Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan Senin pagi ini dimulai dari Kementerian Lingkungan Hidup ungakp penyebab polusi udara di Tangsel meningkat. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro mengatakan polanya sama dengan DKI Jakarta.
Berita terpopuler berikutnya adalah mengapa satgas dan razia emisi untuk perbaiki kualitas udara Jakarta belum berjalan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Asep Kuswanto ingin mengawinkan sistem uji emisi Dinas Lingkungan Hidup dengan sistem ETLE milik Polri.
Berita terpopuler ketiga adalah relawan Kaesang tetap akan sosialisasikan anak presiden itu di Depok, dan abaikan pernyataan Jokowi. Menurut Jokowi, Kaesang hanya jualan pisang dan tidak ingin maju Pilkada Depok 2024.
Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Senin, 14 Agustus 2023:
1. Kementerian Lingkungan Hidup Ungkap Penyebab Meningkatnya Polusi Udara di Tangerang Selatan
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro menyampaikan memburuknya kualitas udara di Tangerang Selatan beberapa hari belakangan memiliki pola yang sama dengan Jakarta, yaitu dihasilkan dari emisi kendaraan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Sepertinya polanya sama dengan Jakarta," kata Sigit saat ditemui di Kantor Kementerian LHK, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ahad, 13 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sigit mengatakan untuk mengetahui besaran angka atau persentase dari kontribusi gas buangan, termasuk dari sektor industri hingga menyebabkan polusi udara, pihaknya perlu melakukan inventarisasi atau studi.
"Kita perlu melakukan inventarisasi seperti yang dilakukan di Jakarta karena studi tadi memang dilakukan di DKI. Kita sepakat dengan Jabodetabek untuk menyamakan sistem inventarisasinya, untuk tahu betul kontribusi industri berapa, dari transportasi berapa," ujarnya.
Sebelumnya, Piotr Jakubowski, Co-founder & CGO Nafas mengatakan pada Juli polusi udara kembali naik dan lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. "Melihat buruknya kualitas udara, diperkirakan jumlah orang dewasa dan anak yang masuk rumah sakit juga meningkat,” ujarnya.
Data Nafas berasal dari low cost sensor yang tersebar di lebih dari 180 titik lokasi dan merepresentasikan cakupan wilayah 1-2 kilometer dari lokasi sensor terpasang. Data kualitas udara yang diterima secara real time dan bisa diakses di aplikasi Nafas.
Alat sensor melakukan pengukuran berdasarkan partikel PM2.5 berukuran 2,5 mikrometer dan berdasarkan standar WHO. Pengukuran dalam satuan µg/m3. PM2.5 adalah partikel padat polusi udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer atau 36x lebih kecil dari diameter sebutir pasir.
Berdasarkan tingkat polusi PM 2,5 tertinggi pada Juli 2023, posisi kota dengan polusi teratas adalah Tangerang Selatan dengan tingkat polusi 60 µg/m3 dan menjadi satu-satunya kota di kategori tidak sehat.
Selanjutnya, Bekasi (55 µg/m3), Bogor (53µg/m3), Tangerang (52µg/m3), Depok (51µg/m3), DKI Jakarta (47µg/m3), Bandung Raya (44 µg/m3), Semarang (40µg/m3), Surabaya (38µg/m3), Yogyakarta (31 µg/m3), Malang (30 µg/m3), Kep. Seribu (20 µg/m3), Bali (15 µg/m3) dan Belitung (14 µg/m3). Sedangkan, pedoman WHO pada 5 µg/m3.
Meskipun demikian, Sigit mengatakan Pemerintah Kota atau Pemkot bisa melakukan intervensi.
Kementerian LHK menyarankan agar memberlakukan uji emisi guna memastikan masyarakat untuk taat terhadap baku mutu.
"Potensinya kan gede tadi, baru kemudian didorong untuk pindah ke transportasi umum sama sepertinya, itu mungkin yang di DKI, kajian DKI juga berlaku sama untuk semua daerah penyangganya," kata dia.
