Dua Minggu Sebelum Wafat, Faisal Basri Soroti Indonesia yang Harus Berutang untuk Bayar Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Dua minggu sebelum wafat, ekonom senior Faisal Basri menyoroti utang pemerintah yang terus bertambah demi bisa membayar bunga pinjaman.

"Primary balance kita selalu merah, kecuali tahun 2023. Sehingga untuk membayar hutang pun kita harus berhutang. Membayar bunga hutang harus berhutang. Karena primary balance-nya minus," ujar Faisal dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute bertema "Reviu RAPBN 2025 Ngegas Utang!" di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.

Faisal Basri meninggal karena serangan jantung pada Kamis, 5 September 2024, dalam usia 65 tahun.

Dalam diskusi tersebut, ia mengungkapkan dalam RAPBN 2025, pemerintah kembali menghadapi defisit keseimbangan primer (primary balance) yang memaksa negara terus berutang untuk membayar bunga . Faisal mengatakan pengelolaan anggaran pemerintah tidak menunjukkan perubahan paradigma dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan beban bunga utang yang semakin meningkat.

Data yang Faisal sampaikan menunjukkan primary balance Indonesia terus mengalami defisit selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kecuali pada tahun 2023. Dalam RAPBN 2025, defisit primary balance diperkirakan mencapai Rp63,3 triliun, di mana hal ini melanjutkan tren defisit yang sudah berlangsung lama.

Sejak 2014 atau saat Jokowi pertama kali menjabat presiden, defisit primary balance Indonesia sudah menunjukkan tren yang memburuk. Pada 2020, defisit mencapai titik terendah sebesar Rp633,6 triliun, diikuti oleh defisit besar lainnya pada 2021 yang mencapai Rp431,6 triliun. Meskipun ada sedikit perbaikan pada 2023 dengan surplus tipis Rp2,6 triliun, kondisi ini tidak bertahan lama karena pada 2024 dan 2025 kembali diproyeksikan defisit, masing-masing Rp110,8 triliun dan Rp63,3 triliun.

Keseimbangan primer atau primary balance adalah indikator penting dalam pengelolaan fiskal yang menunjukkan perbedaan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran sebelum pembayaran bunga utang. Ketika keseimbangan primer menunjukkan defisit, artinya negara harus mengambil utang baru hanya untuk membayar bunga dari utang sebelumnya.

Menurut Faisal, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan ketergantungan yang berkelanjutan pada utang baru. Data yang dipaparkan Faisal menunjukkan pembayaran bunga utang terus meningkat, mencapai Rp552,9 triliun dalam RAPBN 2025. Angka ini naik signifikan dari Rp499,0 triliun pada tahun sebelumnya. "Bayangkan, sekarang sudah mencapai 20,3 persen dari belanja pemerintah pusat," kata Faisal.

Utang Pemerintahan Jokowi Melambung

Faisal Basri mengatakan, Pemerintahan Presiden Jokowi akan mengakhiri 10 tahun masa kepemimpinannya dengan utang mencapai Rp 8,3 kuadriliun atau Rp8.300 triliun. Data terakhir APBN Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.335 triliun per April 2024.

Ia mengatakan angka tersebut hanya menghitung utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Belum termasuk utang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

“Utang-utang lain masih ada, misalnya utang pemerintah untuk bayar pensiun, utang ke BUMN yang belum dibayar, kalau dijumlah itu sudah 45 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” ujar Faisal Basri ditemui di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Hingga Juni 2024, rasio utang pemerintah telah mencapai 39,13 persen terhadap PDB. Namun jika menghitung pinjaman lain, Faisal Basri meyakini rasio utang telah melampaui angka tersebut.

Ia mengatakan argumen utang untuk pembiayaan infrastruktur juga perlu ditelaah. Karena sebagian besar infrastruktur itu justru meningkatkan utang BUMN yang ditugaskan.  

Utang BUMN yang melambung, menurut Faisal disebabkan Jokowi yang menugasi perusahaan negara melebihi dari kapasitasnya. “Kan mulai kelabakan sekarang, Wijaya Karya, macam-macam, itu tidak kelihatan di utang pemerintah (yang disebutkan),” ujarnya.

MHD RIO ALPIN PULUNGAN | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor Azan Berupa Running Text saat Live Paus Fransiskus Pimpin Misa: MUI Membolehkan, Dewan Masjid Tak Setuju