Megawati atau Jokowi: Ganjar Pranowo Loyal Kepada Siapa?

PENETAPAN Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 21 April lalu tak lepas dari pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Ganjar, kini Gubernur Jawa Tengah, mengakui dua tokoh itu berperan penting dalam pencalonannya.

Menurut Ganjar, Jokowi berpengaruh dengan memberikan dukungan yang mengatrol elektabilitasnya. Sedangkan Megawati berperan penting dalam menentukan keputusan partai yang akan mengusung calon presiden. “Saya beruntung memperoleh dukungan dari dua tokoh itu,” kata Ganjar, 54 tahun.

Setelah ditunjuk menjadi calon presiden, Ganjar masih menghadapi persoalan. Elektabilitasnya masih jeblok karena penolakannya terhadap tim nasional sepak bola Israel dalam Piala Dunia U-20 yang semula akan diadakan di Indonesia. Dia juga menyadari sebagian pemilih PDIP belum sepenuhnya bisa menerima pencalonannya karena mereka mendukung putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.

Ganjar menerima wartawan Tempo, Raymundus Rikang dan Jamal A. Nashr, di Puri Gedeh, rumah dinas gubernur di Semarang, Rabu, 31 Mei lalu. Selama satu setengah jam, ia menjawab berbagai pertanyaan dari situasi di lingkup internal PDIP hingga penilaiannya terhadap pemerintahan Jokowi. Suara Ganjar sesekali meninggi ketika ditanyai tentang gagasannya sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Dia juga bercerita bahwa penunjukannya sebagai calon presiden telah mengubah kesehariannya. Setidaknya soal telepon seluler. Ganjar menyebutkan bahwa ia menerima hampir 7.000 pesan setelah pengumuman di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat. “Handphone saya sampai hang, lalu ganti baru dan semua pesan terhapus,” ujarnya, lalu terbahak.

Baca: Bagaimana Megawati Diam-diam Memilih Ganjar Sebagai Calon Presiden?

Presiden Joko Widodo mengakui cawe-cawe dalam pemilihan presiden. Anda menerjemahkan itu sebagai bantuan untuk pemenangan Anda?
Untuk bangsa dan untuk kesinambungan.

Anda selama ini dianggap salah satu calon yang mendapat endorsement Jokowi.
Pak Jokowi mendorong banyak tokoh. Ada Mbak Puan Maharani, Pak Airlangga Hartarto, Pak Erick Thohir, saya, dan Pak Prabowo Subianto. Cawe-cawe itu hak politik beliau. Masak, enggak boleh, sih? Yang tidak boleh itu merekayasa pemilihan umum. Cawe-cawe itu dalam arti ikut melobi karena terbukti beliau hadir saat pengumuman calon presiden PDI Perjuangan di Batutulis, Bogor.

Pencalonan Anda tak lepas dari dukungan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Apa pendapat Anda?
Pak Jokowi memberikan endorsement pertama sebelum partai memutuskan. Pak Jokowi mengatakan kriteria pemimpin berambut putih dan wajah berkerut, itu pasti saya. Relawan kemudian bergerak. Saya memperoleh elektabilitas tinggi, dan itu menjadi salah satu pertimbangan partai. Ibu Mega lantas memutuskan dan partai berkonsolidasi. Saya beruntung memperoleh dukungan dari dua tokoh yang berpengalaman sebagai presiden.

Seberapa penting dukungan mereka terhadap pencalonan Anda?
Faktor Pak Jokowi sangat penting ketika berbicara soal efek elektoral sebelum pengumuman partai. Kami pergi bersama sehingga membentuk citra sebagai orang dekat beliau. Dalam survei, pendukung Pak Jokowi sebagian besar ke saya. Sedangkan Ibu Mega waktu itu masih menunggu konsolidasi di lingkup internal PDIP dan menimbang berbagai perhitungan. Dukungan Pak Jokowi itu terjadi sebelum pengumuman dalam bentuk relawan dan sokongan Ibu Mega merupakan dukungan partai politik. Sebab, cuma partai yang bisa mengusung calon presiden dan tak bisa perseorangan.

Anda lebih loyal kepada siapa?
Ini seperti keping mata uang yang tak dapat dipisahkan. Saya loyal kepada Ibu Mega dan Pak Jokowi. Saya loyal kepada Presiden Jokowi sebagai gubernur. Namun saya adalah kader PDIP yang setia kepada Ibu Mega. Di satu sisi, saya merupakan bagian dari pemerintahan dan sisi yang lain adalah kader partai.

Ganjar Pranowo menyalami kader PDI Perjuangan saat konsolidasi dan sosialisasi calon presiden di GOR PKPSO Kaliwates, Jember, Jawa Timur, 7 Mei 2023. Antara/Seno

Belakangan, Anda lebih patuh kepada Megawati, seperti penolakan Anda terhadap kehadiran tim nasional Israel di Piala Dunia U-20.
Saya harus berbicara sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk mengingatkan soal kehadiran tim Israel. Fraksi PDIP juga berbicara soal itu. Memangnya ajang Piala Dunia itu gagal diadakan di Indonesia karena faktor saya saja? Saya mencoba menempatkan persoalan itu pada kerangka diskusi. Masak, tak boleh bersikap berbeda.