Selanjutnya mengapa satgas dan razia emisi untuk perbaiki kualitas udara belum berjalan?...
2. Soal Satgas dan Razia Uji Emisi Demi Perbaiki Kualitas Udara Jakarta, Mengapa Belum Berjalan?
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan (Dishub) akan membentuk satuan tugas untuk melakukan razia kendaraan yang belum uji emisi. Satgas ini juga bisa memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan bermotor.
Langkah perbaikan kualitas udara Jakarta
Tujuan pembentukan satgas ini adalah untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta yang belakangan ini terus memburuk. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto
“Pergub Nomor 66 Tahun 2020 mengamanatkan kami untuk melaksanakan uji emisi menyeluruh. Ini amanat publik untuk terus menjaga kualitas udara di Jakarta,” kata Asep pada konferensi pers bersama Kualitas Udara Jabodetabek di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Timur, Jumat, 11 Agustus 2023.
Asep mengatakan, Dinas LH DKI sudah menggalakkan uji emisi di Jakarta sejak 2020. Hal itu harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor melaksanakan uji emisi secara masif.
“Kami akan godok mekanisme pembentukan satuan tugas dengan Korlantas Polri, Polda Metro Jaya, dan Dishub agar mempercepat pengendalian sumber emisi bergerak,” ujarnya.
Sistem Uji Emisi akan terintegrasi dengan ETLE
Dia berharap sistem uji emisi Dinas Lingkungan Hidup bisa langsung terkoneksi dengan sistem tilang elektronik Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) milik Polri. “Kita kawinkan data uji emisi kita dengan ETLE Polri. Supaya nanti ketahuan juga kalau kena tilang dia belum uji emisi, jadi double sanksinya,” ucapnya.
Belum terealisasi karena belum siap
Asep mengatakan tilang emisi tak kunjung diterapkan karena pihaknya bersama Dinas Perhubungan DKI dan Polda Metro Jaya belum siap. Tilang ini rencananya akan diberlakukan terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi.
“Insya Allah kami sedang menyusun, menginventarisir lagi antara Polda dan kami, dengan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk berapa banyak jumlah kebutuhan sarana prasarananya,” katanya.
Korlantas siap bekerja sama
Menurut Kepala Seksi Penetapan Standar Penegakan Pelanggaran Korlantas Polri Kompol Eko Rubiyanto, Korlantas siap bekerja sama untuk membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara dengan pendekatan persuasif kepada warga Jakarta.
“Kami memiliki opsi untuk memerintahkan setiap satuan lalu lintas di semua Polsek di wilayah Polda Metro untuk bekerja sama dengan DLH dan Dishub menertibkan kendaraan yang belum melakukan uji emisi,” kata Kompol Eko.
Penertiban seperti kendaraan yang belum membayar pajak
Dia menyampaikan konsep penertiban ini nantinya akan seperti operasi pada kendaraan yang belum membayar pajak. “Konsepnya kurang lebih sama dengan operasi yang bekerja sama dengan Bapenda/Samsat yang sudah kami lakukan saat ini,” ucap dia.
Selain itu, Polisi akan menegur pemilik kendaraan yang belum melakukan uji emisi dan mengarahkan untuk melakukan uji emisi di tempat yang telah disediakan oleh DLH dan Dishub.
KPBB minta Pemprov DKI segera razia uji emisi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mendorong Pemprov DKI Jakarta segera razia uji emisi untuk perbaiki kualitas udara. Razia dilakukan untuk menjaring kendaraan yang belum melakukan uji emisi.
“Razia tidak perlu dilakukan setiap hari, cukup tiga bulan sekali. Ini akan membuat masyarakat lebih rajin memperbaiki kendaraannya,” kata Ahmad pada Konferensi Pers Bersama Kualitas Udara Jabodetabek di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Timur, Jumat, 11 Agustus 2023.
Razia emisi kendaraan merupakan amanat perundangan yang terabaikan dan kendaraan bermotor yang belum melakukan uji emisi sudah berada di level darurat. Akibatnya, beban emisi di Jakarta pun sudah terlampau berat.
