Cara Jokowi Meredam Hak Angket DPR tentang Kecurangan Pemilu

Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman di Jakarta, 19 Februari 2024. Tempo/Subekti

Dua hari sebelum pertemuan di Istana Negara, 16 Februari 2024, koalisi pendukung Anies-Muhaimin bersepakat menggulirkan hak angket. Tujuannya, membongkar dugaan kecurangan pemilihan presiden. Selain NasDem, ada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera di Koalisi Perubahan. 

Koalisi pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan pun berancang-ancang menggulirkan hak angket. Mereka menengarai terjadi kecurangan yang melibatkan Presiden. Misalnya pengerahan lembaga negara dan pembagian bantuan sosial secara masif menjelang pilpres 2024.



Kepada wartawan, Jokowi menyampaikan bahwa perjumpaannya dengan Surya untuk membuka jalur komunikasi dengan semua partai. “Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya,” kata Jokowi pada Senin, 19 Februari 2024, di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman, Jakarta Selatan.

Sedangkan Surya Paloh mengaku pertemuan itu mendiskusikan hal-hal ringan. “Membahas masalah makan malam, membicarakan keadaan, perkembangan, dan situasi yang ada,” ujar Surya di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024.

Sebelum mengundang Surya Paloh, Presiden mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menemui mantan politikus Partai Golkar itu. Pertemuan mereka digelar di Wisma Nusantara pada Jumat, 16 Februari 2024, atau dua hari sebelum pertemuan di Istana. 

Seorang petinggi NasDem dan kolega Bahlil bercerita, dalam pertemuan itu Bahlil mengaku membawa pesan dari Jokowi, yaitu pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan dukungan NasDem. Bahlil pun menyanjung Surya sebagai politikus senior yang menjadi patron bagi banyak orang.

Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal NasDem, membenarkan adanya pertemuan tersebut. “Bahlil meminta dijadwalkan ketemu Bang Surya melalui Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” kata Hermawi. Bahlil tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan kepadanya hingga Sabtu, 24 Februari 2024. 

Derasnya manuver Jokowi ditengarai bertujuan menggagalkan penggunaan hak angket dan gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Penggunaan hak angket oleh politikus Senayan dianggap mengganggu transisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran. Empat petinggi partai pendukung pemerintah bercerita, lobi itu juga bertujuan memecah Koalisi Perubahan. 

Saat ini koalisi pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memiliki lebih dari separuh kursi di parlemen. Jika kubu Prabowo-Gibran mampu menarik salah satu partai di Koalisi Perubahan, pendukung hak angket tak sampai 50 persen dari 575 anggota DPR. Jika demikian, penggunaan hak angket pasti kandas.

NasDem, ujar narasumber yang sama, juga lebih mudah diterima di koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Surya dan Jokowi telah berkawan lama. Jokowi menyapa Surya dengan panggilan “Abang”. Sebaliknya, Surya menyebut Jokowi sebagai “Adik”. Histori perkawanan itu dianggap memudahkan bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut mengajak NasDem hijrah dari Koalisi Perubahan.

Meski demikian, hubungan Jokowi dengan Surya sempat merenggang setelah NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Laporan utama majalah Tempo pada Mei 2023 menyebutkan bahwa bisnis Surya Paloh terganggu akibat mendukung Anies. Misalnya proyek katering Surya terhambat dan jumlah iklan yang masuk ke Media Group berkurang.

•••

UPAYA Joko Widodo mengamankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan sejak hari pemungutan suara. Pada Rabu sore, 14 Februari 2024, ketika Prabowo menyaksikan hasil hitung cepat bersama sejumlah anggota tim kampanyenya di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Ketua Umum Partai Gerindra itu dipanggil ke Istana. 

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor melihat Prabowo berpamitan kepada koleganya untuk menghadap Jokowi. Sejam kemudian, Prabowo kembali. “Pak Prabowo tersenyum. Pertemuan dengan Pak Jokowi mendiskusikan hasil pemilu yang sedang berjalan,” ucap Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu kepada Tempo, Senin, 19 Februari 2024.

