Kami Mencari Biaya Murah

PEMERINTAH berencana mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial menjadi bentuk nontunai. Agar tidak melempem di tengah jalan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bertugas menguji coba program tersebut. TNP2K harus memastikan bansos dalam bentuk single card bisa disalurkan melalui kartu dari bank dan agen mana pun. "Kepentingan kami, program ini bisa melibatkan semua merchant, termasuk di pelosok yang juga sudah memakai bank lain," kata Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto saat ditemui Tempo di kantornya, Rabu pekan lalu.

Layanan keuangan digital perbankan masih terbatas. Mungkinkah program ini terbuka untuk semua?

Iya, tapi belum ada pembicaraan antarbank, terutama yang di luar bank BUMN. Jadi, kalau merchant bukan dari bank yang sama dengan penerbit kartu, pengguna bank tersebut tidak bisa mengambil bansos. Kalau berpikirnya penerbit kartu Bank BNI, kartunya BNI, merchant-nya juga BNI, itu closed system. Sedangkan Presiden ingin semua kartu bisa digunakan di semua toko. Tapi Layanan Keuangan Digital dalam arti luas bukan itu saja. Ada tabungan yang harus mengikuti aturan Otoritas Jasa Keuangan. Ada layanan wallet yang barangkali mengikuti aturan sistem pembayaran Bank Indonesia.

Bukankah bank-bank BUMN sudah memiliki Himbara Link?

Belum jalan. Barangkali untuk mengambil uang di ATM (anjungan tunai mandiri) sudah bisa. Tapi ke merchant sepertinya belum. Nah, kami mau menunggu itu. Kalau tidak, bisa menggunakan yang ada atau pakai Visa/MasterCard yang sudah teruji. Tapi biar yang atas saja yang mengurus.

Dalam skema Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara), bila penerbit kartunya BNI, acquire-nya adalah BNI, Mandiri, BRI. Apakah itu sistem tertutup?

Itu sistem terbuka karena sudah melibatkan lebih dari satu bank. Tapi skema Himbara belum teruji. Kedua, tidak semua bank bisa berpartisipasi. Siapa tahu di Solo ada yang memakai Bank Jateng. Sedangkan di Jakarta menggunakan Bank DKI.

Seperti apa perdebatan mengenai operator switcher antarbank?

Bank Indonesia menginginkan Indonesia memiliki payment gateway sendiri. Kami masih menunggu apakah gerbang pembayaran nasional bisa segera terealisasi. Yang sudah ada saat ini antara lain Prima dan Alto. Tapi itu hanya bisa di antara bank BUMN. Alternatif lain melibatkan switcher asing.

Apakah sudah dibahas kemungkinan melibatkan switcher asing?

Di tingkat menteri dan Presiden, belum pernah ada rapat membahas hal tersebut. Kalau di tingkat kami, sudah ada pembahasan. Tapi kami menahan diri. Yang tahu BI (Bank Indonesia) karena ada pertimbangan lain, seperti routing data. Tapi kepentingan saya adalah bisa melibatkan semua merchant, termasuk di pelosok yang juga sudah menggunakan bank lain.

Bagaimana konsekuensi biaya menggunakan platform asing?

Mungkin terkait dengan biaya pasti lebih mahal. Tentu kami akan cari fee murah. Intinya, kami masih berpikir. Jangan-jangan mahal.

Berarti sudah berkomunikasi dengan platform global itu?

Ya, kami berkomunikasi dengan semua, termasuk Master, Prima, dan Alto. Ada Asosiasi Sistem Pembayaran. Kami juga mengundang asosiasi pedagang sampai Indomaret. Tapi bukan kami yang memutuskan.

BI menyebutkan tanpa switcher sebenarnya bisa jalan. Menurut Anda?

Ya, kalau di antara bank BUMN mungkin bisa saja.

Apa hasil evaluasi dari uji coba?

Uji coba oke. Tapi ada persoalan begini: kartunya menggunakan data terpadu kami (TNP2K dan Kementerian Sosial). Tapi kartu dicetak di Jakarta. Kami mesti membawa kartu ke penerima, lalu memberikan edukasi kepada penerima dan merchant. Itu tantangannya. Tapi, dari sisi sistem, teknologi, dan perbankan, hasil evaluasi kami menunjukkan program ini bisa sesuai dengan keinginan Presiden.

Apakah sudah ada nama untuk kartu yang akan digunakan?

Belum. Sedang kami godok. Tim komunikasi kami dan tim komunikasi Kantor Staf Presiden masih terus rapat untuk branding nama.