Cara Sri Mulyani Perkecil Peluang Penyimpangan APBN Tahun ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus menjalankan berbagai program pengawasan transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Menurut dia, pengawasan ini juga dilakukan pada saat membahas perencanaan dari desain program dan alokasi anggaran.

Dia menuturkan pemerintah berupaya keras dalam meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dan menjaga akuntabilitas dari setiap transaksi APBN pada tahun 2020 yang sangat luar biasa.
 
"Tidak terkecuali bagi transaksi untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin 6 September 2021.

Hal tersebut dilakukan melalui pelibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa eksternal bagi pemerintah. 

Dengan upaya tersebut, kata dia, akuntabilitas Program PC-PEN dan pelaksanaan APBN 2020 dapat dipertahankan kualitasnya, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 pun mendapat opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP).