Sutiyoso Pasang Badan

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Rustam Effendi Sidabutar, pejabat Provinsi DKI Jakarta, pekan lalu. Dia dikenal sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah merangkap Kepala Dinas Perhubungan. Rustam dituduh merekayasa harga dalam pengadaan bus Transjakarta. Negara diduga rugi Rp 14 miliar.

Pengadaan bus itu dilakukan tanpa tender. Rustam diduga telah meminta Direktur PT Armada Usaha Bersama, Budi Santosa menentukan klasifikasi, komposisi, dan jumlah bus sebelum dilakukan penunjukan. Perusahaan inilah yang akhirnya ditunjuk oleh panitia pengadaan bus sebagai pemenangnya.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pun terseret. Soalnya dia juga merestui penunjukan langsung PT Armada Usaha. Sutiyoso mengaku bertanggung jawab dan siap dipanggil oleh KPK. ”Penunjukan langsung itu dilakukan agar proyek bisa selesai tepat waktu,” katanya.

Kasus Calo Haji Diusut

BADAN Kehormatan DPR mulai mengusut kasus percaloan pemondokan haji pekan ini. Politisi yang diduga terlibat adalah KH Aziddin, anggota Fraksi Partai Demokrat. Kasus ini dilaporkan oleh Kelompok Kerja Petisi 50, Komite Waspada Orde Baru, dan Himpunan Mahasiswa Islam MPO, Rabu pekan lalu. ”Kami akan mendengarkan pengaduan resmi mereka,” kata Ketua Badan Kehormatan Slamet Effendy Yusuf. Juru bicara Petisi 50, Judilherry Justam, mengaku sudah memiliki setumpuk dokumen yang membuktikan keterlibatan Aziddin. ”Ini jelas pelanggaran kode etik DPR,” katanya.

Kasus itu mulai mencuat awal Juni lalu. Dalam rapat kerja dengan Komisi Agama DPR, Menteri Agama Maftuh Basyuni menuding Aziddin melakukan percaloan. Menteri menerima laporan langsung dari Muhamad Nur Samad Kamba, staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Aziddin sendiri sampai sekarang masih berkeras mengaku tidak bersalah. ”Saya tidak dapat apa-apa dari menawarkan itu kepada Menteri Agama,” katanya.

Anggota DPR Lobi Australia

Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat melawat ke Australia pekan lalu. Mereka menemui berbagai tokoh mulai dari Perdana Menteri John Howard hingga tokoh Organisasi Papua Merdeka. Delegasi ini dipimpin A.S. Hikam (Partai Kebangkitan Bangsa) dengan anggota Yuddy Chrisnandi (Partai Golkar), Yusron Ihza (Partai Bulan Bintang), Boy W. Saul (Partai Demokrat), dan Chudolli Syafii Azami (Partai Persatuan Pembangunan). Mereka dari Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri.

”Ini misi diplomatik pertama yang dilakukan oleh anggota DPR dalam sejarah Indonesia,” kata Yuddy. Lazimnya, urusan diplomatik memang ditangani oleh pemerintah.

Masalah Papua menjadi bahan pembahasan utama dalam pertemuan-pertemuan itu. Menurut Yuddy, kalangan eksekutif yang ditemui secara tegas menyatakan mendukung keutuhan Indonesia. Adapun kalangan organisasi nonpemerintah memberi catatan: Indonesia harus memperbaiki penegakan hak asasi manusia dan mengatasi masalah kemiskinan di Papua.

Lima anggota DPR itu juga sempat bertemu Herman Wanggai dan Johny Rumbiak, dua pentolan Organisasi Papua Merdeka yang mukim di Australia. ”Mereka meminta masalah Papua diselesaikan seperti Aceh,” kata Yuddy.

Main Gebuk terhadap Jurnalis

AKSI kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Kejadian terbaru menimpa 10 dari 15 pencari berita yang sedang melakukan liputan di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa pekan lalu. Mereka diundang oleh Gubernur Suwarna Abdul Fatah meliput persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar di Samarinda pada 2008.

Wartawan yang digebuki sekelompok orang ini berasal dari media TVRI, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, SCTV, ANTV, dan Trans TV. Ketika hendak mengambil gambar di perbatasan Kota Tenggarong, mereka dicegat sekitar 30 orang yang mengendarai empat mobil dan lima motor di perbatasan Kota Tenggarong. ”Seorang lelaki bertubuh kekar membentak. Kami lalu digebuki,” kata Zulkarnain Alregar, wartawan koran Berita Kota.

Sebelumnya, para wartawan mendengar pemaparan Gubernur Suwarna mengenai pembangunan di daerahnya. Saat itu muncul juga pertanyaan mengenai kepergian Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani H.R., beserta rombongan ke Swiss belum lama ini. Gubernur menjelaskan kepergian itu tanpa izin dari dirinya.

Ketika pemukulan terjadi, Bupati Syaukani sudah berada di Tanah Air dan kebetulan sedang berada di Jakarta. Dikonfirmasi oleh wartawan hari itu juga, ia mengaku belum tahu insiden itu. ”Masa, aku langsung tahu. Aku ada di Jakarta dan dari tadi tidak sempat membuka handphone,” katanya.

