Akankah PDIP Menjadi Motor Hak Angket Kecurangan Pemilu?

BERTEMU di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Februari 2024, para petinggi partai pengusung Anies-Muhaimin berdiskusi selama sekitar dua jam. Diselingi makan siang, mereka membicarakan rencana pengajuan hak angket kecurangan pemilu atau Pemilihan Umum 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembukaan masa sidang pada 4 Maret 2024.

Hadir dalam persamuhan itu antara lain Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim bercerita, semua petinggi partai sepakat mengajukan hak angket.

“Suara anggota DPR dari tiga partai ini cukup untuk mengajukan hak angket,” kata Hermawi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 23 Februari 2024. Anies Baswedan pun menyatakan Koalisi Perubahan tetap solid. “Kami jalan bersama-sama dan membahas bersama-sama,” ujar Anies seusai pertemuan di Wisma Nusantara.

Koalisi penyokong Anies sempat goyah akibat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh di Istana Negara, Ahad, 18 Februari 2024. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta NasDem menerima hasil pemilihan presiden 2024 yang hampir pasti dimenangi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali tak menampik kabar soal upaya pemerintah itu. Namun NasDem belum memutuskan akan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Partai itu menunggu hasil rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum. “Bagi saya, mau di dalam ataupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat,” kata Ali pada Rabu, 21 Februari 2024. 

Rencana pengguliran hak angket sebetulnya dirancang sehari setelah pencoblosan atau pada 15 Februari 2024. Ketika itu Anies Baswedan bertemu dengan Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Wisma Nusantara. Narasumber yang mengetahui isi pertemuan itu mengatakan mereka menginginkan ada koreksi dalam proses Pemilu 2024 melalui jalur politik.



Dimintai tanggapan soal pertemuan itu, Anies tak membantahnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan Koalisi Perubahan tak menutup opsi mempersoalkan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. “Hari itu kami memastikan tetap jalan bareng di jalur perubahan,” ujar Anies, Sabtu, 24 Februari 2024.

Adapun Muhaimin Iskandar juga telah berdiskusi dengan sejumlah pengurus PKB. Menurut dua petinggi PKB, sejauh ini partai mereka tetap mendukung pengajuan hak angket. PKB pun siap berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi. Keyakinan itu muncul karena perolehan suara PKB kini berada di peringkat keempat, meningkat dibanding pada Pemilu 2019.

Muhaimin menyatakan masih tetap mendukung Koalisi Perubahan. Ia belum menerima tawaran bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. “Saya di jalan perubahan,” tuturnya.