KKP Minta Investor Tak Eksklusifkan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Sekitar

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan para investor yang mengantongi izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tidak mengeksklusifkan kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil, menurut aturan yang berlaku, harus mengutamakan akses bagi publik dan kepentingan penduduk lokal.

“Kami mengimbau ini dipatuhi oleh pelaku usaha, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin dalam keterangannya, Sabtu, 2 Oktober 2021.

Selain menekankan pentingnya akses bagi publik, KKP meminta pengelola pulau-pulau kecil mematuhi perizinan berusaha dan aspek kelestarian sumber daya. Adapun pemanfaatan pulau-pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 18 angka 22 beleid tersebut mengubah ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menyitir beleid yang berlaku, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya serta pelaksanaan modal asing harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

“Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya ini, ada aspek legalitas yang harus dipatuhi, ada aspek ekologi yang harus dijaga dan ada aspek sosial yang juga tidak boleh ditinggalkan,” kata Adin.