Bagaimana Anda akan lepas dari bayang-bayang Megawati dan Jokowi?
Saya malah berpikir untuk membuat semacam presidents club, komunitas yang berisi para mantan presiden dan wakil presiden. Saya bisa bertanya kepada mereka yang masih hidup karena tidak punya masalah dengan siapa pun. Komunikasi saya sangat baik dengan mereka.

Mungkinkah Anda independen dalam mengambil keputusan?
Semua presiden terpilih pasti akan independen karena kekuasaan ada di tangannya. Dia punya hak prerogatif. Namun saya memahami bahwa dalam pengambilan keputusan ada narasumber yang harus dimintai pendapat. Saya kira semua presiden melakukan hal tersebut, sehingga presiden terpilih punya banyak referensi dan bisa memutuskan. Tak perlu trauma dengan citra yang muncul atau dituduh sebagai calon boneka.

Menurut Anda, apa definisi “petugas partai” yang sering disebut Megawati?
Gampang saja. Ibu Mega berbicara ketika bertemu dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan, “Ganjar ini kalau tidak melayani rakyat, tak kepruk.” Artinya, saya diperintah untuk berfokus mengurus rakyat. Istilah dikepruk itu kalau tak membawa amanat rakyat. Ibu Mega tak pernah memaksakan perintahnya. Beliau biasa bertanya soal isu lingkungan, perempuan, dan pangan.

Bagaimana bila ketua umum meminta dan mengatur-atur menteri di kabinet?
Ada banyak cara untuk mengkomunikasikan dan menegosiasikan hal tersebut. Apakah Anda percaya dengan power sharing? Melalui diskusi itu, kekuatan akan makin solid. Calon yang dibutuhkan harus punya kompetensi. Jika tak cocok, tinggal reshuffle dan dialog dengan ketua umum partai.

Anda yakin bisa mengerjakan itu?
Presiden punya otoritas dan hak prerogatif. Tokoh itu harus punya komunikasi politik yang bagus. Selain itu, penting untuk membuat aturan main dengan partai politik. Usulan boleh dari partai, tapi keputusan ada di tangan presiden. Dengan begitu, zaken kabinet terbentuk.

Dalam menentukan calon wakil presiden, seberapa besar kebebasan yang Anda miliki?
Ibu Mega mengatakan nama-nama calon wakil presiden itu diusulkan saja, kemudian diobrolkan nanti. Beliau menyebut enggak mungkin wakilnya Ganjar ada empat orang, pasti cuma satu dan itu harus didiskusikan. Setelah namanya terkumpul, baru nanti bicara dengan calon presidennya. Artinya, saya akan dilibatkan dan jadi asyik diskusinya. Ibu Mega tak seperti yang dibayangkan publik, yakni akan mengkooptasi penentuan wakil presiden. Itu bukan Ibu Mega.

Baca: Calon Wakil Presiden yang Diinginkan Jokowi untuk Ganjar

Publik akan dilibatkan?
Suara publik harus didengar. Namun belum tentu bisa membahagiakan semua orang karena ini keputusan politik. Kalau ingin menyenangkan semua orang, jualan es krim saja.

Elektabilitas Anda tak melonjak meski Anda telah resmi menjadi calon presiden PDIP. Apa persoalannya?
Tidak apa-apa. Saya menganggap itu biasa saja. Nanti, ketika mendekati pemilihan presiden, kandidat sudah resmi, pasti kelompok-kelompok pendukung itu akan berkonsolidasi. Saya menduga kelompok relawan dan kekuatan partai politik akan berkumpul menjadi satu dalam waktu yang tak lama lagi.

Benarkah masih ada kader PDIP yang kecewa terhadap penetapan Anda, khususnya loyalis Puan Maharani?
Dinamika seperti itu di PDIP sudah biasa dan dinikmati saja. Begitu Ibu Mega memutuskan, biasanya langsung kompak. Itu sudah terbukti karena sekarang saya sudah diundang ke banyak pengurus daerah dan berkeliling.

Anda berencana menemui para pendukung Puan?
Saya sudah menemui Mas Pacul (Bambang Wuryanto). Beliau mendukung Mbak Puan karena merasa dititipi (almarhum) Pak Taufiq Kiemas. Itu sebuah sikap dan bagi saya itu wajar. Mbak Puan juga sudah meminta Mas Gibran, Wali Kota Solo, menjadi juru kampanye saya. Jadi, so far so good.

Informasi yang kami peroleh, mesin partai belum gaspol untuk memenangkan Anda.
Saya selalu mendapat sambutan di daerah ketika berkeliling. Namun, kalau masih ada yang belum bergerak, itu wajar saja. Survei mencatat tidak seratus persen pemilih PDIP mendukung saya. Sebaliknya, tak semua pemilih partai lain mendukung ketua umum partainya dan malah memilih saya.

