Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan telah berencana untuk membangun jaringan kereta api di Pulau Kalimantan dan Papua. Rencana ini tertuang dalam Rencana Induk Perekeretaapian Nasional Tahun 2030 yang telah dikeluarkan oleh Kemenhub.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Akan tetapi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri mengatakan semua jaringan kereta ini tidak bisa dibangun satu waktu sekaligus. "Skala prioritas penting," kata dia menjawab pertanyaan peserta Webinar di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam rencana induk tersebut, Kemenhub telah memetakan jaringan kereta api yang akan dibangun di sepanjang pesisir Kalimantan. Selain itu, beberapa ruas jalur kereta di pesisir utara Papua dan Papua Barat.
Namun hingga 2024, rencana itu belum akan terwujud. Sebab sampai empat tahun ke depan, hingga habis masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kemenhub hanya memfokuskan pembangunan sejumlah rel kereta saja.
Di luar Jawa dan Sumatera yang sudah ada jalur kereta, hanya akan ada kelanjutan pembangunan kereta api antar kota, Kereta Api (KA) Makassar - Parepare yang sudah berjalan. Kereta ini juga baru untuk keperluan logistik saja. "Karena tidak populated area seperti Jawa," kata Zulfikri.
Selain KA Makassar - Parepare, jalur lainnya yang diprioriaskan adalah KA Akses Pelabuhan Garongkong. Kedua proyek ini berada di Sulawesi Selatan.
Di Kalimantan Timur, sebenarnya sempat ada investor dari Rusia yang tertarik untuk membangun jalur kereta api. Namun, rencana itu batal dan investor sudah dipastikan hengkang.
Menurut Zulfikri, memang ada sejumlah syarat untuk membangun jaringan kereta api di satu kawasan. Pertama, ada populasi yang mendukung yang akan menjadi pengguna. Sebab, karakteristik kereta api merupakan angkutan yang bersifat massal.
Kedua, ada nilai investasi yang tida sedikit untuk membangun sebuah jaringan kereta api. Tapi meski jaringan kereta api di Kalimantan dan Papua belum jadi prioritas hingga 2024, Zulfikri tetap terbuka pada usulan yang ada dari investor.
Misalnya ketika ada investor yang tertarik membangun jaringan kereta api, untuk menghubungkan kawasan industri tertentu. "Kami tetap membukanya," kata Zulfikri.
Foto 
