Kuota yang Disia-siakan

NAFSU besar, tenaga kurang. Inilah gambaran sejumlah pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) yang mengembalikan kuota tetapnya. Dulu, ketika musim pembagian kuota tiba, mereka berusaha mendapatkan kuota tetap TPT sebanyak-banyaknya. Tapi, giliran merealisasinya, para pengusaha itu kini angkat tangan. Jangankan memenuhi semua kuota, merealisasi setengahnya saja mereka tak mampu.

Kepada para pengusaha seperti itu, Departemen Perindustrian dan Perdagangan pun memberikan ultimatum. Mereka harus memenuhi kuota, minimal setengahnya, sampai batas waktu 15 November 2001. Jika tidak mampu, mereka boleh memilih: mengembalikan kuota itu ke pemerintah paling lambat 22 Agustus 2001 (semula 15 Agustus) atau kuota mereka hangus dan tahun depan jatahnya dipangkas sebanyak kuota yang tidak bisa direalisasi itu.

Dalam catatan Direktorat Ekspor Produk Industri Departemen Perindustrian dan Per-dagangan, sampai 21 September lalu, sudah 152 eksportir terdaftar tekstil dan produk tekstil yang mengembalikan jutaan unit kuota tetapnya (lihat tabel). Jumlah itu dipastikan akan bertambah karena masih banyak pengusaha, terutama di luar Jakarta, yang mengembalikan kuota tetapnya via surat. "Dan itu masih kita tunggu," kata Direktur Ekspor Produk Industri, Alexander Barus.

Dengan pengembalian itu, potensi memperoleh jutaan dolar AS dari ekspor TPT diper-kirakan bakal lenyap. Target ekspor TPT sebesar US$ 8 miliar pun diperkirakan sulit tercapai. Sulitnya pengusaha mencapai target ekspor, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Indra Ibrahim, disebabkan oleh lesunya daya serap negara tujuan utama kuota, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan juga Uni Eropa.

Alasan itu pula yang disodorkan sejumlah pengusaha. Daripada merealisasi 50 persen kuota tetap, mereka memilih mengembalikan kuota mereka ke pemerintah. Namun, alasan itu tidak bisa diterima begitu saja oleh Alex. Menurut dia, masih ada pengusaha yang ingin ekspor tapi tidak punya kuota. Pengembalian jutaan unit kuota tetap itu menunjukkan para eksportir itu telah memanipulasi data kemampuan ekspornya saat mengajukan kuota. Bahkan, mungkin pula ada perusahaan yang nekat minta kuota meskipun tidak punya fasilitas produksi.

Praktek semacam itu sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Praktek inilah yang kemudian memunculkan jual-beli kuota. Selisih antara kuota yang direalisasi dan kuota yang didapat biasanya diperjualbelikan. Supaya terkesan kuota itu mereka pakai sendiri, ketika si pembeli mengirimkan barang, digunakanlah nama perusahaan penjual kuota. Inilah yang di kalangan eksportir TPT dikenal dengan istilah under name. Dengan begitu, catatan perusahaan penjual di Departemen Perindustrian dan Perdagangan tetap mulus karena kuota yang didapat benar-benar terealisasi.

Memang tidak semua kuota punya nilai. Menurut sumber TEMPO yang juga eksportir TPT, hanya kuota garmen yang punya nilai, sementara tekstil praktis tidak memiliki nilai. Besar-kecilnya harga kuota garmen sangat bergantung pada jenis produknya. Yang jelas, kisarannya antara US$ 0,10 dan US$ 40 per lusin. Makin disukai pasar, makin tinggi harga kuotanya.

Saat ekonomi negara-negara tujuan kuota sedang bagus, "jualan" mereka laris. Maklum, dibandingkan dengan yang berlebih, lebih banyak pengusaha, terutama kelas menengah, yang kekurangan kuota. Nah, ketika ekonomi negara-negara itu kekurangan darah, kuota yang mereka pegang pun kehilangan pasar alias tidak laku. Akibatnya, kuota itu menumpuk di tangan mereka. Kuota itulah yang kini ramai-ramai dikembalikan ke pemerintah.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan sendiri berkepentingan menarik kuota nganggur itu agar bisa dimanfaatkan oleh pengusaha lain yang membutuhkannya. Menurut Alex, masih banyak pengusaha yang datang kepadanya meminta kuota. "Kasihan perusahaan yang benar-benar baik. Mereka mau ekspor tapi tidak punya kuota," kata Alex.

Sayang, pemerintah agak terlambat me-netapkan kebijakan itu. Jika sejak pertengahan tahun lalu mereka menarik kuota itu, mungkin lebih banyak kuota yang bisa dijadikan devisa. Bukankah Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebenarnya sudah lama mencium adanya ketidakberesan dalam pengajuan kuota itu?

Hartono