Isu Komunis Muncul Lagi

SEJUMLAH pejabat TNI sempat menggulirkan isu komunisme. Ini bermula dari pernyataan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta, Mayor Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, dua pekan lalu. ”Ancaman laten komunis sudah berbahaya,” katanya merujuk sejumlah penemuan kaus dan celana bergambar palu-arit di Jakarta dan Bogor.

Bak gayung bersambut, pernyataan itu didukung Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar. ”Ada indikasi gerakan kaum komunis meningkat belakangan ini,” katanya pada rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR di Senayan, awal pekan lalu. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso juga mengaku terus memonitor perkembangan gerakan komunis di Tanah Air. ”Kami memantau sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

Yang paling memicu kontroversi adalah pernyataan Alfian Tanjung, dosen Universitas Muhammadiyah Hamka, Jakarta, yang menyatakan ada 86 anggota DPR berpandangan komunis. ”Mereka ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa,” katanya.

Politisi PDIP dan PKB menganggap sepi tudingan itu. ”Masak, memperjuangkan hak sosial-ekonomi petani, buruh, dan nelayan dianggap komunis?” kata politisi PKB Nursyahbani Katjasungkana.

Kapolda Jakarta Diganti

Tongkat komando Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya akhir pekan lalu berpindah tangan. Adalah Inspektur Jenderal Polisi Adang Firman yang kini menjadi orang nomor satu di jajaran aparat keamanan Ibu Kota. Sebelumnya, Adang adalah Deputi Operasi Mabes Polri. Dia juga pernah menjabat Kapolda Sumatera Barat. Pergantian ini disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sutanto, melalui telegram, Jumat lalu.

Pejabat semula, Inspektur Jenderal Polisi Firman Gani, akan menempati posisi baru sebagai Kepala Sekolah Staf Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. ”Saya baru diberi tahu. Mungkin efektif awal Juli,” katanya. Bersama Firman, ada 21 perwira tinggi kepolisian yang dimutasi.

Firman dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya pada Juli dua tahun lalu. Sebelumnya, pria 54 tahun ini pernah menjadi Kapolda di Maluku, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Kepada Tempo, Firman membantah pergantiannya terkait dengan tidak tegasnya polisi menangani sejumlah kasus kekerasan oleh kelompok masyarakat, seperti unjuk rasa buruh yang berakhir rusuh Mei lalu maupun perusakan kantor majalah Playboy April silam. ”Saya memang belum pernah mendapat tugas di bidang pendidikan,” katanya.

Firman mengaku lega selama dia bertugas di Jakarta tidak ada gangguan keamanan nasional yang berarti. ”Saya ingin menjadikan Polda Metro Jaya sebagai lembaga kepolisian yang modern dan bersahabat,” ujarnya. ”Saya puas, sedikit-banyak kami sudah menuju ke sana.”

Kerugian Akibat Gempa Rp 29 Triliun

Selain memakan ribuan nyawa, gempa pada 27 Mei di Yogyakarta dan Jawa Tengah menimbulkan kerugian materi senilai Rp 29,2 triliun. Angka itu dirilis Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, Selasa pekan lalu.

Menurut dia, perkiraan kerugian itu didasarkan pada data bangunan fisik yang rusak. Tim survei dari Bappenas, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia menghitung ada 400 ribu rumah rusak. Dari angka itu, separuh di antaranya rusak berat.

Namun, Rektor Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi memiliki perkiraan nilai kerugian yang lebih kecil. ”Kira-kira sepuluh atau sebelas triliun,” ujarnya.

Tiga pekan setelah gempa berkekuatan 6,2 pada skala Richter itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan belum bisa menentukan kriteria rumah rusak yang bakal memperoleh bantuan dari pemerintah. Awal bulan depan, kata Sultan, kriteria baru bisa ditentukan. ”Tak gampang menentukan ukuran rumah rusak ringan, sedang, dan berat” tuturnya.

Menurut data sementara dari Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi DIY, rumah yang rata dengan tanah sebanyak 95.442 unit. Angka itu tersebar di lima kabupaten dan kota. Jumlah rumah yang roboh terbanyak di Kabupaten Bantul, yaitu 71.482 unit.

Warga Sikka Terancam Kelaparan

Kini sekitar 16 ribu keluarga di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, tak lagi makan nasi. Padi yang mereka tanam ludes diserang hama. Mereka hanya memakan batang umbi yang dijadikan bubur. ”Stok beras di Dolog juga menipis,” kata Aleks Longginus, Bupati Sikka, Kamis pekan lalu.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah mengirim tim survei. Pemerintah membuat kesimpulan belum terjadi kelaparan, melainkan hanya terjadi rawan pangan. ”Perlu langkah antisipasi agar rawan pangan tidak meluas,” kata Bintang Susmanto, ketua tim survei. Pemerintah pusat menyatakan sudah menyalurkan beras ke daerah rawan pangan itu. Tapi sampai Jumat pekan lalu pemerintah daerah mengaku belum menerima.