata dia.