Dua anggota tim kampanye Prabowo-Gibran bercerita, Jokowi meminta Prabowo mengatur langkah strategis untuk mengawal hasil pemilu sampai rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum rampung. KPU mengumumkan hasil pemilu, legislatif dan presiden-wakil presiden, paling lambat Kamis, 21 Maret 2024.

Jokowi juga menginstruksikan Prabowo mulai merangkul partai-partai di parlemen yang mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ia juga menyarankan Prabowo menyiapkan tim khusus untuk menghadapi sengketa pemilu. Prabowo lantas menunjuk Yusril Ihza Mahendra, mantan pengacara tim Jokowi-Ma’ruf Amin, sebagai ketua tim hukum.

Yusril, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Yusril menyatakan tim hukum akan membahas upaya perlawanan terhadap hasil pemilu. “Tim hukum Prabowo-Gibran terdiri atas 14 advokat,” kata Yusril melalui keterangan tertulis.



Setelah pemungutan suara, Jokowi dua kali memanggil Prabowo. Malam harinya, selepas selebrasi kemenangan di Istora Senayan, Prabowo datang bersama Gibran. Jokowi meminta keduanya mengantisipasi perlawanan dari partai pendukung Anies dan Ganjar. Dua narasumber di tim Prabowo-Gibran bercerita, Jokowi menyarankan Prabowo menemui tokoh-tokoh kunci.

Tiga hari setelah pertemuan di Istana, Prabowo menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu, 17 Februari 2024. Di sana, ia meminta saran soal pembentukan pemerintahan baru. Prabowo dan teman seangkatannya di Akademi Militer itu berbincang empat mata. “Beliau dulu komandan saya,” tutur Prabowo. 

Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, mengatakan Yudhoyono memberikan masukan agar penyusunan kabinet disesuaikan dengan visi-misi Prabowo-Gibran. Yudhoyono juga menyarankan Prabowo menyesuaikan kabinet mendatang dengan komposisi saat ini. “Nomenklaturnya nanti bisa disesuaikan,” kata Andi pada Kamis, 22 Februari 2024.

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut Susilo Bambang Yudhoyono setibanya di Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan, Jawa Timur, 17 Februari 2024. Antara/Destyan Sujarwoko

Tiga petinggi partai pro-pemerintah serta kolega Jokowi menyebutkan Presiden ingin pemerintahan Prabowo-Gibran didukung mayoritas partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden berharap Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Ditambah Partai Demokrat, komposisi ini sama dengan pemerintahan Jokowi.

Tak hanya membentuk koalisi besar, Jokowi pun disebut-sebut berencana memimpin gabungan partai itu secara langsung. Anggotanya, para ketua umum partai. Informasi itu disampaikan oleh sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu. Tujuannya adalah mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran, putra sulung Jokowi, sampai 2029.

Tempo berupaya meminta tanggapan dari Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. Namun mereka tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dikirim ke nomor telepon seluler masing-masing hingga Sabtu, 24 Februari 2024. Begitu pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noor mengatakan pertemuan itu tak lepas dari upaya Jokowi mendorong suksesornya berkomunikasi dengan partai lain. “Pak Jokowi ingin Pak Prabowo mengajak partai-partai yang sevisi dan semisi dengan program-program Prabowo-Gibran,” ujar Ferry, Jumat, 23 Februari 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat—partai pendukung Prabowo-Gibran—Andi Arief mendengar rencana pembentukan koalisi minim oposisi. Tradisi itu berjalan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. “Tapi, kalau koalisi nasional itu akan dipegang Pak Jokowi, saya belum mendengar,” kata Andi di kantor Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2024.