Baca: Benarkah Jokowi Makin Condong Mendukung Prabowo Subianto?

Menjadi calon presiden PDIP, apa gagasan Anda soal isu strategis di bidang hak asasi, pemberantasan korupsi, dan lingkungan?
Memang calon yang lain sudah menyampaikan itu? Mengapa saya harus menyampaikan hal itu sekarang? Saya memakai kerangka waktu untuk menyampaikan hal tersebut karena saya tahu diri masih berstatus sebagai bakal calon presiden.

Bagaimana publik menilai Anda layak atau tidak menjadi pemimpin jika bukan dari ide Anda?
Silakan mencari apa yang saya kerjakan di Jawa Tengah. Dalam hal pemberantasan korupsi, misalnya, pemerintah Jawa Tengah punya semboyan “Mboten korupsi, mboten ngapusi”. Silakan mencari kepala daerah yang memecat kepala dinas yang ketahuan korupsi. Itu bukti eviden, bukan sekadar omong.

Anda ingin mengatakan bahwa menilai pemimpin itu dari rekam jejaknya?
Calon lain bicara gagasan besar ini dan itu, tapi buktinya mana. Anda mau percaya pada apa jika bukan pada rekam jejak. Masak, mau percaya pada pemimpin yang omdo alias omong doang?

Anda punya catatan soal rekam jejak sebagai pejabat publik: korupsi kartu tanda penduduk elektronik, pembangunan pabrik semen di Rembang, dan konflik di Wadas.
Saya membereskan kasus di Rembang sehingga hari ini enggak ada konflik. Dalam konflik Wadas, kami siapkan program mitigasi dan seratus persen wilayah yang terkena dampak sudah diukur. Ketua penolaknya sudah menerima Rp 11 miliar. Soal kasus KTP elektronik, Pak Firli Bahuri dan Pak Novel Baswedan sudah bicara. Semua menyatakan clear. Jangan pernah takut jika tak pernah melakukan korupsi.

(Koordinator Pemuda Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, Nawaf Syafir, menyebutkan sebagian warga Wadas telah menerima uang ganti rugi. Tapi masih ada sekelompok warga yang melawan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.)

Bagaimana Anda menilai kinerja pemerintahan Jokowi?
Kami sudah menghitung bahwa Pak Jokowi akan digebuki soal apa di akhir masa jabatannya. Karena itu, kami menyiapkan langkah mitigasi. Saya beruntung karena mendapatkan informasi tersebut hari ini.

Apa langkah mitigasi yang Anda maksud?
Pak Jokowi sangat bagus dalam melaksanakan pembangunan. Namun, bila perlu ada perbaikan, tindakan ekstrem seperti apa yang perlu dilakukan? Membutuhkan waktu berapa lama untuk mengubah hal itu? Yang jelas, Pak Jokowi sudah menguatkan fondasi dan presiden terpilih bertugas membuat lompatan-lompatan.

Anda mengakui pemerintahan Jokowi punya banyak kelemahan?
Ada dan diberitakan semua, kok. Saya kira pemerintah juga sedang memperbaiki hal itu. Soal Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya. Pak Jokowi sedang mengundang banyak pihak untuk terlibat di sana. Pemerintah tak sekadar sedang memindahkan ibu kota, tapi ini paradigma membangun kota baru yang futuristik. Setuju atau tidak setuju, ya harus setuju. Sebab, itu sudah menjadi perintah undang-undang.

Baca: Benarkah Bisnis Surya Paloh Diganti Setelah Deklarasi Anies Baswedan?

Proyek IKN sangat problematik karena dibangun saat negara tak punya uang.
Mengapa kita tak membalik paradigmanya, bukan melihat dari anggaran yang terbatas. Kita semestinya meningkatkan pendapatan. Potensi pendapatan dari black economy itu dinaikkan statusnya. Saya melihat Indonesia kaya sekali. Kegiatan yang dulu ilegal di Indonesia bisa atau tidak dilegalkan? Mulai sekarang kegiatan itu dilegalkan, tapi yang sudah berlalu jangan diutak-atik. Dengan begitu, pendapatan negara akan meningkat.

Gagasan Anda itu mengandaikan sistem berjalan mapan dan semua aparat berintegritas. Faktanya justru sebaliknya.
Pencapaian itu memang pasti bertahap. Kita mau melakukan perubahan yang revolusioner atau evolusioner. Kita mesti belajar dari negara yang berhasil melakukan perubahan revolusioner seperti Korea Selatan dan Cina. Korea punya sumber daya manusia yang luar biasa. Sedangkan Cina bisa membangun sistem anggaran negara yang bisa menetes hingga lima lapis ke bawah.

Bicara soal pemberantasan korupsi, bagaimana dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi?
Lembaga penegak hukum jangan jadi alat politik. Bila dipakai menjadi alat politik, ya tak bisa. Mereka harus didudukkan dalam tugas dan fungsinya sehingga punya posisi terhormat.