Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

MRT Jakarta Jajaki Pembangunan Lahan Parkir di Kebon Kacang, Berharap Intervensi Pemerintah

Peneliti ITDP Indonesia mengatakan MRT Jakarta mempunyai tantangan dalam pengembangan permukiman di kawasan TOD.

1 Juni 2023 | 14.06 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP201 di kawasan Glodok, Jakarta, Kamis 11 Mei 2023. PT MRT Jakarta memastikan proyek pembangunan MRT Jakarta akan tetap dilanjutkan meski DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Indonesia. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta bakal menjajaki pengembangan kawasan permukiman di sekitar kawasan berorientasi transit (TOD). Permukiman penduduk yang beradius 300-700 meter bakal menjadi satu kesatuan pengembangan kawasan TOD di stasiun kereta Ratangga tersebut.

Salah satu proyek kerja sama antara yang sedang dijajaki MRT dengan warga adalah pembangunan kawasan parkir di daerah Kebon Kacang, Jakarta Pusat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepala Departemen TOD Business Generation PT MRT Jakarta Raihan Kusuma mengatakan perusahaan sedang melakukan sosialisi kerja sama kepada warga Kebon Kacang untuk rencana pembangunan lahan parkir di kawasan TOD Stasiun Dukuh Atas dan Bundaran HI.

“Karena di daerah itu parkiran motor sedikit dan mahal. Kami sedang dekati warga di Kebon Kacang untuk mengembangkan lahan atau rumah warga yang ada di sana menjadi parkiran motor,” kata Raihan di kantor MRT Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut dia, pengembangan permukiman di kawasan TOD butuh usaha ekstra. Sebab sebagian masyarakat masih sulit melepas lahan mereka untuk kepentingan negara. Sehingga perlu pendekatan yang lebih intensif agar mereka mau diajak kerja sama dalam pengembangan kawasan. “Pembebasan lahan perlu waktu tidak hanya setahun, bahkan bisa lebih dari dua tahun,” ujarnya. 

Untuk mempercepat rencana pengembangan kawasan, kata dia, perlu ada intervensi pemerintah pusat dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat mesti diajak berdiskusi dan berkolaborasi dalam proses pengembangan.

Masih ada pandangan di masyarakat bahwa pengembangan suatu kawasan identik dengan penggusuran. Padahal pemerintah bisa saja menata kawasan tersebut, tanpa merelokasi warga dari tempat tinggalnya.

"Perlu ada intervensi juga dari pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mensosialisasikan bahwa area ini mau menjadi apa. Jadi bukan hanya MRT yang membangun sosialisasi dengan warga sekitar,” ucapnya.

Urban Planning, Gender and Sosial Inclusion Institute for Transportation and Development Policy Indonesia (ITDP Indonesia) Deliani Siregar mengatakan MRT Jakarta memang mempunyai tantangan dalam pengembangan permukiman di kawasan TOD.

Menurut dia, implementasi guna lahan dan aktivasi pengembangan kawasan yang akan dikembangkan sulit direalisasikan karena terhambat kepemilikan lahan dan bangunan. “Apalagi konsep TOD juga tidak boleh menyingkirkan penduduk yang sudah tinggal di dalam kawasan,” ucapnya. 

Yang perlu digarisbawahi, kata dia, prinsip pengembangan TOD adalah kawasan yang beroritentasi pada akses kemudahan ke transportasi publik, seperti KRL atau MRT Jakarta, dengan berjalan kaki dan bersepeda. Pengembangan TOD dapat membantu pemerintah merancang rencana, kebijakan, peraturan, perundang-undangan, dan prioritas investasi untuk mempromosikan akses untuk semua sebagai basis kepentingan bersama. “Standar itu penting untuk keterlibatan masyarakat secara inklusif dan adil,” ujarnya.

IMAM HAMDI

Pilihan Editor: Kebut Pembangunan Infrastruktur TOD, Dirut MRT Jakarta: Untuk Pejalan Kaki

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus