Penyaluran Bansos Transaksi Domestik

SEBAGAI regulator sistem pembayaran, Bank Indonesia ingin memastikan penggunaan kartu debit dan voucher uang elektronik lancar, aman, dan efisien. Termasuk dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Itu sebabnya Bank Indonesia menilai sistem penyaluran bansos cukup melibatkan pemain lokal. Toh, interkoneksi dan interoperasi sistem pembayaran antarbank pelat merah sudah bisa dilakukan meski gerbang pembayaran nasional (national payment gateway/NPG) belum terealisasi. "Setelah ada NPG akan lebih rapi," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas kepada Tempo di kantornya, Rabu dua pekan lalu. Selama wawancara berlangsung, Direktur Sistem Pembayaran BI Eni V. Panggabean dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara memberikan beberapa keterangan.

Seperti apa konsep yang ditawarkan BI terkait dengan program pemerintah menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk voucher nontunai?

Gerakan Nasional Nontunai dimulai sejak Agustus 2014. Setelah dilantik, Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera. BI menjawab dengan membuat prototipe bantuan langsung tunai yang dilakukan secara nontunai. Kami telah menyiapkan model bisnis untuk penyaluran nontunai subsidi beras untuk rakyat miskin, subsidi pupuk, dan dana desa. Model bisnis itu kami presentasikan pada rapat kabinet 26 April 2016. Presiden setuju dan meminta voucher nontunai didorong untuk inklusi keuangan agar penerima juga punya tabungan.

Bagaimana progresnya?

Pada akhir Mei, Gubernur BI sudah meneken MOU dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melibatkan Kementerian Sosial, Agama, Pendidikan, serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tiap kementerian punya program kartu sendiri. Apakah nanti akan digabung menjadi satu kartu?

Nantinya akan seperti itu.

(Eni Panggabean: Program satu kartu sudah kami antisipasi dan diuji coba di Johar Baru pada 18 Agustus lalu. Satu kartu bisa dipakai menyalurkan subsidi raskin [rastra], Program Keluarga Harapan, dan tabungan. Juga bisa menjadi uang elektronik sekaligus kartu ATM.)

Artinya pembicaraan antarbank sudah selesai untuk bisa saling interoperasi?

Kalau itu, tanya saja ke bank. Tapi mereka sudah menunjukkan bahwa hal itu bisa dilakukan.

(Eni Panggabean: Tiga bank BUMN, yakni BNI, BRI, dan Mandiri, sudah sepakat. Ditambah BCA, mereka adalah bank yang sudah punya izin layanan keuangan digital.)

Apakah sistemnya nanti pakai konsep tertutup atau terbuka dengan melibatkan switcher asing, semisal Visa dan MasterCard?

Kalau arah sistem pembayaran nasional harus lokal. Bansos ini transaksi domestik. Apalagi ini program pemerintah. Di negara lain juga sifatnya domestik. Penyaluran bansos di Brasil bahkan hanya melibatkan satu bank pemerintah.

Bagaimana dengan rencana pembentukan national payment gateway (NPG)?

Sekarang belum ada NPG. Nanti, kalau NPG sudah jadi, switching antarbank akan semakin rapi. Tapi bansos tidak harus menunggu NPG kelar. Tanpa itu pun sudah bisa jalan. Yang penting bank-bank bersepakat saja. Teknologi itu bukan bagian dari kerumitan.

Apakah bank BUMN sanggup memenuhi target bansos nontunai di 44 kota pada awal 2017 atau mengakuisisi 14 ribu agen/merchant?

Jumlah agen layanan keuangan digital (LKD) kami sudah 114 ribu. Itu yang berada di bawah bank berizin. Akan saya paksa agar jumlah agen ditambah. Regulasi juga perlu dilonggarkan agar lebih banyak LKD dibuka.