Seorang pengurus Golkar dan dua petinggi partai koalisi Prabowo-Gibran menyebutkan bahwa Jokowi berencana menguasai Partai Golkar. Dalam Pemilu 2024, perolehan suara Golkar naik sekitar 3 persen. Hasil hitung cepat menunjukkan partai beringin mendulang sekitar 15 persen suara, hanya kalah oleh PDI Perjuangan, partai asal Jokowi dan Gibran.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Maman Abdurrahman tak merespons pertanyaan dan panggilan telepon Tempo. Pada 21 Oktober 2023, ketika mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden, pengurus Golkar sudah menyiapkan jaket kuning untuk putra Jokowi tersebut. Namun rencana menyematkan jaket itu kepada Gibran batal.

•••

TAK hanya mengamankan jalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuju Istana, Presiden Joko Widodo juga coba ikut campur dalam penyusunan calon kabinet. Empat petinggi di Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran bercerita, calon presiden dan wakilnya itu telah meminta masukan dari Jokowi. Dua di antaranya bercerita, Jokowi merekomendasikan empat nama kepada Prabowo.

Dua dari empat nama itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pratikno, orang kepercayaan Jokowi selama dua periode, diajukan untuk mengawal Gibran. Hingga Sabtu, 24 Februari 2024, Pratikno dan Bahlil tak merespons pertanyaan yang diajukan Tempo.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor menampik jika Presiden disebut menitipkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo. “Bukan tipikal Pak Jokowi menitip-nitipkan nama,” ucap Ferry. 

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bila Prabowo disebut intens berkomunikasi dengan Jokowi untuk membahas rencana pemerintahan ke depan. “Pak Prabowo sekarang ada di kabinet Pak Jokowi dan komunikasi mereka untuk program-program (pemerintahan mendatang) berjalan lancar,” kata Dasco saat dihubungi Tempo pada Jumat, 23 Februari 2024.  

Komunikasi intens antara bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu dan Jokowi membuat tim Prabowo-Gibran menilai tak perlu ada pembentukan tim transisi. Jokowi akan mengawal langsung peralihan pemerintahan. “Belum ada rencana membentuk tim transisi karena pemerintahannya berkelanjutan,” ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. 

Meski Komisi Pemilihan Umum belum resmi mengumumkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden, ancang-ancang menuju pemerintahan baru telah berjalan. Jokowi mengagendakan rapat kabinet dengan para menterinya. Salah satu agendanya adalah membahas rencana program makan siang dan susu gratis. Program itu diusung Prabowo-Gibran saat kampanye.

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget bersama Ridwan Kamil (kiri) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konsolidasi Partai Golkar di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 6 Januari 2024. Antara/Arif Firmansyah

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan program itu akan dibahas pada Senin, 26 Februari 2024, dalam rapat yang dipimpin Jokowi. “Program (makan siang gratis) masuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Meski demikian, di lingkup internal Koalisi Indonesia Maju muncul kekhawatiran Jokowi akan terlalu jauh mengintervensi pemerintahan Prabowo. Sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo berharap Jokowi menepati ucapan dia sebelumnya, yaitu pensiun setelah tak menjabat presiden.

Rencana itu diungkapkan Jokowi ketika berkunjung ke Purworejo, Jawa Tengah, pada 2 Januari 2024. “Saya akan kembali ke Solo, jadi rakyat biasa,” tutur Jokowi.

Para petinggi partai itu juga khawatir pembagian jumlah menteri tak sesuai dengan harapan. Dua petinggi partai di Koalisi Indonesia Maju menyebutkan ada kemungkinan Golkar mendapat jatah kursi lebih banyak karena perolehan suaranya melesat. Seorang petinggi Golkar menyatakan partainya bakal mendapat lima kursi menteri dari sebelumnya empat.

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, menyatakan belum ada pembahasan spesifik soal pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. “Masih sibuk pemilihan legislatif,” katanya lewat pesan pendek kepada Tempo, Sabtu, 24 Februari 2024.

Para petinggi partai yang ditemui Tempo makin khawatir jika gagasan koalisi besar terwujud. Kekhawatiran itu sangat beralasan mengingat Jokowi telah melobi NasDem untuk mencegah rencana hak angket kecurangan pemilu gol di DPR. Masuknya partai di luar Koalisi Indonesia Maju akan membuat jatah kursi mereka berkurang.