Musim Meminta Partai Koalisi

SEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella mengaku bingung mengapa pertemuan rutin sekaligus buka puasa bersama partai koalisi penyokong pemerintah dengan Presiden Joko Widodo yang direncanakan Kamis pekan lalu batal. Padahal dia sudah bersiap-siap berangkat ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. "Semua sudah siap, tiba-tiba saja dibatalkan," katanya.

Menurut dia, pembatalan secara mendadak ini untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya, acara buka puasa bersama di kantor Partai NasDem pada Sabtu dua pekan lalu juga urung didatangi Jokowi, yang "memilih" melawat ke Batam dan Bangka Belitung. Walhasil, hanya Wakil Presiden Jusuf Kalla yang datang dalam perjamuan dengan semua pemimpin partai koalisi. "Tidak terlaksana tanpa jelas alasannya," ujar Rio.

Meski begitu, dia mengaku tetap berpikiran positif, Presiden benar-benar sibuk. Apalagi, sepanjang Senin hingga Rabu pekan lalu, Presiden harus bersilaturahmi dengan para pemimpin lembaga negara. Bersama Kalla, Jokowi ikut berbuka puasa di rumah dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, kediaman Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, dan terakhir di rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Di semua acara itu, terlihat Jokowi sumringah dan tertawa.

Rio menduga-duga Jokowi memilih tidak memenuhi undangan partai koalisi karena salah satu agenda pertemuan membahas kinerja para menteri dan rencana perombakan kabinet. Anggota Komisi Hukum DPR ini mengira Jokowi ingin pertemuan digelar dalam situasi yang lebih kondusif. "Mungkin setelah jadwal Presiden longgar dan pemberitaan media lebih adem," katanya.

Ia tak menampik, bukan hanya NasDem yang ingin berbicara tentang rencana Presiden merombak para menterinya, melainkan hampir semua partai penyokong pemerintah. Mereka ingin ada penjelasan dari Presiden mengenai dicopot atau digesernya menteri dari partai. "Meski ini hak prerogatif Presiden, kalau dibolehkan, sebaiknya jatah menteri NasDem tak dikurangi," ujarnya.

Bahkan sebaiknya Presiden menambah kuota menteri dari partai dan mengurangi jatah profesional. "Ada konsekuensi dukungan di DPR," kata Rio. "Kalau profesional, ya, dia hanya bekerja, tapi tidak punya dampak politik yang kuat bagi pemerintah."

Salah seorang pejabat Istana menuturkan, ketidakhadiran Jokowi sebenarnya terkait dengan sikapnya untuk membuat jarak dan mengulur waktu bertemu dengan partai penyokongnya. Jokowi sedang mempelajari hasil evaluasi kinerja menterinya. Ini cara tepat karena Jokowi mulai tak nyaman dengan berbagai tekanan agar segera merombak kabinetnya.

Pejabat itu menyebutkan tekanan paling besar muncul dari partai-partai penyokongnya, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejak Mei lalu, Kalla rajin menyatakan reshuffle dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Kalla bahkan sering mengatakan Jokowi sedang mempertimbangkan waktu perombakan dan siapa yang akan diganti.

Kepada orang terdekatnya, Jokowi mengatakan ingin menghindari tekanan politik yang menyebutkan perombakan menteri karena politik, bukan berbasis kinerja. Bukti kinerja buruk tiap menteri, terutama yang disorongkan partai politik, itulah yang akan disodorkan. "Jadi ada dasar Presiden berkomunikasi mengapa harus menggeser atau mencopot menteri A, karena kinerjanya yang buruk," ujar petinggi Istana itu.

Dasar pertimbangan Jokowi, kata orang terdekatnya ini, adalah tekanan yang menguat dari partai-partai itu begitu sinyal evaluasi menteri dilontarkan. Jokowi sempat tersinggung, dengan menyebutkan bahwa bukannya mengevaluasi kinerja para menteri yang disorongkan, sejumlah politikus malah buru-buru minta jatah menteri tak dikurangi atau diganti. Malah, kalau bisa, ditambah. "Padahal belum tentu menteri dari parpol yang bersangkutan itu kerjanya bener," ujar petinggi itu.

