Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menilai sulit bagi pemerintah provinsi untuk mencapai target APBD DKI 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu memperkirakan pemerintah hanya bisa mencapai 80 persen. Menurut dia, target penerimaan daerah dalam APBD DKI 2023 terlalu tinggi. “Berat, optimisnya 80 persen tercapai,” kata Eneng kepada Tempo, Jumat, 9 Desember 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Diketahui, DPRD DKI Bersama pemerintah telah menetapkan APBD DKI Jakarta 2023 sebesar Rp 83,78 triliun. Angka ini berasal dari pendapatan daerah yang ditargetkan Rp74,3 triliun serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,4 triliun.
Mengutip dari situs resmi DPRD DKI, pendapatan Rp74,3 triliun itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,77 triliun, Pendapatan Transfer Rp18,45 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3,14 triliun.
Sementara Penerimaan Pembiayaan Rp9,4 triliun berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp7,97 triliun, dan penerusan pinjaman pembangunan MRT Jakarta Rp1,42 triliun.
Sedangkan rencana Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp74,6 triliun yang berasal dari Belanja Operasi Rp60,18 triliun, Belanja Modal Rp10,94 triliun, Belanja Tak Terduga (BTT) Rp2,85 triliun, dan Belanja Transfer Rp356 miliar.
Eneng menyebut sejumlah langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai target APBD tahun depan. “Manfaatkan aset-aset yang ada. Aset tanah, aset lahan, aset bangunan dan gedung,” ucap dia.
Selain itu, ia menyarankan Pemprov memberi subsidi pajak ke pengusaha agar pendapatan asli daerah meningkat
APBD 2023 Membengkak
Besaran APBD DKI Jakarta yang disetujui adalah sebesar Rp 83,78 triliun. Besaran APBD DKI 2023 itu membengkak dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 yang telah disepakati sebelumnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) KUA-PPAS 2023 sebesar Rp 82,5 triliun.
Pembengkakan anggaran hingga Rp 1,2 triliun tersebut bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.
AMI HEPPY SETYOWATI
Foto 
