Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana pemerintah menaikkan tarif commuter line atau KRL Jabodetabek tahun depan. Suryadi menilai kenaikan tarif itu belum tepat saatnya mengingat masyarakat masih berjuang untuk bangkit dari pandemi Covid-19.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kita perlu menolak rencana kenaikan tarif dasar KRL karena sangat memberatkan masyarakat," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Jumat, 16 Desember 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5.000 untuk perjalanan sepanjang 25 kilometer pertama. Kemudian tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tetap di angka Rp 1.000.
Menurut Suryadi, kenaikan tarif dasar juga ditentang oleh masyarakat. Karena itu, ia meminta agar rencana kenaikan tarif dikaji ulang. Apalagi Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kata dia, telah mengatakan akan terjadi krisis pada 2023 mendatang. Sehingga kenaikan tarif KRL memperberat beban masyarakat.
Suryadi juga merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 masih sangat tinggi, yaitu mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia. Selain itu, inflasi yang terjadi secara global turut mengkerek naiknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, dia mengatakan KRL juga masih mengalami overload atau penuhnya penumpang di luar kapasitas pada jam-jam sibuk. Kondisi tersebut membuat pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya. "Dan tentunya akibat overload tersebut seharusnya KRL Commuter Line sudah bisa mengambil keuntungan yang cukup besar tanpa perlu menaikkan tarif KRL," kata dia.
Selanjutnya: Kemenhub kini hanya menunggu waktu yang tepat ...
Sedangkan dari sisi keuangan, ia mencatat bahwa Kemenhub telah menggelontorkan Rp 3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api pada tahun 2022. Ditambah dana penyertaan modal negara atau PMN juga telah diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp 6,9 T pada akhir 2021. Tahun ini pun, PT KAI mendapatkan PMN sebesar Rp 3,2 T.
Seharusnya, tutur Suryadi, PT Kereta Commuter Indonesia sebagai salah satu anak perusahaan di lingkungan PT KAI yang mengelola KRL turut mendapatkan manfaat dari dana PMN tersebut.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal telah memastikan ihwal kenaikan tarif krl itu. Dia memperkirakan tarif akan naik sekitar awal 2023.
"Insya Allah ada penyesuaian, lah. Kami sudah siapkan Peraturan Menteri soal penyesuaian-penyesuaian kenaikan tarif terhadap KRL dan juga angkutan umum kereta api lainnya. Ini terkait Public Service Obligation (PSO) dan tarif pendek yang dibebankan kepada masyarakat," ujar Risal di Kementrian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Desember 2022.
Risal berujar Kemenhub kini hanya menunggu waktu yang tepat sampai pemerintah siap memutuskan tarif baru yang akan berlaku. Namun ia enggan menjawab mengenai besaran kenaikan tarif KRL itu. Risal hanya mengatakan angkanya tidak akan jauh dari kenaikan tarif yang dibuat oleh Kemenhub pada awal tahun lalu.
"Nanti akan diumumkan, kan peraturan pemerintah sudah siap. Kami juga kaji waktu yang pas untuk penyesuaian tarif," tuturnya.
RIANI SANUSI PUTRI
Baca: Kemenhub Blak-blakan Soal Tarif KRL Naik Tahun Depan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
