Truk Gandeng Walikota Muhadji

LANGKAH pertama Walikota Surabaya drs Muhadji Widjaja yang baru beberapa bulan lalu dilantik ialah menertibkan lalu-lintas. Maka warga kota yang memperingati ulang tahun kotanya ke-686 pada 31 Mei lalu itu di malam hari kini bisa menyaksikan pemandangan ini di sepanjang jalan antara Wonokromo dan Tanjungperak sejauh 10 Km truk gandeng pada antri. Penertiban lalu lintas itu memang dimulai dengan pengaturan keluar masuk kota bagi kendaraan jenis truk. Dimulai sejak awal Mei lalu sifatnya baru percobaan. Kendaraan jenis tersebut tak boleh masuk kota kecuali setelah jam 22.00 sampai 05.00 pagi. Percobaan semula hanya untuk seminggu, tapi setelah ternyata hasilnya agak memuaskan, kemudian dilanjutkan untuk beberapa minggu lagi. Dalam masa percobaan seminggu pertama timbul ekses: pendistribusian minyak tanah bagi kebutuhan warga kota terganggu. "Ekses itu segera kita ketahui dan hari itu juga truk tangki minyak dikecualikan," ucap Komandan Polisi Lalu Lintas (Dansatlantas Kowiltabes) Surabaya Mayor Manantar Hutagalung. Maksud lain dari penertiban truk gandengan tersebut juga untuk memantapkan kegunaan pangkalan barang (terminal cargo). Seperti halnya di Jakarta yang antara lain misalnya mempunyal Pasar Induk Sayur-mayur di Kramatjati, sejak 1975 Surabaya pun mempunyai pangkalan barang. Menurut Imam Suwarno sebagai pimpinannya, dalam soal penyediaan pangkalan semacam itu Surabaya sesungguhnya lebih dulu dari Jakarta ataupun Semarang. Tapi sementara pangkalan semacam itu disediakan, pemerintah kotamadya juga mengeluarkan izin dispensasi. Akibatnya, "hampir di semua jalan di daerah Jembatan Merah dan Kembang Jepun selama ini lalu lintas sering macet total karena truk besar yang mendapat dispensasi itu tetap saja melakukan bongkar muat di sana," tukas Hutagalung. Ada Oknum Pengelolaan pangkalan barang di Surabaya ditangani PT Margo Rahayu. Sejak 3 bulan lalu Pemerintah kotamadya menunjuk bekas Gubernur Irian Jaya yang belakangan aktip dalam urusan sepakbola, Acub Zaenal, sebagai Direktur Utamanya. Baru beberapa hari menduduki jabatan itu dikabarkan Acub sudah mengetahui penyakit yang menyebabkan pangkalan yang ditangani perusahaannya selama ini kurang berfungsi. Yakni adanya izin dispensasi tadi. Seperti dikatakan Imam Suwarno maka Acub pun mendesak walikota agar ketentuan adanya dispensasi itu dicabut. Untuk masuk ke pangkalan barang setiap truk harus membayar Rp 750 sehari. Akan hal dispensasi izinnya bisa diperoleh hanya dengan Rp 1350 untuk selama sebulan. Tak heran izin semacam itu bisa keluar lebih dari 3000 lemba dalam sebulan. Sebab para pengusaha truk tentu saja menganggap bayarannya lebih ringan. Apa syarat untuk pengusaha truk memperoleh izin itu tak jclas benar. Selain misalnya jika barang yang diangkutnya bersifat vital seperti bahan bakar. "Yang jelas dengan adanya izin dispensasi ada oknum yang enak," ucap Imam Suwarno. Maka sistim dispensasi itu pun dihentikan. Pangkalan barang yang sejak Pebruari lalu berturut-turut disinggahi 5.500 lantas 7.100 dan kemudian 7.500 truk sebulan, pada setengah bulan pertama Mei lalu 4.500 truk. Dalam pada itu, seperti dikatakan Hutagalung lalu lintas kota sekarang sudah lebih tertib. "Kalau larangan truk yang dicoba selama ini akhirnya ditetapkan berlaku seterusnya, sudah matang betul," kata Hutagalung. Kapan peraturan diberlakukan secara tetap, masih harus ditunggu penilaian masa percobaan. Sekalipun sudah terasa manfaatnya, jalan-jalan dalam Kota Surabaya terasa belum longgar benar. Truk-truk tanpa gandengan masih bebas kluyuran. Itu sebabnya masih dalam rangka memantapkan pangkalan barang, truk jenis ini pun direncanakan untuk ditertibkan. Pendistribusian barang dari pangkalan barang ke segenap penjuru kota akan dilakukan dengan truk mini.