Bappenas: Infrastruktur RI Masih Jauh dari Level Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kennedy Simanjuntak mengatakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan sudah sesuai dengan data yang dimiliki Bappenas. Kennedy mengatakan infrastruktur Indonesia masih jauh dari level dunia.

"Infrastruktur kita masih jauh dari level dunia, kalau kita lihat, stok infrastruktur kita baru 43 persen dari Produk Domestik Bruto," ujar Kennedy dalam diskusi di Jakarta International Expo, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. Ia mengatakan di level dunia, stok infrastruktur berada di kisaran 70 persen dari Produk Domestik Bruto.

Ia mengatakan dalam lima tahun terakhir pemerintah telah menggenjot masuknya investasi sekitar tiga kali lipat untuk untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tersebut. Kendati angka dunia memang belum tercapai. "Karena itu arahan presiden sangat penting dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan," kata Kennedy.

Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Kennedy mengatakan infrastruktur akan difokuskan kepada pelayanan dasar, perekonomian, dan perkotaan. Kendati demikian, ada perbedaan fokus pengembangan infrastruktur antara lima tahun ke depan dan sebelumnya, yaitu konektivitas untuk menunjang ekonomi.

"Sebelumnya kan hanya konektivitas, sekarang akan menunjang ekonomi, misalnya pariwisata dan pertanian," kata Kennedy. Di samping itu, pada pelayanan dasar, ia menyebut sudah ada sasaran yang jelas, seperti berapa banyak pembangunan pelayanan pelayanan dasar rumah tangga, irigasi, waduk multiguna, hingga air baku.

Targetnya, tutur Kennedy, stok infrastruktur di Tanah Air bisa digenjot naik ke angka 50 persen. Ia mengatakan investasi yang dibutuhkan untuk mengangkat jumlah stok infrastruktur Indonesia dari 43 persen ke 50 persen adalah sebesar Rp 6.445 triliun. "Dari mana uangnya akan menjadi diskusi," ujarnya.

Secara umum pembiayaan pembangunan itu akan dipenuhi antara lain 37 persen dari pemerintah, 21 persen dari Badan Usaha Milik Negara, dan 42 persen dari swasta. "Kita akan beralih dari sebelumnya mengandalkan pemerintah, ke swasta dan BUMN," kata Kennedy.