Mencontoh Pasukan Siber Negara Tetangga

Perbesar

TNI AU menggelar Latihan Perang Elektronika (Pernika) dan Cyber Defense 2018. Dok. TNI AU

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Singapura lebih dulu menyiapkan peta jalan pembentukan pasukan siber.
Pada awal pembentukannya, angkatan siber Singapura menjalankan sistem peringatan dini untuk menghadapi ancaman siber.
Pasukan siber Amerika Serikat mampu melakukan serangan balik.

JAKARTA – Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Khairul Fahmi, berpendapat bahwa Indonesia dapat saja mencontoh Singapura yang sudah membentuk angkatan siber. Namun Indonesia harus meniru proses awal Negeri Singa dalam membentuk angkatan siber, yaitu lebih dulu menyiapkan peta jalan sebelum membentuk pasukan dunia maya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Khairul mengatakan Singapura membutuhkan waktu hampir satu dekade untuk mempersiapkan pembentukan pasukan siber, dari pendanaan, infrastruktur keamanan siber, hingga sumber daya manusia. "Mereka menyiapkan secara progresif untuk bisa sampai pada kondisi membentuk matra," kata Khairul, Ahad, 20 Agustus 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca: Menteri Pertahanan Siapkan Pasukan Siber

Menurut Khairul, Singapura lebih dulu memperjelas visi keamanan siber, lalu menyiapkan sistem keorganisasian, seperti tata kelola, sistem komando, dan bagan komunikasi. Selanjutnya, mereka menyiapkan perangkat teknologi untuk kerja-kerja intelijen.

Pemerintah Singapura, kata dia, juga mengembangkan sumber daya manusianya. Misalnya, kemampuan dan pola pikir pasukan diubah agar berperspektif digital, yang sebelumnya sudah terpola dengan ancaman konvensional. "Pengembangan sumber daya manusia ini butuh waktu 2-3 tahun," ujar Khairul.

Singapura meresmikan angkatan siber pada Oktober 2022. Pada awal pembentukan, gugus tempur militer terbaru ini memiliki 3.000 personel. Singapura berencana mempunyai 12 ribu personel angkatan siber dalam delapan tahun ke depan.

Pada awal pembentukannya, angkatan siber Singapura menjalankan sistem peringatan dini untuk menghadapi ancaman siber. Mereka juga menggelar operasi intelijen untuk menjaga keamanan siber, seperti melakukan proteksi terhadap elektronik, keamanan data, dan keamanan transaksi masyarakat.

"Kemudian mereka mengantisipasi ancaman eksternal yang diproyeksikan tumbuh, baik jumlah, perkembangan teknologi, maupun organisasinya," kata dia.

Seorang personel Angkatan Udara Amerika Serikat bekerja di Pangkalan Angkatan Udara Petersen, Colorado. REUTERS/Rick Wilking

Selain Singapura, kata Khairul, Indonesia dapat mencontoh negara-negara yang sudah lama mempunyai angkatan siber, seperti Amerika Serikat dan Australia. Angkatan siber kedua negara tersebut tidak hanya berfungsi menangkal serangan siber, tapi juga mampu menyerang balik.

Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, mengatakan Indonesia dapat melihat angkatan siber Amerika Serikat yang sudah lama terbentuk. Angkatan siber Amerika disebut Cyber Command (UScybercom), yang bertanggung jawab atas operasi dan pertahanan siber negara.

"Mereka menjalankan tugasnya dengan mematuhi hukum dan peraturan siber serta mengikuti prinsip-prinsip pelindungan hak asasi manusia dan privasi," ujar Beni, Ahad, 20 Agustus 2023.

Beni mengatakan angkatan siber Amerika Serikat melakukan operasi untuk melindungi dan mempertahankan sistem informasi dan jaringan militer dari serangan siber, termasuk serangan yang berasal dari negara atau kelompok yang bermaksud merusak kepentingan nasional. Pencegahan serangan siber dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghentikan ancaman sebelum merusak sistem.

"Ini melibatkan pemantauan dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di dunia siber," kata Beni. Menurut dia, angkatan siber Amerika Serikat berwenang dalam merespons serangan siber dengan cara memblokir, menghentikan, ataupun membalas serangan tersebut.

Hasil survei National Cyber Power Index (NCPI) 2022 mencatat beberapa negara dengan pasukan siber terkuat, yaitu Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, Australia, Belanda, Korea Utara, Vietnam, Prancis, dan Iran.

NCPI membuat penilaian berdasarkan sejumlah indikator, seperti aturan hukum mengenai keamanan siber, ada atau tidaknya lembaga pemerintah di bidang keamanan siber, kerja sama pemerintah ihwal keamanan siber, serta bukti-bukti publik lainnya.

Pasukan khusus Satbravo 90 Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU menjelang puncak upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI AU 2023 di Taxy Way Echo Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 6 April 2023. TEMPO/Imam Sukamto

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, mengatakan pertahanan siber tidak harus diwujudkan dalam bentuk matra militer seperti yang dilakukan Singapura. Anton menawarkan dua opsi dalam pembentukan gugus tempur dunia maya tersebut, yaitu menjadi angkatan siber sebagai unit khusus sebuah matra atau dikendalikan dalam sebuah komando militer gabungan.

Anton menganggap Indonesia pasti akan terhambat dalam urusan anggaran pertahanan. Karena itu, dia menyarankan TNI membentuk komando gabungan siber. "Opsi ini menempuh pendekatan dengan penguatan satuan siber Markas Besar TNI menjadi komando gabungan siber," kata Anton.

HENDRIK YAPUTRA