Efisiensi Anggaran: Tanggapan Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun dengan rincian anggaran kementerian dan lembaga efisiensi Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Instruksi presiden terkait efisiensi ini mendapat tanggapan dari para pakar.

Mempertimbangkan Kemampuan Setiap Daerah

Dikutip dari Antara, pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas Aidinil Zetra mengatakan efisiensi anggaran harus mempertimbangkan kemampuan setiap daerah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan. "Pemerintah pusat maupun provinsi harus melihat daerah dengan otonomi asimetris dalam arti setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda," kata Aidinil pada Rabu, 12 Februari 2025.

Menurut dia, 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di Indonesia memiliki kemampuan yang berlainan dalam melakukan pembangunan. Ia mencontohkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa disamakan dengan Kota Padang atau daerah lainnya.

Bisa Berdampak Secara Makro

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Mohamad Fadhil Hasan menyebut kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak secara makro. Hal ini karena kebijakan tersebut tidak mengubah postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. “Yang ada sekarang itu adalah shifting dari program kementerian dan lembaga yang misalnya alat tulis, perjalanan dinas, kajian, seminar, itu digeser untuk program makan bergizi gratis dan pendidikan, tapi total APBN kan tetap,” kata Fadhil pada Rabu, 5 Februari 2025.

Kebijakan efisiensi, kata dia, memungkinkan terjadinya peralihan anggaran dari program-program kementerian dan lembaga ke program prioritas pemerintahan. Fadhil menilai langkah pemangkasan anggaran ini justru akan lebih produktif secara ekonomi makro.