PDI Perjuangan termasuk yang tak hanya getol mendesak perombakan menteri, tapi belakangan juga minta jatah kursi tambahan. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah mengatakan tambahan lima kursi baru itu demi keadilan dan proporsionalisme, mengingat PDIP memiliki kekuatan terbesar, 109 kursi di DPR. Jumlah menterinya sama dengan NasDem, yang hanya punya 39 kursi di DPR. "Seharusnya 12 menteri, tapi itu kan terlalu banyak, jadi sembilan saja cukup," kata Basarah—meski belakangan pernyataan Basarah diralat Pramono Anung, yang menyebutkan itu bukan sikap resmi partai.

Menurut salah seorang politikus PDIP, di balik kursi tambahan itu, ada upaya mengincar kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Rini dan Andi adalah dua orang yang selama bertahun lalu dikenal karib dengan Megawati dan pernah diminta bergabung dalam Tim Sebelas yang dibentuk Megawati untuk menyiapkan pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Setelah Jokowi terpilih dan dilantik, situasinya terbalik. Sebab, mereka dianggap tidak bisa menjadi jembatan Lenteng Agung—tempat PDIP berkantor—dengan Istana. PDIP ngotot Andi dan Rini harus dicopot. Jika Rini tak bisa ikut dicopot, pilihannya adalah digeser. "Tak jadi masalah kalau ditukar dengan posisi menteri lain, tapi Andi harus out dari Istana," kata seorang politikus partai banteng.

Dua politikus PDIP, yaitu Pramono Anung dan Achmad Basarah, disorongkan sebagai kandidat pengganti Rini dan Andi. Pramono disebut-sebut sudah mendapat restu dari Megawati. "Jika dua-duanya masuk, Mas Pram cocok di BUMN dan Basarah di Sekretariat Kabinet," ujar politikus PDIP, Masinton Pasaribu.

Rini dan Andi enggan menanggapi soal serangan itu. "Yang tahu kerja saya sebagai menteri itu Presiden. Silakan beliau yang memutuskan," kata Rini. Demikian juga Andi. "Saya manut evaluasi Presiden."

Tambahan kursi baru itu tentu tak lepas dari kemungkinan bergabungnya menteri baru dari kubu Partai Amanat Nasional. Tawaran ini sempat dibahas Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir, yang bertemu dengan Jokowi pada April lalu. Masuknya PAN ke kursi kabinet akan menambah bangunan koalisi pendukung Jokowi di DPR menjadi 295 orang atau lebih dari 50 plus satu.

Seorang petinggi anggota partai koalisi mengatakan masuknya kader PAN ke kabinet sudah disetujui Megawati sebagai ketua koalisi. "Soal posisi dan siapa yang diajukan belum pasti," ujarnya.

Soal desakan partai koalisi ini, Jokowi mulai mengeluh. Menurut orang dekatnya, bukan saja hak prerogatif Presiden tak dihargai, para menterinya pun sama sekali tak memiliki loyalitas kepadanya, juga terhadap tugasnya sebagai menteri. "Banyak yang lebih suka memelihara popularitas dan setia kepada partainya ketimbang tugas-tugas negara yang diberikan," katanya.

Dengan menimbang itu, Jokowi memilih menepi sementara dan mengulur waktu. Cara itu dilakukan agar ia jernih mencari menteri-menteri pengganti di bidang ekonomi, juga menteri-menteri dari partai, terutama di posisi kunci. "Keputusan akan dilakukan segera, mengingat kondisi ekonomi yang tak bisa ditawar lagi," kata petinggi Istana Kepresidenan tadi.

Ketua Umum Hanura Wiranto mengaku menyerahkan sepenuhnya penilaian dua kadernya yang menjadi menteri kepada Jokowi. Apakah keduanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi atau Menteri Perindustrian Saleh Husin, akan dicopot, "Kami akan mendukung, karena Presiden yang mengerti kebutuhan dan menilainya," kata Wiranto.

Jokowi sendiri menolak menjawab kapan kepastian perombakan menterinya dilakukan. Ketika ditanya benarkah setelah Lebaran, Jokowi hanya tertawa. "Habis Lebaran, kita maaf-maafan."

Agustina Widiarsi, Ananda Teresia, Tika Primandari, Reza Aditya