Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kesanggupan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membayar kekurangan biaya komitmen alias commitment fee Formula E.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan menyebut salah satu komponen penyelenggaraan Formula E yang perlu dibayar Jakpro adalah commitment fee senilai 5 juta pound sterling alias Rp 90,7 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kami mempertanyakan kesanggupan PT Jakpro untuk membayar sisa fee Formula E tersebut," kata dia dalam rapat paripurna (rapur) DPRD DKI di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Agustus 2022.
Sebelumnya, pemerintah DKI telah membayar commitment fee sebesar 31 juta pound sterling Rp 563 miliar kepada Formula E Operation (FEO). Namun, rupanya PT Jakpro harus membayar biaya komitmen dengan nilai yang lebih besar.
Setelah PT Jakpro melakukan negosiasi ulang alias renegosiasi, BUMD DKI itu perlu mengucurkan biaya komitmen dengan total 36 juta pound sterling atau Rp 653,08 miliar untuk tiga musim penyelenggaraan Formula E Jakarta pada 2022-2024.
Besaran biaya komitmen ini tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Laporan ini diteken Kepala Perwakilan BPK Jakarta Dede Sukarjo pada 27 Mei 2022.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Hardiyanto Kenneth menambahkan PT Jakpro harus membayar 10 persen dari pendapatan alias revenue tahun 2023 pada tahun ke-3 penyelenggaraan Formula E. Selain itu, ada asumsi biaya variabel penyelenggaraan Formula E senilai Rp 1,23 triliun yang juga berasal dari non-APBD DKI.
"Kami meragukan dana dimaksud, termasuk mempertanyakan kemampuan keuangan PT. Jakpro khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Formula E," terang dia.
Fraksi PSI dan PDIP adalah dua partai yang mempertanyakan anggaran Formula E sejak 2021. Keduanya sedari awal mendesak agar pemerintah DKI buka-bukaan membeberkan besaran anggaran tersebut.
Bahkan, dua partai ini yang menggaungkan pelaksanaan hak interpelasi dalam rangka mempertanyakan Formula E. PSI dan PDIP meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memaparkan ihwal biaya balapan mobil internasional itu di hadapan para legislator Kebon Sirih.
Foto 
