Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR Muhammad Nasir menuding PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. terlibat dalam penyelundupan baja Cina. Menurut Nasir, perusahaan pelat merah itu membubuhkan stempel perseroan di baja Cina, sehingga seolah-olah produk tersebut asli buatan dalam negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Adapun kerugian negara yang disebabkan karena penyelundupan itu, tutur Nasir, mencapai Rp 10 triliun yang berasal dari pengemplangan pajak. Kasus ini disebut-sebut juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim langsung membantahnya. “Hoaks itu. Kami malah sedang memerangi penyelundupan,” ujar Silmy saat dihubungi Tempo dalam pesan pendek pada Rabu, 24 Maret 2021.
Lalu, bagaimana rekam jejak Muhammad Nasir selama ini?
Dikutip dari laman resmi DPR, Nasir merupakan politikus Partai Demokrat yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Riau. Nasir merupakan kakak dari M. Nazaruddin, bekas narapidana korupsi proyek wisma atlet Hambalang.
Dicopot dari Badan Anggaran DPR
Pada Februari 2012, Fraksi Partai Demokrat diketahui sempat mencopot Nasir dari keanggotaan Badan Anggaran DPR. Fraksi juga memutuskan memindahkan posisinya di Komisi Hukum ke Komisi Keuangan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Jaffar Hafsah mengakui pemindahan ini tak terkait dengan aksi kunjungan ilegal Nasir ke LP Cipinang beberapa waktu lalu. "Hanya penyegaran fraksi saja," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Selasa 14 Februari 2012.
Beberapa waktu sebelumnya, Nasir ketahuan melakukan kunjungan ke LP Cipinang secara ilegal. Ia ketahuan mengunjungi adiknya M Nazaruddin pada tengah malam.
Saat itu Nasir diduga menggunakan posisinya sebagai anggota Komisi Hukum untuk masuk ke LP Cipinang. Saat ini Badan Kehormatan DPR sendiri tengah mengusut kasus ini dengan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Vokal Soal Lubang Eks Tambang
Di Komisi Energi, Nasir menjadi salah satu politikus yang vokal menyoroti kewajiban pada penambang untuk mereklamasi lubang pasca tambang. Direktur Jenderal di Kementerian ESDM sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa kali dapat peringatan darinya.
Salah satunya pada Januari 2019, ketika Nasir mempertanyakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang pada KLHK. "Hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dana tersebut,” kata Nasir yang waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi.
Usir Dirut Inalum
Salah satu yang paling jadi sorotan adalah ketika Nasir terlibat perdebatan dengan Direktur Utama Mind ID atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, Orias Petrus Moedak dalam rapat di DPR pada Selasa, 30 Juni 2020. Panasnya perdebatan itu sempat membuat Nasir mengusir Orias dari ruang rapat.
Orias semula menjelaskan soal holding BUMN tambang atau MIND ID menerbitkan utang baru senilai US$ 2,5 miliar. Tapi, Nasir mempertanyakan kemampuan MIND ID membayar utang. Dia juga mempertanyakan cara dan mekanisme penerbitan utang obligasi yang tak menggunakan kolateral.
“Kalau potensi default seperti apa? Tugas saudara adalah untuk memastikan masalah utang ini selesai, bukan menambah utang lagi, utang lagi. Kalau seperti itu lulusan SMA bisa duduk di kursi bapak,” kata Nasir.
Di tengah perdebatan, Nasir meminta Orias keluar dari ruangan rapat bila tak lagi membawa data dalam rapat dengan DPR. Orias menanggapi mengatakan akan keluar bila mendapat restu pimpinan rapat.
Jawaban itu sontak membuat Nasir kesal dan menggebrak meja. "Kalau bapak sekali lagi gini saya suruh bapak keluar dari ruangan ini," kata dia.
Kali ini Nasir kembali membuat heboh dengan menuding Krakatau Steel terlibat dalam penyelundupan baja Cina. Penyelundupan ini disebut merugikan negara hingga Rp 10 triliun.
FRANCISCA CHRISTY | FAJAR PEBRIANTO
Foto 