“Sebetulnya, razia emisi kendaraan ini merupakan amanat perundangan yang terabaikan, maka razia harus difokuskan terlebih dulu ke kendaraan bermotor,” ujarnya.
Menurutnya, regulasi soal razia kendaraan bermotor sebagai penyumbang emisi terbesar sudah diamanatkan dalam Undang-Undang, seperti Pasal 209 sampai Pasal 213 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hingga Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Razia uji emisi sebagai strategi low-hanging fruit
Selanjutnya, Senior Country Coordinator Vital Strategies Imelda Maidir menyampaikan bahwa urgensi penegakan sanksi gas buang kendaraan bermotor sebagai strategi low-hanging fruit. Uji emisi berkala dengan standar Euro 2 dapat menurunkan rata-rata 1,6 mg per meter kubik dan maksimum 5,7 mg per meter kubik konsentrasi udara ambien dan berkontribusi sebesar 32 persen terhadap target penurunan emisi 2030.
Sektor transportasi penyumbang emisi terbanyak
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK Sigit Reliantoro pun menyebutkan sektor transportasi adalah penyumbang emisi terbanyak di Indonesia. Hal itu berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak.
“Sektor transportasi menjadi penyumbang sumber emisi terbanyak di Indonesia, 44 persen emisi dihasilkan dari mobilitas kendaraan bermotor. Kita harus bersinergi untuk menanggulanginya,” ujar Sigit.
Ia pun membandingkan kondisi di beberapa negara yang bisa menurunkan emisi dari sektor transportasi. “Salah satunya adalah Bangkok yang asalnya berada di peringkat satu, kini Bangkok berhasil turun ke peringkat 20 di seluruh dunia. Kita berharap juga demikian,” ucapnya.
Selanjutnya relawan tetap sosialisasikan Kaesang di Depok, abaikan ucapan Jokowi...
3. Relawan Tetap Sosialisasikan Kaesang di Depok, Abaikan Ucapan Jokowi
Kelompok relawan Kaesang Pangarep di Depok tidak terpengaruh terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan anak bungsunya itu hanya jualan pisang, tidak berniat maju di Pilkada Depok.
"Kami sebagai relawan SAKA sama sekali tidak terpengaruh dengan isu tersebut," kata Koordinator Sahabat Kaesang (Saka) Depok, Yopi Setiabudi, Ahad, 13 Agustus 2023.
Menurut dia, pihaknya akan semakin solid karena menganggap ucapan Jokowi itu sebagai cambuk dan motivasi untuk membuktikan kekompakan relawan dalam mendukung Kaesang untuk menjadi Wali Kota Depok.
"Ini makin membuat kami makin kompak dan membuktikan kalau masyarakat Depok menaruh harapan ke Mas Kaesang," ucap Yopi.
Ketua Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kota Depok ini mengungkapkan dalam waktu dekat segera membahas beberapa program kerja, bagaimana masyarakat khususnya generasi Z itu dapat mengenal Kaesang.
"Karena seperti yang kami ketahui angka atau jumlah pemilih gen z itu mencapai angka 30 persen dan itu akan kami manfaatkan tentunya dengan pendekatan yang sifatnya personal," katanya.
Yopi menuturkan jika nantinya ternyata benar Kaesang tidak menyalonkan diri, itu adalah sebuah risiko dalam perjuangan. Di sisi lain, ia mengklaim jaringan kelompoknya yang sudah ada di 11 kecematan bisa menjadi nilai tawar bagi partai politik. "Sekali lagi kami mengingkan perubahan untuk kota Depok bukan melanjutkan," ucap Yopi.
Sementara, koordinator lapangan Relawan Sang Wali, Aymara, menyayangkan pernyataan dari Jokowi, meski pihaknya masih tetap optimistis. "Karena politik itu dinamis dan masih menunggu," kata Aymara.
Pihaknya pun tetap konsisten menyosialisasikan Kaesang sebagai calon wali kota di Pilkada Depok 2024. "Kami lihat ending-nya bagaimana, yang jelas kami tetap optimis," ujar Aymara.
Foto 
