Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Jokowi Sebut Super Holding, Berapa Target Holding BUMN Tahun Ini?

Dalam debat capres, capres Jokowi mengungkapkan rencana untuk membentuk super holding BUMN. Apa itu super holding BUMN?

14 April 2019 | 17.00 WIB

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA
Perbesar
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memiliki rencana untuk membentuk super holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pembentukan ini dilakukan setelah perusahaan-perusahaan BUMN memiliki holding per sektor.

Baca juga: Prabowo Kritik BUMN, Jokowi Pamer Rokan dan Freeport

"Saya kira kami ke depan akan membangun holding-holding BUMN baik berkaitan dengan konstruksi, karya, minyak dan gas (migas) akan kami holdingkan. Nanti juga akan ada holding-holding yang ada di atasnya akan ada super holding," kata Jokowi dalam acara debat capres di Hotel Sultan, Sabtu 13 April 2019.

Rencana pembentukan super holding di Indonesia merupakan wacana kebijakan lama. Hal ini mengemuka di era kepemimpinan Soeharto sekitar 1990. Super holding kembali getol dibahas ketika Tanri Abeng menjadi Menteri BUMN pada 1998-1999.

Adapun, wacana super holding tersebut juga muncul dalam Rencana Strategis milik Kementerian BUMN 2015-2019. Disebut dalam rencana itu, kebijakan super holding merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi Kementerian dan perusahaan pelat merah.

Lalu apa itu holding dan super holding? Secara sederhana proses holding merupakan proses penggabungan beberapa perusahaan BUMN di dalam sektor yang menjadi satu perusahaan. Nantinya, dari perusahaan itu akan dipilih satu perusahaan yang akan menjadi induk holding. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari berbagai holding yang telah dibentuk tersebut.

Berdasarkan catatan Tempo, holding pertama yang berhasil dibentuk oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah holding BUMN tambang pada 2017. Holding ini beranggotakan PT Antam (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk. dan PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero) sebagai induknya.

Setelah itu pemerintah menarget pembentukan holding BUMN karya atau infrastruktur dan juga holding BUMN perumahan. Selain itu, menyusul kemudian pemerintah menargetkan pembentukan holding BUMN energi.

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya berkeinginan untuk bisa menyelesaikan holding pada enam sektor tahun 2019. Ia mengatakan, keenamnya adalah holding perumahan, infrastruktur, asuransi, keuangan, pelabuhan dan industri strategis.

"Yang saya target terus terang holding infrastruktur dan perumahan pada Februasi. Selanjutnya asuransi, keuangan, pelabuhan, sama industri strategis," kata Rini Soemarno ditemui usai menjadi pembicara dalam Mandiri Investment Forum 2019, di Fairmont Hotel, Rabu 30 Januari 2019.

Kendati demikian, Rini menjelaskan pembentukan holding tersebut bukan perkara mudah. Dia, berambisi enam holding tersebut bisa selesai tahun ini. Sebab, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari pembentukan holding.

Baca berita Jokowi lainnya di Tempo.co

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus