Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Co-Founder of Saratoga Investama Sandiaga Uno buka suara terkait dampak ekonomi efisiensi anggaran terhadap bisnis perhotelan. Mantan Menteri Pariwisata itu berharap pemerintah masih menggunakan fasilitas hotel dan restoran meski menerapkan efisiensi anggaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sandiaga menilai pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kembali kebijakan ini karena selama ini kabar yang beredar di publik adalah pembatasan kegiatan di hotel, sehingga berdampak pada banyak pembatalan kegiatan di perhotelan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Untuk pemerintah, sebaiknya komunikasinya lebih kondusif. Jangan sampai nanti karena kebijakan itu semua enggak melakukan kegiatan di hotel. Yang akan mengakibatkan keterpurukan industri hotel yang baru saja bangkit setelah covid,” ujarnya saat ditemui seusai diskusi ISACA Indonesia Chapter di Fx Sudirman Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
Menurut Sandiaga,id efisiensi penting karena 30 persen anggaran selama ini terindikasi tak dibelanjakan secara berkualitas. Namun yang semestinya dipangkas bukan kegiatan-kegiatan di hotel, tapi kegiatan-kegiatan yang tak efisien, seperti studi banding ke negara lain yang sebetulnya tak perlu atau kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap ekonomi.
Dia menilai perhotelan juga perlu sedikit mengurangi porsi segmen pasar pemerintah ke swasta. Tapi pemerintah harus terus menunjukkan keberbihakan kepada para pengusaha hotel dan restoran dengan tetap melakukan kegiatan-kegiatan, seperti sosialisasi dan pelatihan.
Karena, menurut Sandiaga, setelah efisiensi pun kegiatan masih bisa dilakukan di hotel, seperti saat pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (revisi UU TNI).
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani juga menghawatirkan kondisi usaha hotel domestik setelah muncul kebijakan efisiensi anggaran. Berdasarkan hitungan PHRI, pemangkasan anggaran bisa menyebabkan bisnis akomodasi dan perhotelan nasional kehilangan pendapatan hingga Rp 12,4 triliun.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025. Perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan atau meeting merupakan komponen dana yang diminta oleh kepala negara untuk dipangkas.
Menurut Haryadi, pemangkasan anggaran itu bisa berdampak signifikan bagi usaha akomodasi dan penginapan, karena pangsa pasar bisnis perhotelan dari belanja pemerintah masih cukup besar. “Tahun 2024, segmen pasar pemerintah secara nasional adalah sekitar 40 persen,” ujarnya.
Dia khawatir jika hal ini dibiarkan, maka bakal berdampak pada bisnis lain. Bisnis yang selama ini menjadi pemasok bagi hotel yang bakal terdampak adalah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM hingga pertanian lokal.
Foto 
